Prayitno (dalam setkab.go.id, 2018) menyatakan bahwa melalui Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pemerintah terus berupaya melancarkan deregulasi dan debirokratisasi untuk memperbaiki birokrasi, sehingga investasi di Indonesia meningkat.Â
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya peningkatan investasi untuk menuju Indonesia maju. Apa itu peningkatan investasi? Peningkatan investasi adalah meningkatnya pembelian aset tetap oleh produsen untuk memproduksi barang dan jasa.
Tingkat produksi yang meningkat mendorong pembangunan ekonomi, dan akhirnya membawa Indonesia menjadi negara maju. Sehingga, peningkatan investasi dalam jangka panjang sangat penting untuk menuju Indonesia maju.
Namun, peningkatan investasi dalam jangka panjang tidak akan pernah bisa dicapai hanya dengan deregulasi dan debirokratisasi semata. Kedua kebijakan ini hanya menjadi bagian kecil dari sebuah bauran kebijakan yang besar. Bauran kebijakan ini harus diarahkan untuk membangun kebudayaan baru, yang disebut sebagai enterprise culture. Apa itu enterprise culture?
Enterprise culture adalah sebuah budaya di mana anggota masyarakat didorong untuk menjadi imajinatif, kreatif, dan berani mengambil risiko. Budaya ini membentuk anggota masyarakat untuk menjadi pemecah masalah dengan kemampuan berpikir kreatif yang mumpuni.
Being a problem solver who thinks out of the box, bukan being a problem seeker who thinks inside the box, itulah yang ingin ditekankan. Jika mentalitas ini berhasil dibangun di dalam masyarakat kita, penulis yakin kita pasti mampu menjadi negara yang kuat, dan gerakan Menuju Indonesia Maju akan mencapai sasarannya.
Namun, apakah enterprise culture bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia? Tidak, sama sekali tidak! Justru, enterprise culture memperkuat keberadaan Pancasila sebagai sebuah ideologi terbuka.
Pancasila mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang kreatif, dinamis, dan mampu memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat, bukan? Sehingga, membangun enterprise culture adalah salah satu yang dapat dilakukan untuk mengejawantahkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Lalu, bagaimana cara membangun mentalitas dan kebudayaan tersebut? Ada 3 cara yang mampu ditempuh oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan tersebut. Ketiga cara ini bersinergi satu sama lain, untuk membangun basis dan kerangka enterprise culture di Indonesia. Namun, sinergi ini tidak akan terbentuk jika kita semua sebagai manusia Indonesia tidak mau berpartisipasi bersama-sama dalam pembangunan ini.
Aksi pemerintah sendirian tidak sanggup membangunnya. Bahkan, Margaret Hilda Thatcher, Perdana Menteri Inggris yang berhasil membangun enterprise culture di negaranya mengatakan, "Now, how has all this success been achieved? Because it has been done by government and people together."
Pertama, pemerintah harus meningkatkan kebebasan berbisnis (business freedom) di Indonesia melalui reformasi birokrasi dan reformasi struktural. Pada tahun 2018, The Heritage Foundation (2018:223) menyatakan bahwa tingkat kebebasan berbisnis di Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia, dan berada pada kategori mostly unfree, dengan skor 57,3.
Meski selama ini sudah dilaksanakan berbagai deregulasi dan debirokratisasi, namun over-regulation dan fenomena bureaucrazy masih bercokol. "If you make 10,000 regulations, you destroy all respect for the law," tandas Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua.
Selain menghilangkan rasa hormat terhadap aturan, over-regulation dan fenomena bureaucrazy dapat membuat anggota masyarakat kebingungan dan takut untuk menjadi pengusaha. Padahal, menciptakan pengusaha-pengusaha baru adalah prasyarat untuk membangun sebuah enterprise culture.Â
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan deregulasi, debirokratisasi, mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan jumlah badan-badan di pemerintahan, serta mengubah sistem pengupahan PNS menjadi upah berdasarkan produktivitas, untuk membangun kerangka enterprise culture di Indonesia.
Kedua, pemerintah harus meningkatkan pendidikan vokasi dan pendidikan kewirausahaan untuk anak muda pada sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan vokasi (SMK) memberikan anak-anak muda skill yang dapat langsung digunakan untuk memulai sebuah kegiatan produksi.
Sementara, pendidikan kewirausahaan dapat mengajarkan anak-anak muda untuk membuka bisnis mereka sendiri, menggunakan skill yang mereka miliki untuk mencari keuntungan, dengan cara memenuhi permintaan konsumen seefisien mungkin.
Skill dan efisiensi itu hanya dapat digunakan, dan memiliki kegunaan ketika anak muda sebagai generasi penerus bangsa mampu berpikir kreatif, imajinatif, serta berani mengambil resiko. Mengambil resiko dengan apa? Membuka bisnisnya sendiri untuk menggabungkan skill dan kreativitas yang dimiliki. Inilah basis dari sebuah enterprise culture dimanapun, termasuk di Indonesia.
Ketiga, pemerintah harus mengurangi peranannya dalam bidang ekonomi dengan melaksanakan reformasi ekonomi. Privatisasi untuk meningkatkan jumlah pemilik modal, reformasi perpajakan dan belanja pemerintah, pencabutan subsidi yang tidak tepat sasaran, pencabutan segala bentuk hambatan perdagangan (tariff and non-tariff barriers), dan menghentikan intervensi pasar adalah hal-hal yang perlu dilakukan.
Peran negara harus dikurangi untuk menciptakan ruang yang lebih luas bagi sektor privat/swasta di dalam perekonomian. Terciptanya ruang bagi sektor swasta akan memunculkan banyak pengusaha-pengusaha baru yang mampu menjalankan usaha yang sebelumnya dikendalikan oleh negara secara lebih efisien. Pengusaha-pengusaha baru inilah yang membangun basis sekaligus kerangka enterprise culture di Indonesia.
Maka dari itu, pembangunan enterprise culture adalah salah satu kunci untuk menuju Indonesia maju. Enterprise culture mampu mendorong peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi dan jangka panjang, yang menjadi inisiator gerak menuju kemajuan.
Enterprise culture juga mampu daya saing kita dalam persaingan global, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Terakhir, enterprise culture juga mampu mendorong kepercayaan diri manusia Indonesia akan potensi dirinya sendiri, seiring dengan peningkatan kebebasan ekonomi.
Akhir kata, pembangunan budaya baru ini memanggil setiap manusia Indonesia untuk terlibat. Apakah kamu bersedia?
DAFTAR PUSTAKA
The Heritage Foundation. 2018. 2018 INDEX OF ECONOMIC FREEDOM. Diakses pada 1 Agustus 2018.
