Meski selama ini sudah dilaksanakan berbagai deregulasi dan debirokratisasi, namun over-regulation dan fenomena bureaucrazy masih bercokol. "If you make 10,000 regulations, you destroy all respect for the law," tandas Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua.
Selain menghilangkan rasa hormat terhadap aturan, over-regulation dan fenomena bureaucrazy dapat membuat anggota masyarakat kebingungan dan takut untuk menjadi pengusaha. Padahal, menciptakan pengusaha-pengusaha baru adalah prasyarat untuk membangun sebuah enterprise culture.Â
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan deregulasi, debirokratisasi, mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan jumlah badan-badan di pemerintahan, serta mengubah sistem pengupahan PNS menjadi upah berdasarkan produktivitas, untuk membangun kerangka enterprise culture di Indonesia.
Kedua, pemerintah harus meningkatkan pendidikan vokasi dan pendidikan kewirausahaan untuk anak muda pada sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan vokasi (SMK) memberikan anak-anak muda skill yang dapat langsung digunakan untuk memulai sebuah kegiatan produksi.
Sementara, pendidikan kewirausahaan dapat mengajarkan anak-anak muda untuk membuka bisnis mereka sendiri, menggunakan skill yang mereka miliki untuk mencari keuntungan, dengan cara memenuhi permintaan konsumen seefisien mungkin.
Skill dan efisiensi itu hanya dapat digunakan, dan memiliki kegunaan ketika anak muda sebagai generasi penerus bangsa mampu berpikir kreatif, imajinatif, serta berani mengambil resiko. Mengambil resiko dengan apa? Membuka bisnisnya sendiri untuk menggabungkan skill dan kreativitas yang dimiliki. Inilah basis dari sebuah enterprise culture dimanapun, termasuk di Indonesia.
Ketiga, pemerintah harus mengurangi peranannya dalam bidang ekonomi dengan melaksanakan reformasi ekonomi. Privatisasi untuk meningkatkan jumlah pemilik modal, reformasi perpajakan dan belanja pemerintah, pencabutan subsidi yang tidak tepat sasaran, pencabutan segala bentuk hambatan perdagangan (tariff and non-tariff barriers), dan menghentikan intervensi pasar adalah hal-hal yang perlu dilakukan.
Peran negara harus dikurangi untuk menciptakan ruang yang lebih luas bagi sektor privat/swasta di dalam perekonomian. Terciptanya ruang bagi sektor swasta akan memunculkan banyak pengusaha-pengusaha baru yang mampu menjalankan usaha yang sebelumnya dikendalikan oleh negara secara lebih efisien. Pengusaha-pengusaha baru inilah yang membangun basis sekaligus kerangka enterprise culture di Indonesia.
Maka dari itu, pembangunan enterprise culture adalah salah satu kunci untuk menuju Indonesia maju. Enterprise culture mampu mendorong peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi dan jangka panjang, yang menjadi inisiator gerak menuju kemajuan.
Enterprise culture juga mampu daya saing kita dalam persaingan global, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Terakhir, enterprise culture juga mampu mendorong kepercayaan diri manusia Indonesia akan potensi dirinya sendiri, seiring dengan peningkatan kebebasan ekonomi.
Akhir kata, pembangunan budaya baru ini memanggil setiap manusia Indonesia untuk terlibat. Apakah kamu bersedia?
