Keberadaan Guru honor atau PTT menyisahkan banyak cerita di negeri ini, mulai dari susahnya diangkat menjadi PNS, hingga gaji yang bisa dikatakan sangatlah tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Miris memang, namun itulah kenyataan yang terjadi pada saat ini. Pemerintah seolah sudah tak sanggup mengurus keberadaan mereka lagi.
Seolah tersisih dari dunia pendidikan, para pahlawan tanda jasa ini berjuang diantara ketidak pastian. Disatu sisi ada kebutuhan hidup yang semakin mendesak disisi lain ada kewajiban mendidik dan mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Salah satu contoh guru honorer didaerah pedesaan rata-rata gaji yang mereka dapatkan masih dibawah 500 ribu rupiah per bulan dan itupun dibayarkan pertriwulan atau pertiga bulan sekali bahkan masih ada beberapa guru honorer yang mendapatkan gaji 150 ribu rupiah perbulan jauh sekali dari UMR dan bisa dikatakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bahkan dengan jumlah gaji yang jauh dari kata sejahtera tersebut ada beberapa daerah yang melakukan pembayaran gaji guru honorer wajib melalui rekening bank masing-masing guru honorer. Hal tersebut sangatlah memberatkan guru honorer, dimana secara otomatis ada potongan biaya administrasi buku tabungan, sehingga guru honerer tidak memperoleh gajih utuh perbulannya.
Pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim tentang dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dapat digunakan untuk mensejahterakan guru honor mecapai 50% anggaran, sempat meberikan angin segar bagi guru honorer.
Namun lagi-lagi fakta tak sesuai dengan kenyataan, harapan guru honorer menerima gaji yang layak pun hanya sekedar mimpi. Kenaikan gaji tersebut kembali lagi kepada kebijakan sekolah masing-masing, tak jarang ada beberapa sekolah yang hanya menaikan gaji guru honornya hanya kisaran 50-100 ribu rupiah. Hal tersebut dengan alasan kebutuhan administrasi sekolah yang masih banyak diperlukan.
Padahal, menjalani profesi sebagai pahlawan tanpa tanda jasa merupakan tugas mulia yang belum tentu bisa dilakukan sembarang orang. Perlu ketelatenan, pengabdian dan ketulusan dalam menjalaninya. Sayang, pemerintah masih belum paham. Bahwa keberadaan mereka, juga ikut mencerdaskan generasi penerus bangsa ini.
Harapan beberapa dari mereka tidak harus diangkat menjadi PNS namun setidaknya terjamin kesejahteraannya mendapatkan gaji yang layak untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, minimal setara dengan UMR.
