Setelah sempat meredup, sinyal bakal terjadinya Reshuffle kabinet kembali menguat. Hal itu terlihat dari pernyataan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, setidaknya dalam bulan April ini sedikitnya sudah dua kali Jokowi mengatakan bakal mencopot Menteri yang kerja tidak memenuhi targetnya. Pertama pada Kamis 13 April 2017, dan yang kedua 22 April yang lalu.
Jika memang terjadi perompakan kabinet lagi, maka Jokowi telah empat kali melakukan bongkar pasang para pembantunya. Sudah banyak yang memprediksi nama-nama yang akan dicopot Jokowi, mulai dari menteri-menteri dalam bidang ekonomi hingga menteri asal partai PAN. Namun dalam merombak susunan kabinet, Jokowi tidak selalu berpedoman kepada kinerja sang menteri saja. Ada faktor lain yang menentukan sosok tersebut layak dipertahankan dan ada yang dipecat karena alasan selain kinerja.
Setidaknya itulah gambaran yang disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi. Dia tidak menampik persoalan dukungan politik juga menjadi pertimbangan. "Track record presiden dalam melakukan reshufle itu selalu tidak hanya pertimbangan-pertimbangan mengenai kinerja, tapi juga dalam politik. Bisa saja (kali ini) seperti itu," ungkapnya.
Jika memang itu menjadi pertimbangan, maka prediksi bakal dicopotnya Asman Abnur dari MenPAN RB bakal semakin besar. Karena PAN sebagai partainya Asman tidak sejalan dengan koalisi pendukung pemerintahan lainnya saat Pilkada DKI Jakarta, PAN tetap bersikukuh mendukung kandidat selain Ahok.
Tapi jika Jokowi konsisten melakukan perombakan kabinet berdasarkan kinerja, maka semua menteri mempunyai persentase kemungkinan yang sama untuk dicopot. Berikut ini beberapa menteri yang dianggap banyak kalangan tidak mampu mengemban tugas seperti Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri BUMN, Menko PMK, Menteri Koperasi dan UMKM, Menko Polhukam.
Menteri Pertanian dinilai layak untuk dicopot karena tidak mampu menekan melonjaknya harga kebutuhan pokok dalam waktu cepat. Contohnya harga cabe, Menteri Pertanian tidak mampu mengatasi meroketnya harga komoditas tersebut. Begitu juga dengan harga-harga kebutuhan lainnya. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri, selain dianggap tidak memahami dan melanggar UU Pemerintah Daerah, Mendagri juga dinilai tidak mampu mempercepat suksesnya progra e-KTP, untuk blanko saja sampai saat ini masih banyak yang belum tersedia.
Menteri Hukum dan HAM dianggap gagal karena menjadi penyebab perpecahan partai politik, selain itu Menkum HAM juga dinilai tidak memberikan contoh yang baik saat dirinya mangkir dari panggilan KPK terkait dengan kasus e-KTP. Sebagai seorang menteri yang mengurusi soal hukum, seharusnya Menkum HAM menjadi panutan, bukannya malah menghindar. Berikutnya Menteri BUMN, selama Rini Sumarno menjabat, banyak terjadi persoalan baik itu kebijakan di internal BUMN ataupun dengan DPR RI. Dibawah kepemimpinan Rini juga ada perusahaan BUMN yang mengalami kerugian. Itu belum termasuk soal terbitnya peraturan yang bertentangan dengan UU.
Menteri Koperasi dan UKM juga dinilai layak diganti karena selama menjabat belum ada program atau gebrakannya. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga selama menjabat malah terkesan tidak mempunyai program unggulan dan tidak mendapatkan sorotan media. Padahal menteri koperasi dan UKM sangat vital, karena perekonomian Indonesia sangat bergantung dari bergeraknya usaha kecil tersebut.
Meski baru menjabat, Menko Polhukam dinilai masuk kategori layak untuk diganti. Persoalan makin gaduhnya politik dan keamanan tidak terlepas dari lemahnya kemampuan Wiranto dalam mengelola persoalan dan tidak tanggap dalam mencarikan solusi. Permasalahan yang seharusnya dapat diatasi dengan cepat, malah dibiarkan.
Ada juga nama Sofyan Djalil. Menteri Agraria tersebut mendapat sorotan karena belum mampu mencapai target yang ditetapkan oleh Jokowi. Sofyan merupakan menteri yang sering digeser, mulai dari resufhlle kabinet pertama hingga ketiga.
Berikutnya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Selama Puan Maharani menjabat, belum ada gebrakannya yang benar-benar dirasakan masyarakat. Sebagai Menko yang membawahi 8 Kementerian, Puan juga dinilai tidak mempunyai prestasi yang luarbiasa. Tidak salah jika dalam survei yang dilakukan Indo Barometer, Puan hanya mendapatkan nilai 4,3 persen.
