Terdapat 4 (empat) elemen utama dalam strategi operasional tersebut, yakni:
- Identifikasi sumber risiko sistemik;
- Pengawasan makroprudensial melalui monitoring dan analisis terhadap risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya serta pemberian sinyal risiko;
- Respons kebijakan melalui desain dan implementasi instrumen kebijakan makroprudensial; dan
- Protokol manajemen krisis (PMK).
Seiring dengan semakin terkoneksinya pelaku sistem keuangan, gangguan di suatu sektor dapat dengan mudah ditransmisikan ke sektor lainnya baik di level nasional maupun daerah. Hal ini menyebabkan risiko yang dihadapi daerah semakin kompleks, sehingga peran daerah dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan menjadi penting.
Menyadari hal tersebut, Bank Indonesia memperkuat fungsi Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) untuk turut melakukan pemantauan atas kondisi stabilitas sistem keuangan di daerah melalui kegiatan Surveilans Keuangan Regional atau Regional Financial Surveillance (RFS).
Mengapa RFS menjadi sangat berguna bagi upaya menjaga stabilitas sistem keuangan? Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia bahkan adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Mengelola perekonomian dan sistem keuangan di Indonesia dengan karakteristik geografis seperti itu menjadi tantangan tersendiri, terutama karena setiap daerah memiliki keunikan dari sisi kekuatan perekonomian. Selain itu, dalam memantau sistem keuangan, ketidakseimbangan yang terjadi dalam sistem keuangan di daerah juga sama pentingnya dengan ketidakseimbangan secara nasional, karena memburuknya kinerja sistem keuangan di daerah dapat ditransmisikan ke daerah lainnya akibat adanya keterkaitan dalam sistem keuangan, dan pada gilirannya berpotensi menimbulkan risiko sistemik.
RFS dalam hal ini membantu mempercepat deteksi terhadap ketidakseimbangan tersebut karena posisi KPwDN yang dekat dapat lebih sensitif mendeteksi permasalahan di daerahnya. Kondisi ketidakseimbangan apa yang dapat
Mengapa RFS menjadi sangat berguna bagi upaya menjaga stabilitas sistem keuangan? Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia bahkan adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Mengelola perekonomian dan sistem keuangan di Indonesia dengan karakteristik geografis seperti itu menjadi tantangan tersendiri, terutama karena setiap daerah memiliki keunikan dari sisi kekuatan perekonomian. Selain itu, dalam memantau sistem keuangan, ketidakseimbangan yang terjadi dalam sistem keuangan di daerah juga sama pentingnya dengan ketidakseimbangan secara nasional, karena memburuknya kinerja sistem keuangan di daerah dapat ditransmisikan ke daerah lainnya akibat adanya keterkaitan dalam sistem keuangan, dan pada gilirannya berpotensi menimbulkan risiko sistemik.
RFS dalam hal ini membantu mempercepat deteksi terhadap ketidakseimbangan tersebut karena posisi KPwDN yang dekat dapat lebih sensitif mendeteksi permasalahan di daerahnya. Kondisi ketidakseimbangan apa yang dapat harus ditutupi dengan upaya-upaya perolehan informasi dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada pelaku ekonomi atau pelaku pasar.
Di daerah-daerah terdapat elemen sistem keuangan yang cukup signifikan memberikan pengaruh pada kinerja sistem keuangan, yaitu korporasi-korporasi besar yang mengelola sumber daya di daerah, misalnya perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, industri tekstil, produksi beras, industri alat berat, pabrik semen, industri pariwisata, pabrik rokok, dan masih banyak jenis usaha yang berkonsentrasi di daerahnya masing-masing.
Ditambah lagi, UMKM yang selama ini juga telah berkontribusi pada perekonomian nasional rata-rata masih memerlukan perhatian karena aksesnya yang terbatas pada jasa keuangan serta membutuhkan bantuan teknis untuk pengembangan bisnisnya. KPwDN Bank Indonesia memiliki potensi menjalin hubungan baik dengan entitas-entitas di daerah ini.
Misi ini menjadi lebih penting lagi terutama karena entitas-entitas ini merupakan penyedia lapangan kerja utama di daerahnya masing-masing. Secara makroprudensial, kinerja perusahaan-perusahaan dan UMKM ini menjadi penting karena menjadi motor perekonomian di daerahnya serta mampu memberikan lapangan kerja kepada penduduk setempat. Mereka menjadi penyedia likuiditas perekonomian di daerah, sekaligus menjadi andalan bagi pendapatan rumah tangga setempat. Dengan kata lain, kinerja yang memburuk dari perusahaan-perusahaan dan UMKM ini akan berakibat pada berkurangnya likuiditas di sistem keuangan daerah serta mengurangi pendapatan rumah tangga, yang akan mengakibatkan memburuknya kinerja kredit yang diperoleh perusahaan/UMKM tersebut serta kinerja kredit rumah tangga setempat. Kondisi ini akan memperburuk kondisi institusi keuangan yang berada di daerah itu.
Semakin cepat risiko dideteksi secara dini, maka semakin cepat mitigasi risiko yang dapat dilakukan. Peran KPwDN Bagaimana Strategi Bank Indonesia dalam Melaksanakan Kebijakan Makroprudensial? Â Bank Indonesia dalam hal ini menjadi sangat penting dalam mendukung deteksi risiko-risiko sistem keuangan di daerah secara dini. Hubungan baik yang sudah dijalin oleh KPwDN Bank Indonesia dengan Pimpinan Pemerintahan Daerah, Kantor OJK, dan Kantor Wilayah Kemenkeu serta perbankan di daerah juga akan memudahkan upaya koordinasi dan kerja sama dalam mengatasi risiko yang dideteksi di daerah. Oleh karena itu, peran KPwDN yang selama ini lebih ditekankan pada pemantauan perkembangan ekonomi serta pemberian layanan di bidang sistem pembayaran dan pengedaran uang di daerahnya masingmasing akan ditambahkan dengan melakukan RFS.
Stabilisasi Sistem Keuangan, UMKM Bisa!
