Mohon tunggu...
Moeh Zainal Khairul
Moeh Zainal Khairul Mohon Tunggu... Dosen - Penjelajah

Tenaga Ahli Pendamping UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar 2022 dan 2023 Coach Trainer Copywriting LPK Magau Jaya Digital Lecturer Guru SMP Al AKHYAR

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

BLT Migor Bukan Solusi

6 April 2022   08:16 Diperbarui: 8 April 2022   21:40 173
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Subsidi bantun tunai yang digulirkan pemerintah kali ini merupakan bentuk tambal sulam  atas  masalah kelangkaan minyak goreng. Walaupun harga minya goreng merangkak naik namun stok migor di pasar swalayan masih relatih kosong stoknya. 

Hal ini juga terjadi di beberapa supermarket besar di makassar seperti Hypermat, lotte mart, bahkan di Alfamidi serta indomaret juga masih kosong.

Namun pengucuran bantuan tunai tentu lebih baik daripada subsidi kepada para pengusaha sawit agar harganya tetap HET 14.000 / liter. Selain langka dan susah banyak sudah masyarakat menjadi korban karena antri minyak goreng murah ini. Hal ini juga hanya menguntungkan segelintir orang dan menganggu kondisi pasar. 

Bantuan tunai hanyalah solusi sementara dan tidak akan benar-benar mengatasi akar krisis persoalan minyak goreng. Walaupun Kementerian perdaganan telah berganti ganti kebijakan dalam 3 bulan terakhir ini.

Ironisnya karena Indonesia adalah pemasok utama minyak sawit mentah dunia. Dengan produksi sekitar 47 juta ton crude palm oil atau CPO per tahun, kita menyuplai 42 persen CPO secara global. 

dan yang membingungkan, minyak goreng susah dicari dan, kalaupun ada, harganya tinggi. Bahkan sekarang sebagian warganya---sebanyak 20,5 juta keluarga miskin dan 2,5 juta pedagang kaki lima ---harus diberi BLT khusus minyak goreng karena daya belinya ambruk.

Pemerintah memang telah mengoreksi beberapa kebijakannya yang buruk. Kini, domestic market obligation CPO tak ada lagi---diganti dengan tarif pungutan ekspor dan bea keluar yang lebih tinggi. 

Juga, penghapusan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan. Namun kebijakan tersebut belumlah cukup untuk membuat minyak goreng dengan harga terjangkau membanjiri pasar.

Ketika harga CPO tak terkendali seperti sekarang, pemerintah, misalnya, bisa menghapus lebih dulu kebijakan B30---bahan bakar dengan 30 persen biodiesel dan 70 persen solar. Semakin tinggi kandungan biodiesel dalam bahan bakar. 

campuran tersebut, semakin banyak CPO yang dibutuhkan untuk diolah menjadi biodiesel. Mengembalikannya ke B20 tak ada salahnya. Dengan begitu, sebagian pasokan CPO untuk biodiesel bisa diolah menjadi minyak goreng.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun