Kok bisa?
Sebelum menulis ini, sudah saya lempar wacana ini ke beberapa orang. Sekedar ingin tahu saja, apa kira-kira pandangan mereka. Rupanya, kesimpulan hipotesis yang saya utarakan tergolong hal baru bagi banyak orang. Hampir tidak ada yang memperhitungkan hasil sidang Obor Rakyat sebagai faktor vital penentu nasib Kapolri.
Saya tidak bilang ada unsur kesengajaan. Namun memang rerata muncul pertanyaan lanjutan, disengaja atau tidak disengaja. Ringkasnya, ada 2 pertanyaan lanjutan :
- Calon Kapolri sengaja membuka kembali kasus Obor Rakyat sebagai posisi tawar kursi yang diincarnya.
- Kebetulan ada kasus Obor Rakyat, Calon Kapolri cerdik memanfaatkannya untuk posisi tawar kursi yang diincarnya.
Ngalor-ngidul bahas ini, muncul lagi 2 pertanyaan lanjutan :
- Jika Calon Kapolri gagal dapat kursi, hasil akhir sidang Obor Rakyat = Bersalah?
- Jika Calon Kapolri berhasil dapat kursi, hasil akhir sidang Obor Rakyat = Tidak Bersalah?
Mari kita simak kelanjutan kisahnya.
***
Sekarang baru deh kita bahas kenapa saya luncurkan kesimpulan hipotesis seperti judul artikel ini. Sengaja pertanyaan-pertanyaan yang biasanya saya taruh di akhir tulisan, kini saya taruh di pembuka.
***
Salah satu perbedaan signifikan Indonesia jaman Orde Baru dengan Orde Terbaru (Reformasi) adalah kebebasan. Kebebasan sebagaimana pandangan Demokrasi yang dianut negara-negara yang dikategorikan Barat.
Dalam falsafah Demokrasi yang diimplementasikan Barat, anda bebas berpikir, berucap, bertindak atas alasan anda sendiri. Pembatas legalnya lebih didahulukan rasionalitas tindakan ‘kebebasan’ anda. Dalam praktiknya, situasi dan konteks tertentu, secara normatif menjadikan batasan legal lebih luwes.
Baru-baru ini, kompetisi kampanye Pilpres AS diwarnai beredarnya foto bugil Melania, istri Donald Trump. Tak ada pihak yang menuntut. Kesadaran kolektif masyarakat penganut sistem demokrasi, semacam memaklumi adanya kampanye semacam itu.
