Kesuksesan Tax Amnesty di RI tergantung apakah RUU ini akan mengampuni penuh asal-usul dananya. Jika ini dipenuhi, maka para pengusaha yang sumber dananya selama ini dikategorikan ‘gelap’ akan melapor dan bayar pada harga diskon. Dan kelihatannya, semua pihak pemerintahan setuju pengampunan total asal-usul dana.
Inilah yang membuat Singapura ketar-ketir. Ada potensi Rp 2.000 triliun dari Rp 3.000 triliun dana ‘gelap’ pengusaha RI di Singapura pulang kampung. Dominan tentunya dana pengusaha Tionghoa. Dan boleh jadi, negara-negara Tax Haven lainnya yang juga jadi tempat cuci uang pengusaha Tionghoa RI, kalang kabut. Apalagi kalau RI menjadikan satu atau dua provinsi sebagai Tax Haven. Inggris dan Amerika menerapkan ini, negara bagiannya dijadikan area Tax Haven, contohnya Nevada, Delaware, British Virgin Island.
Singapura tampaknya mulai menggerakkan wacana diskon Tax Amnesty terlalu besar, guna mencegah migrasi dana terlalu besar ke RI. Jokowi pun sudah mengantisipasi jika RUU Amnesty gagal di DPR, dengan PP Deklarasi Pajak. Tiongkok mendukung penuh Tax Amnesty guna menyelamatkan para pengusaha Tionghoa dari jeratan kasus pajak di 2018.
Secara hubungan, Tiongkok dengan Singapura juga melemah, khususnya pasca Lee Kuan Yeuw wafat. Hubungan erat Tiongkok dan Singapura terjadi berkat Lee Kuan Yeuw yang disebut salah satu tokoh modernisasi Tionghoa.
Bisa dibayangkan kalau dana Rp 2.000 triliun dari Singapura pulang ke RI (Repatriasi). Selain penerimaan pajak meningkat drastis, juga akan terjadi penguasaan aset-aset strategis RI oleh pengusaha Tionghoa. IPO BUMN, segudang proyek infrastruktur, dan sebagainya, tentu akan didanai dan dimiliki bersama dengan pengusaha Tionghoa. Artinya, kesuksesan Tax Amnesty juga berarti akuisisi Tiongkok terhadap RI.
Singkatnya, Tax Amnesty menjadi kunci kelangsungan Poros Jakarta – Peking secara jangka panjang.
Inilah yang sedang dihadang habis oleh Koalisi Atlantik Utara. Mendadak, segudang pengusaha Tionghoa menjadi tersangka sejumlah kasus korupsi. Sebut saja, Bos Agung Podomoro Ariesman, lalu Bos Agung Sedayu Aguan, dan lain sebagainya. Dulu, hampir mustahil nama-nama pengusaha Tonghoa tersebut menjadi tersangka.
Soal Tax Amnesty, mulai muncul pertanyaan, untuk apa mengampuni kejahatan pajak Tionghoa jika 2018 RI bisa jerat habis mereka?
Di masjid-masjid, mulai dikumandangkan sentimen anti-Tionghoa secara ekstrem saat khutbah Jum’at. Misi perburuan terhadap ISIS dan teroris, membuka pintu intelijen AS menyusup ke masjid-masjid. Berdalih memburu ISIS dan teroris, AS belok provokasi kerusuhan Pribumi – Tionghoa ke tokoh-tokoh muslim. Gereja-gereja mulai mewanti-wanti potensi kerusuhan Pribumi – Tionghoa terulang kembali.
Gerakan bawah tanah memecah belah Indonesia sudah dimulai. Tak hanya sentimen anti-Tionghoa, gerakan memprovokasi separatisme juga sudah dimulai. Saya tak tahu apakah SBY berkaitan dengan ini. Tapi amat sangat kebetulan ketika SBY deklarasi kini ber-KTP Bali, di hari yang sama (2 Februari 2016) berkibar bendera Papua Merdeka di Bali.
