Hainan saja belum cukup. Hainan hanya menjaga Hong Kong dari Vietnam. Hong Kong masih rentan serbuan dari Taiwan dan Filipina. Tiongkok pun menjalankan 2 skenario :
- Menciptakan Konflik Laut China Selatan.
- Menjadikan RI sebagai Benteng Selatan Tiongkok.
Konflik Laut China Selatan akan menyibukkan negara-negara sekutu Koalisi Atlantik Utara dalam kesibukan perang. Konflik Laut China Selatan juga membuka potensi perubahan peta sekutu di Asia Tenggara. Tentunya, Tiongkok punya kesempatan melobi ulang Taiwan, Filipina, Vietnam dan Malaysia jika pecah perang Laut China Selatan.
Menjadikan RI sebagai Benteng Selatan Koalisi Asia Utara juga langkah strategis. RI memegang posisi penting menyerang punggung para sekutu Koalisi Atlantik Utara di Asia Tenggara. Itulah sebabnya, Poros Maritim dan Tol Laut yang diusung Jokowi menjadi program andalan. Memperkuat sektor Kelautan RI adalah kunci penting Tiongkok memenangkan Perang Laut China Selatan. Rusia siap memasok kapal perang ke RI. Tiongkok siap memasok 2.500 kapal angkut untuk tol laut di RI.
Indonesia, sejak kemenangan Presiden Jokowi, dapat dikatakan sah menjadi bagian dari Koalisi Asia Utara. Anda boleh berpolemik membantah eksistensi Poros Jakarta – Peking Jilid II yang dibangun Jokowi dan rezim Merah. Namun anda boleh jadi akan berpendapat lain jika melihat kondisi faktanya. Setelah pelantikan Jokowi, kita lihat Dolar AS menguat tajam, hingga hampir menembus Rp 15.000 / USD. Penguatan Dolar AS dibarengi dengan fenomena yang disebut “Bule Pulang Kampung”.
Anda boleh tanya ke agen properti di 2 kawasan yang menjadi Posko Utama Atlantik Utara di Indonesia, yaitu Menteng dan Kemang, Jakarta. Sebelum Pilpres, rumah-rumah sewaan di 2 area itu penuh, bahkan waiting list. Setelah pilpres, anda bisa lihat ratusan rumah berharga sewa Rp 30 juta s/d Rp 150 juta per bulan itu bertuliskan “For Rent”. Agen-agen properti premium di 2 kawasan itu kini amat sangat kesulitan mendapatkan penyewa. Mereka bilang “Bule Pulang Kampung”.
Tiongkok tak tinggal diam melihat penguatan Dolar AS terhadap Rupiah yang bisa mengganggu ekonomi RI sebagai sekutunya. Lalu mengucurlah apa yang disebut “Chinese Dollar” guna menyelamatkan Rupiah. Chinese Dollar adalah uang para pengusaha Tiongkok dalam mata uang Dollar AS. Arus masuk uang para pengusaha Tiongkok bermata uang Dollar AS itu ke RI, mengangkat kembali Rupiah ke level Rp 13.000-an.
Contoh lain, momentum pergantian Menteri Perdagangan. Semula, jabatan Mendag dipegang oleh Rachmat Gobel yang masih menyeimbangkan kepentingan AS dan Tiongkok. Lalu, ia diganti dengan Tom Lembong yang tidak lain adalah agen Tiongkok, didikan Mochtar Riyadi pendiri Grup Lippo. Silakan anda cek apa yang terjadi di hari pergantian Rachmat Gobel menjadi Tom Lembong di pasar Valuta Asing. Di hari Tom Lembong menjabat, nilai tukar Yuan terhadap Rupiah melemah tajam. Dampaknya, segala pembelian RI ke Tiongkok menjadi jauh lebih murah.
AS tak tinggal diam, sebagai balasan atas Chinese Dollar, AS menghantam konspirasi Rupiah – Yuan dengan 2 hantaman. Pertama, AS melancarkan American Yuan ke RI, program serupa dengan Chinese Dollar, guna mengangkat kembali Yuan terhadap Rupiah. Kedua, Dollar AS bertarung secara ekstrem dengan Yuan di pasar Valas.
Mungkin masih banyak yang berpikir, apa Indonesia se-penting itu sampai-sampai AS dan Tiongkok rebutan kuasa disini?
Bagi yang belum tahu, pemerintahan Jokowi bertanggung jawab mengurus perpanjangan kontrak 27 blok migas. Belum lagi bicara perpanjangan kontrak Freeport. Kemudian ada juga soal kepentingan Perang Kedelai versus Sawit di sektor Minyak Nabati. Dan masih banyak lainnya.
Bagi Koalisi Atlantik Utara, sikap pemerintahan Jokowi soal Kereta Cepat yang memudahkan kemenangan Tiongkok, adalah sinyal keras. Sinyal keras bahwa ada potensi 27 blok migas dan Freeport bisa lepas dari tangan Koalisi Atlantik Utara.
