Perebutan Kursi Ketua MPR RI Milik Siapa?

Perebutan kursi pimpinan ketua MPR RI semakin memanas, hampir seluruh partai politik yang lolos parlemen terang terangan mengincar posisi kursi pimpinan ketua MPR. 

Seperti PKB yang sudah menunjukan niatnya untuk mengincar kursi ketua MPR dari awal yang disampaikan oleh Cak Imin yang meminta dukungan calon wakil presiden terpilih periode 2019-2024 yaitu K.H Ma'ruf Amin. Sementara itu dari DPD RI memiliki ambisi untuk mengincar kursi ketua MPR RI yang disampaikan La Nyala sebagai ketua DPD RI terpilih.

Perebutan kursi pimpinan ketua MPR RI diprediksi mengerucut ke dua nama. Kursi ketua MPR RI sempat dipandang menjadi milik partai Golkar sebagai pemenang kedua dari partai yang menguasai kursi DPR RI. Nama yang dicalonkan partai golkar semakin mengerucut ke nama Bambang Soesatyo sebagai calon pimpinan ketua MPR RI. Partai Gerindra juga sudah mencalonkan Ahmad Muzani sebagai calon pimpinan ketua MPR RI.

Diprediksi perebutan kursi pimpinan ketua MPR RI terbagi menjadi dua kelompok antara Bambang Soesatyo dan Ahmad Muzani. Kelompok tersebut bisa diprediksi dari pertemuan antara Teuku Umar dan Gondangdia. 

Pertemuan di Teuku Umar diprediksi terdapat kesepakatan kursi ketua MPR antara PDIP dan Partai Gerindra dimana disitu terdapat juga Ahmad Muzani. Pertemuan Gondangdia diprediksi dikarenakan terdapat ketidaknyamanan kehadiran partai Gerindra. 

Hasil pertemuan Gondangdia tersebut sudah terlihat sekarang dimana partai Nasdem mendukung Bambang Soesatyo sebagai pimpinan ketua MPR RI. Disamping itu dikabarkan hubungan antara ketua umum PDIP Megawati dan ketua umum partai Nasdem Surya Paloh memanas.

Jika prediksi PDIP yang mendukung Ahmad Muzani yang diajukan oleh partai Gerindra benar terjadi maka bisa diprediksi jika anggota MPR RI hadir semua maka Ahmad Muzani sudah memegang 206 suara dari 711 total suara anggota  MPR RI. 

Suara Bambang Soesatyo yang didukung partai Golkar dan partai Nasdem diprediksi memegang 144 suara dari 711 total suara anggota MPR RI . Jumlah tersebut dapat bertambah dengan lobi-lobi yang dilakukan terhadap anggota DPD RI dan partai-partai di DPR RI.