Mohon tunggu...
Berita Lebah
Berita Lebah Mohon Tunggu... Kompasianer di Kompasiana.com

"Bukan hal mudah mengambil madu lebah, beruntung mereka yang belajar"

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pengunduran Diri Kadus dan Ketua RT, Kades Tegaskan Tidak Ada Musyawarah dalam Pemilihannya

22 Juli 2020   22:09 Diperbarui: 22 Juli 2020   22:07 30 1 0 Mohon Tunggu...

TANJUNGPANDAN, BELITUNG - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlandaskan pada hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai sumber hukum tertinggi  dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi acuan dalam pembuatan sebuah peraturan.

Selasa (30/6/2020) malam, dalam Rapat Dusun Kepala Desa (Kades) Juru Seberang sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada musyawarah dalam pemilihan Kepala Dusun (Kadus) maupun pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT).

Malam itu, Kades menghadiri Rapat Dusun yang bertempat di Balai Dusun Teluk Dalam. Rapat tersebut guna membahas permasalahan terkait Kadus dan Ketua RT setempat.

Pasalnya, menurut pernyataan masyarakat bahwa Kadus yang bersangkutan sempat mengajukan surat pengunduran diri kepada Kades. Namun, berselang lama, Kades tidak juga memproses surat tersebut hingga hari ini (20/7/2020). Kemudian Kadus memutuskan pula untuk tetap melanjutkan masa jabatannya.

Reaksi terhadap keputusan Kadus itu, semua Ketua RT setempat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Satu hari berselang, Surat Keputusan dari Desa sudah diterima oleh mereka dengan keterangan sebanyak tiga orang Ketua RT yang dikabulkan pengajuannya lengkap dengan nama-nama pengganti mereka. Sedangkan dua lainnya menyusul beberapa hari kemudian.

Masyarakat geram melihat keputusan yang dibuat oleh Kades. Ketika ditanya mengapa dia "mempertahankan" Kadus yang bersangkutan hingga tidak memproses surat pengunduran diri itu, dia beralasan karena melihat kinerja Kadus yang bersangkutan selama ini dinilai baik.

"Menurut pengamatan aku selaku kades, selaku pimpinan, kepala dusun ini aku anggap lebih aktif dibanding dusun Juru Seberang." jawab Darsono selaku Kades

Ia juga menambahkan, dalam kegiatan-kegiatan perwakilan seperti Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ), Kadus yang bersangkutan aktif dalam hal mengkoordinir. Termasuk juga dalam kegiatan-kegiatan lain seperti olahraga, dan Maras Taun.

Selain itu, masyarakat juga mengaku kecewa lantaran Kades mengambil keputusan yang terlalu cepat untuk pemberhentian kelima Ketua RT dan menetapkan nama-nama penggantinya tanpa bermusyawarah dengan masyarakat.

Dalam kunjungan yang kedua kalinya itu -menurut masyarakat setempat- di Dusun Teluk Dalam, Kades menerangkan bahwa tidak ada aturan yang menjelaskan Kadus dan Ketua RT dipilih melalui musyawarah dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa penetapan Kadus dan Ketua RT merupakan hak dan wewenang Kepala Desa.

"Nah itu kan tidak ade yang mengatur, yang ade aturan itu hanya pemilihan kepala desa dan pemilihan anggota BPD." tegasnya

Sekretaris Desa (Sekdes), Adriansyah yang turut hadir dalam rapat malam itu mengiyakan pernyataan Kades tersebut. Ia menambahkan bahwa pihaknya juga sudah pernah berkonsultasi sebelumnya dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) terkait peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemilihan wakil masyarakat di lingkungan desa, termasuk di lingkungan dusun.

Masyarakat tidak menyetujui pernyataan yang disampaikan itu, mengingat bahwa tidak ada aturan yang boleh menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masyarakat setempat begitu menjunjung tinggi musyawarah yang telah menjadi kebiasaan turun temurun itu di kampungnya. Dengan mengacu pada sila ke-4 Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", masyarakat membantah pernyataan Kades.

Masyarakat yang tidak puas dengan keputusan tersebut meminta Kades untuk melakukan pemilihan ulang Kadus maupun Ketua RT dengan tetap melalui musyawarah. Kades memberikan solusi kepada masyarakat untuk melakukan gugatan ke pihak Tata Pemerintahan (Tapem) Kabupaten Belitung.

"Sekarang kan itu SK sudah jadi, kamek kan tidak melarang hak masyarakat, silahkan mikak menggugatnya kalok bila perlu lewat pengadilan ke, lewat Pemda ke, lewat DPR ke."

Sebagai negara Hukum, Indonesia sudah memiliki aturan-aturan tersendiri di setiap bidangnya. Kades pun tetap teguh pada pendiriannya dalam menangani kasus ini.

VIDEO PILIHAN