Pemimpin Jujur di Era Keterbukaan Informasi

Waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2019 tinggal menghitung hari. Namun demikian, kepastian akan terbentuknya peta koalisi partai -- partai yang akan mengusung jagoannya maju dalam pesta demokrasi paling bergengsi di tanah air tersebut hingga kini masih belum menemukan titik terang.

Para pengamat memperkirakan, hanya ada dua pasangan yang memiliki peluang cukup besar untuk mengikuti kompetisi tersebut. Hal ini dikarenakan beratnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Namun, hadirnya poros ketiga pun bukan hal yang mustahil mengingat kondisi politik di tanah air yang penuh dengan dinamika.

Demi meraih simpati publik, berbagai cara dilakukan oleh sang petahana. Mulai dari "memanjakan" para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pemberian Tunjangan Hari Raya sampai dengan menaikkan tunjangan Bintara Pembina Desa (Babinsa) hingga 700 persen lebih.  

Tidak hanya itu, kabar tentang menurunnya angka kemiskinan di tanah air pun sengaja dirilis untuk meyakinkan publik bahwa pemerintah memang telah bekerja dengan sungguh -- sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 

Adapun untuk meyakinkan masyarakat bahwa kekayaan alam yang selama ini dikuasai asing telah berhasil kembali "direbut", divestasi 51 persen saham Freeport pun menjadi salah satu isu yang digaungkan oleh pihak -- pihak yang selama ini menjadi pendukung pemerintah.

Setali tiga uang, berita tentang besarnya keuntungan yang bisa diperoleh negeri ini akibat melemahnya nilai  tukar rupiah terhadap dolar juga menjadi bagian dari ikhtiar yang dilakukan oleh pembantu presiden untuk menyelamatkan wajah sang majikan di hadapan rakyatnya. 

Dalam sebuah kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyatakan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika seperti yang terjadi akhir -- akhir ini justru memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Indonesia. 

Menurutnya, setiap depresiasi nilai rupiah sebesar Rp 100 dari asumsi kurs APBN, pemerintah menerima pendapatan tambahan sebesar Rp 1,7 triliun. Mantan Pelaksana Direktur Bank Dunia itu pun menambahkan bahwa pelemahan kurs rupiah yang terjadi pada enam bulan pertama tahun ini bisa menjadi kompensasi bagi membengkaknya belanja subsidi, pembayaran bunga utang serta dana bagi hasil.

Selain di bidang ekonomi, bidang hukum pun menjadi garapan yang cukup penting yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meraih kepercayaan masyarakat. Adapun pembentukan tim untuk memberantas pungutan liar yang diberi nama Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) diharapkan mampu memerangi berbagai pungutan liar di berbagai lini kehidupan masyarakat yang selama ini dianggap sangat meresahkan. 

Tim yang dinakhodai oleh Menko Polhukam itu pun bertekad untuk terus mengawasi jalannya proses pelayanan kepada masyarakat terutama terkait perizinan yang ditenggarai rawan pungli. 

Dengan banyaknya "prestasi" yang berhasil diraih oleh pemerintahan saat ini tersebut masyarakat sudi untuk mendukung sang petahana untuk melanjutkan kepemimpinannya untuk kedua kalinya. Pertanyaannya, akankah upaya tersebut berhasil ?