![[Sebuah Catatan] 4 Tahun di Kompasiana - Semua karena AnugerahNya](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2024/03/02/logo-65e26ad3c57afb5db1095702.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related){kind=logo}
Beragam peristiwa yang terjadi di dunia pendidikan sepanjang tahun 2015 lalu hendaknya menjadi catatan serta pelajaran bagi kita dalam melewati hari - hari di masa mendatang. Berbagai persoalan yang saat ini masih menyelimuti sejatinya dipandang sebagai sebuah tantangan dalam upaya menuju kehidupan yang lebih baik. Adapun sikap kritis guru mutlak diperlukan dalam rangka mengawasi berbagai kebijakan pemerintah yang (dipandang) kurang tepat.
Pada dasarnya, ada tiga persoalan utama yang penulis catat saat mengamati kinerja pemerintah di bidang pendidikan. Pertama, persoalan dualisme kurikulum. Pergantian kurikulum (dari KTSP ke Kurtilas) yang kurang berjalan mulus nyatanya memberikan dampak cukup besar bagi kehidupan dunia pendidikan di masa selanjutnya. Ketidakjelasan arah tujuan pendidikan yang ingin dicapai merupakan “tragedi” yang paling dirasakan oleh kalangan pendidik maupun orangtua. Perbedaan “selera” antar rezim dalam mengelola institusi yang berfungsi melahirkan sumber daya manusia dengan daya saing tinggi tersebut seakan telah melunturkan hakikat pendidikan yang sesungguhnya.
Adapun upaya pemerintah untuk memperbaiki konsep serta implementasi Kurikulum 2013 nyatanya belum menyentuh substansi persoalan. Selain ketidaksiapan guru, sarana serta sumber belajar, rumitnya format penilaian yang harus dikerjakan oleh guru menjadi ganjalan bagi para pelaku pendidikan untuk menjalankan amanat dari pemerintah tersebut. Tak heran apabila banyak pihak yang (mulai) meragukan kesiapan pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih baik bagi warganya.
Kedua, tata kelola guru yang belum tuntas. Dalam mengelola salah satu aset bangsa yang berperan dalam melahirkan calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, pemerintah nampaknya belum memiliki design yang jelas terkait peningkatan kompetensi serta kesejahteraan guru. Program-program yang dilaksanakan lebih terkesan sebatas tambal sulam serta berorientasi pada proyek. Berubah-ubahnya aturan terkait pelaksanaan sertifikasi guru serta kurang validnya instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja maupun kompetensi guru, menunjukkan bukti bahwa reformasi di bidang pendidikan belum berjalan seperti yang diharapkan. Selain itu persoalan distribusi guru pun menjadi ganjalan bagi pemerintah dalam menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di tanah air.
Ketiga, pelaksanaan wajib belajar (wajar) 12 tahun. Belum adanya landasan hukum yang mampu mengikat para pemangku kepentingan untuk melaksanakan wajar 12 tahun bagi warganya merupakan hambatan utama dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di tanah air. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 yang menjadi dasar pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun hanya sebatas memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan akses serta pembiayaan pendidikan bagi warganya. Di samping itu persoalan budaya pun menjadi masalah tersendiri dalam implementasi wajar 12 tahun karena faktanya belum semua masyarakat paham akan pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka.
Ketiga persoalan di atas hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi kinerja pemerintah di masa yang akan datang. Berbagai terobosan serta kebijakan strategis diperlukan dalam upaya memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi warganya. Selain itu pemerintah pun hendaknya terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan oleh masyarakat maupun kalangan pendidikan. Dengan demikian, reformasi di bidang pendidikan pun tidak hanya sebatas basa – basi yang pada akhirnya menjadi basi.
Ramdan Hamdani
