Mohon tunggu...
Andri Mastiyanto
Andri Mastiyanto Mohon Tunggu... Tenaga Kesehatan - Penyuluh Kesehatan

Kompasianer Of the Year 2022, 101 x Prestasi Digital Competition (68 writing competition, 23 Instagram Competition, 9 Twitter Competition, 1 Short Video Competition), Blogger terpilih Writingthon 2020, Best Story Telling Danone Blogger Academy 2, Best Member Backpacker Jakarta 2014, ASN, Email : mastiyan@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Andai Daku Jadi Menteri Agama RI

21 Juli 2018   15:14 Diperbarui: 21 Juli 2018   20:15 779
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Deskripsi : Andai Daku Menjadi Menteri Agama I Sumber Foto : Olah Digital

"Abad ini peradaban manusia mengalami perubahan yang sangat mendasar, manusia hidup di dua alam secara bersamaan. Di jaman dimana orang-orang suci hidup mereka tidak merasakannya. Generasi kita hidup di 2 (dua) dunia yaitu dunia nyata sekaligus didunia maya secara bersamaan" Ucap Bapak Lukman Hakim (Menteri Agama Republik Indonesia)

Jabatan Menteri dikenal sebagai jabatan politik. Para Menteri dipilih oleh Presiden tidak melalui jabatan karir. Untuk menduduki jabatan Menteri bagi yang berminat sebaiknya berkarir di dunia politik menjadi kader partai politik atau seorang profesional yang sangat mempuni dibidangnya. Kesempatan untuk menjadi Menteri saat ini dari kaum terpelajar & profesional sudah dibuka lebar-lebar semenjak Bapak Presiden Joko Widodo memimpin negeri ini.

Pada pelantikan Menteri Kabinet Kerja ditahun 2014 Sebanyak 14 menteri berasal dari partai politik sementara 20 orang lainnya datang dari kalangan profesional. Berdasarkan latar belakangnya, sebanyak 14 menteri (41%) berasal dari partai politik. Ada 4 menteri dari PDIP, 4 nama dari PKB, 3 orang dari NasDem, 2 menteri dari Hanura, dan 1 orang dari PPP. Sementara itu, ada 20 menteri (59%) yang berasal dari kalangan profesional dengan berbagai latar belakang.

Namun, tantangan para Menteri di era jaman now tidak hanya dibidang kerjanya saja tetapi juga konten negatif, ujaran kebencian dan hoaks. Banyak berbagai konten hoaks menyangkut kinerja kementerian atau bidang yang ditanganinya sehingga dapat menimbulkan salah informasi di masyarakat. Begitupun di Kementerian Agama RI yang saat ini dipimpin oleh Bapak Lukman Hakim.

Sudah menjadi pandangan umum di dunia maya, hampir tiap hari kita menemui ujaran kebencian dan kabar hoaks di media sosial yang rentan menyinggung suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Konten negatif bagi sebagian pihak yang percaya  tidak mencari tau dulu kebenaran cerita, sehingga mudah terprovokasi, lalu meneruskan berita tersebut hingga menyulut ketegangan antar umat di Indonesia.

Deskripsi : Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam Kompasiana PERSPEKTIF I Sumber Foto : Dokpri
Deskripsi : Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam Kompasiana PERSPEKTIF I Sumber Foto : Dokpri
Hal tersebut sangat disadari oleh Bapak Lukman Hakim, itu kenapa beliau berdialog dengan kami Kompasianers penggiat dunia maya dan social media di acara Kompasiana Persepektif pada hari Kamis, 31 Mei 2018. Di acara tersebut, Bapak Lukman Hakim menyampaikan pendapatnya "saat ini dunia maya jauh lebih dahsyat pengaruhnya dibandingkan dari dunia nyata. Padahal di dunia nyata kita bisa berdiskusi, berdialog dengan tetap menjaga sisi-sisi kemanusian kita" ungkapnya di D'Consulate Lounge, Jakarta (31/5/2018).

Para Kompasianers dimintakan masukan dan diharapkan bisa menjadi agen of change dengan tulisannya bahwa konten negatif, ujaran kebencian dan hoaks merupakan hal yang dapat memecah belah bangsa. Daku pun berandai-andai bila daku di posisi sebagai Menteri Agama RI apa yang akan dilakukan. Bagi daku yang bergelut didunia maya maka yang akan dilakukan ;

1. Membuat Web / Aplikasi Identifikasi Konten.

Sebagai Menteri Agama yang akan daku lakukan pertama kali memasukkan anggaran di RKAK/L (Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga) pembuatan web / aplikasi Identifikasi Konten. Anggaran itu penting bagi birokrasi pemerintah karena bila institusi pemerintah membelanjakan uang negara namun dalam perencanaannya tidak ada maka sang pembuat kebijakan dapat masuk bui.

Daku sangat yakin untuk membuat web / aplikasi identifikasi ini membutuhkan biaya yang besar. Karena web / aplikasi ini nantinya akan menyimpan banyak data, pergerakan data dan membangun sistem server utama di Indonesia.  Lokasi dari server utama sendiri sebaiknya dirahasiakan. Web ini haruslah memiliki jaminan keamanan level tinggi karena bisa jadi ada resiko diretas.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun