Akhlak Anda di Mana?

Melihat pertunjukan di media masa mengenai kinerja BUMN belakangan membuat prihatin. Mulai dari dugaan window dressing / memoles laporan keuangan, pencitraan lebay, hingga perbuatan tercela para oknum manajemen yang semuanya merugikan masyarakat dan negara serta karyawan BUMN sendiri. Biarlah proses itu menjadi tugas yang berwenang, tulisan ini sekedar pandangan pribadi sehubungan dengan kepedulian terhadap kemajuan negara kita. 

Saya pernah berdiskusi dengan beberapa veteran senior BUMN yang sudah makan asam garam pengalaman di dunia Birokrasi BUMN. Saya pikir BUMN lebih tepat disebut dunia Birokrasi, bukan dunia Profesional. Pertanyaan saya kepada mereka intinya adalah, apakah worth it bagi kaum profesional, khususnya milenial, yang berniat ingin ikut contribute buat negaranya, bekerja di BUMN atau Pemerintahan?

Menurut pengamatan saya, masyarakat Indonesia pada umumnya tidak peduli untuk melakukan perbaikan apabila tidak ada keuntungan pribadi untuk dirinya, atau apabila jika tidak dilakukan akan membahayakan kepentingannya. 

Kondisi ini berbeda dengan dunia profesional swasta, up- front sejak awal yang dibicarakan adalah soal untung rugi untuk "Kepentingan Organisasinya, bukan kepentingan pribadi dulu". Keadaan ini saya amati berbeda dengan tingkah laku masyarakat di negara maju seperti Jepang, Eropa atau Amerika. Mereka pada umumnya MAU mengalahkan kepentingan dirinya untuk kepentingan umum. Tentu setelah kebutuhan pribadinya selesai. 

Hipotesa saya, sepertinya kebanyakan orang Indonesia nafsu duniawinya tidak bisa dikontrol karena tidak terbatas, tidak pernah merasa cukup. Makanya ketika menjadi pejabat, oknum yang terlibat kasus korupsi birokrasi tangkap KPK tidak ada yang orang susah. 

Contoh lainnya, issue yang diangkat Ketum PBNU mengenai dukungan Pemerintah untuk menggelontorkan pinjaman lunak microfinance sebesar Rp. 1,5T bagi anggota NU. Saya koq haqqul yakin, ada banyak sekali cendikiawan muslim yang memberikan alternatif solusi dan sudah menyampaikan ke Pemerintah sejak dulu. Tapi sampai sekarang, sudah tahun 2020 di era disruptive 4.0, dimana ilmuwan Elon Musk dan timnya detik ini sedang sibuk menciptakan pesawat pariwisata ke luar angkasa, masalah pemberdayaan perekonomian rakyat miskin di negara ini ya itu - itu saja. Nggak ada topik yang benar - benar baru untuk dipikirkan bersama solusinya.

Bagaimana meningkatkan keahlian dan menumbuhkan ethos kerja SDM, bagaimana meningkatkan kualitas barang produksi UMKM dan mikro, bagaimana agar pedagang mikro dan ultra mikro dapat membuat packaging yang bertandar internasional, bagaimana jalur distribusi, kemana barang UMKM akan dipasarkan, apakah membuka pasar baru di dalam dan di luar negeri, dan lainnya. 

Itu semua masalah klasik dasar, saya yakin sudah berkali - kali dibahas selama bertahun - tahun, dari tingkat desa sampai rapat Kementrian. Orang Indonesia itu pintar -pintar kok.

Kita juga menonton berita Presiden berbicara urgentnya meningkatkan Export produksi dalam negeri. Lha kan masalahnya sejak dulu itu - itu saja sih. Keran import dibuka, petani dan BUMN kita suffering, tapi diizinkan juga oleh Pemerintah. Izin import keluarnya dari menteri kok. Well, dengan alasan kebutuhan politik, mesti dimaklumi dan dipahami, setiap kebijakan tentunya memiliki dua sudut pandang. Di satu sisi, ada rakyat yang menikmati dan di sisi lain, ada rakyat yang berkorban. Tidak ada yang salah. That's the way it goes, that's the way negara berjalan.

Anomalinya adalah, saat orang Indonesia berada di luar negeri, kita bisa hidup comply terhadap aturan negara orang. Tapi sewaktu kembali ke Indonesia lagi, prilakunya berubah di drive Ego. Banyak pejabat yang berasal dari didikan Profesional Swasta Asing, atau bersekolah di luar negeri, tetapi saat memimpin Birokrasi behaviornya berubah. Aneh juga.

Episode drama mulai dari refreshment tata kelola internal KBUMN, kasus penyeludupan onderdil Harley Davidson dan sepeda motor Brompton di Pesawat Airbus A-300-900 Neo milik maskapai Garuda oleh BOD hingga episode yang sedang tayang issues Jiwasraya dan Asabri.

Dalam kasus penyelundupan onderdil dan sepeda Brompton oleh top manajemen BUMN, Kementrian BUMN masih menghormati hak para okunum dan menunggu itikad mereka memberikan penjelasan dan secara gentlemen mengundurkan diri ke publik untuk menjalani proses hukum, seperti yang banyak kita lihat cases di negara lain. 

Pejabat di negara Jepang misalnya, oknum yang terduga tersangkut kasus hukum tidak menunggu lama mereka berinisiatif mengundurkan diri karena memiliki rasa MALU. Tapi karena tidak kunjung tiba yang ditunggu, maka perwakilan Pemegang Saham yang mengumumkan ke publik memberhentikan jajaran direksi BUMN yang diduga menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Banyak yang mengapresiasi keberanian dan gerak cepat Pemerintah 'bersih-bersih BUMN'. Ada juga yang mengomentarinya sinis mengingat sebelumnya Menteri BUMN adalah seorang pengusaha dan Ketua Tim Kampanye Politik. Hal ini kondisi wajar dalam negara yang menganut sistem demokrasi politik. Apapun itu ceritanya, yang jelas Pemerintah telah melakukan langkah besar dan berani membuka tabir rahasia di beberapa BUMN yang selama ini tidak banyak diketahui publik, atau mungkin banyak yang sudah tahu baik internal dan eksternal, namun tidak berani mengungkapkan.

BUMN sendiri berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (Perum) sebagaimana dimaksud dalam PP No. 13 Tahun 1998. BUMN sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Keprihatinan kita atas perbuatan oknum pejabat birokrasi, menjelaskan negara kita masih dilanda krisis moral dan etika. 

BUMN yang diharapkan menjadi benteng perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, malah dimanfaatkan oknum untuk menikmati keuantungan pribadi. Pertunjukan yang mempertontonkan hal yang tidak bermoral dan beretika oleh para oknum yang diberikan amanat oleh masyarakat, merupakan kerja invinsible hands- tangan Tuhan YMK yang mengizinkannya terjadi sehingga alam semesta mendukung. Yang dibuat oleh Menteri BUMN hanyalah pelaksana tugas sang invinsible hands.

dok. CNBC Indonesia

Kalau kita mau jujur dan berterus-terang sungguh bangsa ini krisis akhlak. Terlalu mahal ongkos mencari siapa yang salah, tapi kita masih bisa memperbaiki, kalau bangsa ini mau. Bagaimana merubah sistem tata kelola organisasi yang baik, mematuhi hakikat kebenaran, menjalankan aturan dengan bijaksana dan adil didasari akhlak yang baik?

Sumbangan Pemikiran
Apa yang dilakukan Menteri Erick hari ini patut diapresiasi oleh publik dan ditiru oleh Pejabat lainnya. Apa yang disampaikannya dalam sejumlah kesempatan bahwa : "akhlak menjadi kunci dari pengelolaan BUMN". Sejatinya akhlak atau life values ditanamkan sejak dini oleh orang tua di rumah berdasarkan latar belakang keluarga dan agama yang dianut. Semua agama mengajarkan akhlak yang baik dan mulia. Mungkin pelajaran akhlak wajib dimasukkan ke Pendidikan Sekolah Dasar hingga kelas 6 agar menyatu dalam diri kita.

Selain itu untuk menumbuhkan kepedulian dan empati orang - orang yang akan dititipkan amanah kekuasaan oleh masyarakat, saya mengusulkan agar semua calon pejabat mengikuti diklat "Hidup bersama rakyat" selama minimal 2 bulan full, tanpa intervensi terlebih dahulu hingga akhir program. 

Mereka diminta menggunakan kendaraan umum disaat peak hours, makan di kantin karyawan, atau di warung amigos (agak minggir got sedikit), mereka berbelanja ke pasar tradisional, mereka ikut menggarap bumi bersama petani dan nelayan, mereka ikut apply pinjaman usaha mikro di desa, mereka rapat di balai desa untuk mendengar keluhan rakyat, mereka mendaftar perpanjangan KTP / KK/ SIM dan lainnya, mereka menyusuri lorong kampung di desa terpencil, di hutan dan di pesisir pantai, mereka makan dan tidur di tempat yang sama dengan petani dan nelayan, berpakaian yang sama, mengantarkan anak desa sekolah dan melihat keadaan sekolah dan kondisi guru di pelosok kampung, dan hal lain yang menjadi rutinitas kehidupan sehari - hari masyarakat, tanpa pengawalan, tanpa intervensi apapun. 

Hasil penilaian diklat diberikan oleh masyarakat bukan oleh Lembaga Asessment. Para calon Pemimpin masyarakat yang mengikuti diklat ini tentunya sudah lulus sekolah tinggi dan kaya pengalaman organisasi yang hebat. 

Yang kurang justru EMPATHY, KEMANUSIAAN, KERENDAH-HATIAN dan soft skills lain untuk menjadikan mereka Pemimpin yang berakhlak baik, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW: amanah (dapat dipercaya), siddiq (jujur), fathonah (cerdas), tabligh (menyampaikan kebaikan), yang dibungkus oleh hati yang lembut dan hangat seperti perintah Beliau menyayangi dan menyantuni anak yatim. Sehingga tidak layak seseorang memimpin BUMN yang berhati dingin dan cruel.

Sudah saatnya bangsa ini, termasuk saya, melakukan taubat nasional. Revolusi akhlak adalah kunci menuju Indonesia maju. Akhlak yang baik akan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa Indonesia. Jika akhlak sudah menjadi yang terdepan dalam mengelola BUMN dan amanah jabatan publik lainya, maka layaknya pesawat Garuda Indonesia, Bangsa Indonesia akan lepas landas, terbang dan mendarat dengan selamat. Terbang menuju cita-cita bangsa kita. Indonesia yang maju, aman, damai dan sentosa.

Lastly, nasihat senior veteran BUMN kepada saya, "Jangan pernah berhenti berbuat baik dan jangan pernah menyerah cintai negara ini. Lakukan yang bisa, dimanapun berada. Berbuat baik selalu tidak mudah & banyak tantangan. Tapi, jangan pernah menyerah. Kadang - kadang memang harus menahan diri, tunggu saat yang tepat.

1578898575057-5e1c1765d541df2062571492.jpeg