    Covid-19 atau Virus Corona, awalmulanya masih pada tingkatan wabah namun kabar dari Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization (WHO) merubah status nya menjadi pandemi global dan kini telah jadi perbincangan sekaligus sebuah ancaman bagi masyarakat di berbagai negara. Sebab itu negara perlu mengambil sebuah langkah tindakan preventif baik mulai dari informasi isu yang beredar hingga persiapan ke-segala lini yang akan terkena imbasnya. Upaya tersebut sebagai bentuk antisipatif pengamanan sehingga masyarakat dapat mendengar kabar baiknya bahwa pemerintah sudah mempersiapkan jauh-jauh hari secara matang.
    Dalam manajemen krisis, keselamatan publik merupakan prioritas. Public Relation juga menerapkan strategi komunikasi krisis yang dirancang dengan mengurangi resiko munculnya kepanikan publik. Maka negara dalam hal ini memiliki fungsi sebagai keamanan (security) berkewajiban menjaga keadaan nasionalnya tetap stabil serta menciptakan rasa aman, dan menjadi hak rakyat agar bebas dari ketakutan. (freedom from fear)
    Sedangkan kelihatannya pemerintah dengan berbagai upayanya masih gugup dalam mengambil sebuah keputusan untuk mencegah dan melakukan antisipasinya , bisa dilihat ketika pemulangan WNI  dari Wuhan, Hubei, China seperti dilansir oleh CNNIndonesia 07/02/2020, menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementrian Kesehatan bahwasannya alat "swab" tidak dilakukan karena biaya mahal, perlu diketahui "swab" adalah alat screening untuk melakukan pengecekan yang mengusap bagian tenggorokan untuk mengidentifikasi apakah terindikasi covid-19 atau tidak. Dan menurut Menteri Kesehatan hal itu tidak perlu karena satu sisi biaya mahal dan sisi lain ratusan WNI yang di karantina di Natuna juga dalam kondisi sehat.  Maka dari hal itu kita bisa melihat kurangnya kewaspadaan serta upaya antisipatif yang dilakukan oleh Menkes dalam menanggapi orang-orang yang kemungkinan berpotensi terpapar virus corona.  Berbagai informasi lainnya juga seperti Warga Depok positif corona akibat berdansa dengan WN Jepang, kemudian pengevakuasian beberapa WNI dari Kapal Diamond Princess, hingga pada saat sekarang ini sebagaimana data yang dilanair CNNIndonesia 20/03/2020, Jubir Pemerintah Achmad Yurianto menyebut ada total 369 kasus positif corona. Dengan jumlah kasus yang banyak ini pemerintah masih berusaha melakukan kebijakan seperti, rapid test, social distancing, dll. Namun dengan mendengar jumlah kasus yang banyak dan terus bertambah membuat kurangnya kepercayaan di mata publik.
    Pemerintah dalam mengatasi covid-19 ini terlihat tenang namun sayangnya tidak diiringi dengan hasil kerja yang sesuai dan tidak meredam situasi yang bergejolak dengan gaya manajerialnya. Kenneth E. Andersen (1972) dari salahsatu dalilnya menyatakan "kita cenderung memperhatikan hal-hal tertentu yang penting , menonjol, atau melibatkan diri kita" maka ketika pemerintah gugup mempublikasikan data hingga terkesan tidak transparan dimata publik, reaksi publik rasanya menjadi ikut terlibat terhadap covid-19 ini.Â
Maka bermunculan berbagai informasi hoax yang tidak valid, karena kurangnya data atau informasi sebagai pegangan yang jelas. Kenneth E. Andersen (1972) menyatakan "kita mampu menaruh perhatian pada berbagai stimuli secara serentak. Makin besar keragaman stimuli yang mendapat perhatian, makin kurang tajam persepsi kita pada stimuli tertentu."Â
Begitupun ketika pemerintah mencoba memulihkan komunikasi informasi, masyarakat terlanjur menerima keragaman informasi sehingga sulit membedakan antara informasi yang valid dengan yang tidak. Maka pemerintah perlu reaksi yang cepat tanggap ketika suatu daerah terindikasi adanya potensi covid-19.
