Tax Amnesty tahap pertama yang berakhir pada 30 September riuh menuai tepuk tangan. Tax Amnesty menorehkan capaian yang boleh dikatakan prstisius. Bahkan diklaim mencatatkan rekor di dunia. Terutama terkait jumlah harta yang di deklarasikan lebih dari Rp 3.500 triliun dan tebusan yang masuk ke kas negara sebesar Rp 89 triliun.
Tapi di balik gemuruh prestasi tersebut, rupanya ada pula kekurangan yang tak banyak dipublikasikan. Baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan data mengejutkan tentang tax amnesty. Dana repatriasi alias uang dari luar negeri yang diikutsertakan dalam program pengampunan pajak malah mengendap di bank.
Menurut catatan OJK, 95% dari dana repatriasi tersebut disimpan di bank dan belu mengalir ke berbagai instrument investasi. Artinya, dana repatriasi ini salah alamat. Yang semula diharapkan mampu menggerakkan ekonomi nasional, terutama esktor ril, malah disimpan begitu saja sebagai tabungan.
Harapan terbesar dari dana repatriasi ini adalah menjadi energi bagi lokomotif ekonomi nasional. Dana segar dari laur negeri itu diharapkan menggerakkan sektor ril dan ekonomi kerakyatan. Namun bila dana tersebut ternyata diparkir di bank, maka tak banyak manfaat yang bisa kita harapkan.
Sebelumnya, beberapa sektor industri diklaim siap menyambut dana repatriasi. Antara lain sektor keuangan (termasuk perbankan), investasi sektor infrastruktur serta investasi property. Infrastruktur dan property tentu saja paling berdampak positif karena melibatkan rantai ekonomi yang panjang.
Di property misalnya, Agung Podomoro Land telah menyiapkan dan menawarkan sejumlah proyek property menengah hingga premium untuk pilihan investasi dana repatriasi. Mulai dari apartemen Podomoro Golf View yang menyasar pasar keluarga muda, kios-kios di trade mall untuk menggerakkan UKM, hingga hunian eksklusif dan berkelas seperi Grand Madison. Salah satu keunggulan dari Grand Madison yaitu konsep smart home, di mana pemilik dapat mematikan lampu melalui ponselnya walaupun sedang berada di luar negeri.Â
Kembali lagi ke soal dana repatriasi yang bisa dikatakan salah alamat, pemerintah harus berpikir cerdas dalam hal ini. Mengambil kebijakan mestilah didesain menyeluruh, tidak sebagian-sebagian agar efektiviats kebijakan tersebut dirasakan dampaknya. Bukan semata mengejar populisme dan tepuk tangan.
