Dinasti Politik, Menyejahterakan atau Menghancurkan Bangsa?

Oleh : Raja Faidz el Shidqi, Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UMJ dan Sekretaris DEEP Kota Depok

Dalam perhelatan Politik Nasional sudah banyak terdengar kalimat "Dinasti Politik" yang sempat dikeluarkan dari pendapat-pendapat masyarakat khususnya para pengamat politik kepada siapa saja yang pernah berkuasa seperti Soekarno, Soeharto bahkan sampai saat ini di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

Sebetul nya apa yang dimaksud dengan Dinasti Politik itu ? Mengapa seolah-olah isu tersebut sangat seksi dan menggoda untuk dikaji bersama ? Dalam pengertian singkat menurut yang tertulis dalam halaman Wikipedia, Dinasti Politik adalah sebuah kekuasaan yang secara turun-temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah yang tujuannya untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan.

Dinasti Politik sendiri dalam realisasinya di Indonesia sudah sering dilakukan oleh Pemimpin-Pemimpin terdahulu dari awal Presiden Soekarno menjabat sebagai Presiden pertama RI yang dibuktikan dengan banyaknya anak keturunan Presiden Soekarno yang turut serta terjun ke dalam dunia politik dan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam sistem Pemerintahan yang ada walaupun dalam periode yang berbeda-beda, dilakukan pula oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia terhadap praktik Nepotisme yang dilancarkan pada saat itu. 

Bahkan, praktik Dinasti Politik pun tidak hanya dilakukan dalam skala nasional, tetapi juga dilakukan dalam skala daerah seperti yang dilakukan oleh Keluarga Ratu Atut dan Tubagus di Pemerintahan Provinsi Banten dimana banyak sekali keluarga dan kerabat yang menduduki jabatan strategis disana saat Ratu Atut masih menjabat sebagai Gubernur Banten yang sebetulnya masih ada sisa-sisa dari praktik Dinasti Politik yang bertahan dari sang Gubernur tersebut hingga saat ini.

Melihat fakta-fakta diatas sepertinya praktik Dinasti Politik sendiri adalah suatu hal yang wajar dilakukan di negara ini, tetapi apakah dinasti politik sendiri dapat bermanfaat bagi rakyat Indonesia dalam hal mensejahterakan masyarakat ? atau justru membawa petaka bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia ? Lalu, bagaimana dengan Dinasti Politik yang dijalankan di Indonesia khususnya dalam masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo ? 

Menurut saya pribadi Dinasti Politik yang sedang diwujudkan saat ini minim akan perhatian terhadap Merit Sistem, mengingat berita yang pernah dimuat Kumparan.com pada tanggal 11 Maret 2018 yang berjudul, "Gibran: Kasihan Rakyat Kalau Ada Dinasti Politik." Dimana dalam berita tersebut Gibran (anak Kandung Presiden Jokowi) mengatakan bahwa ia mengaku tidak tertarik dengan politik karena itu tidak termasuk dalam kemampuannya. 

Namun, pada akhirnya Gibran maju sebagai Calon Walikota Solo dalam Pilkada 2020 nanti dan sudah mendapat dukungan resmi dari PDI-P, partai tempat Presiden Jokowi bernaung dan maju sebagai Presiden. Hal tersebut membuktikan bahwa Dinasti Politik yang dijalankan tidak memperhatikan kapabilitas, prinsip leadership dan merit sistem yang ada, selain diakui sendiri oleh Gibran bahwa ia tidak memiliki kemampuan khusus dalam bidang politik juga track record nya dipertanyakan dalam kancah Politik Lokal maupun Nasional.

Selain tidak memperhatikan kapabilitas dan merit sistem, hal tersebut juga sudah pasti bisa menjadi penilaian terhadap konsistensi dari sosok Gibran itu sendiri sebagai konsekuensi logis akibat ketidak selarasan ucapan dengan tindakan yang diambil. 

Selain Gibran ada juga beberapa orang yang memiliki ikatan keluarga dengan Presiden Joko Widodo yang akan maju dalam Pilkada 2020 besok, diantaranya ialah : menantu Pak Jokowi, Bobby Afif Nasution yang mencalonkan dirinya sebagai Wali Kota Medan, disusul adik ipar Pak Jokowi, Wahyu Purwanto yang akan mencalonkan dirinya menjadi Bupati Gunungkidul, lalu paman dari menantu Pak Jokowi yakni Doli Sinomba Siregar yang akan mencalonkan dirinya sebagai Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 

Dalam hal ini (dinasti politik) setiap pejuang Demokrasi sendiri sangat mengharapkan pertarungan yang fair dalam kontestasi politik karena hal tersebut dianggap akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab, Presiden memiliki semua sumber daya untuk bisa memenangkan keluarga atau kerabatnya melalui kekuasaan, jaringan, birokrasi, hukum maupun finansial seperti yang diungkapkan oleh Ujang Komarudin, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar yang dirilis oleh Kompas.com.