Dinasti Politik, Menyejahterakan atau Menghancurkan Bangsa?

Dinasti Politik sendiri miliki beberapa dampak negatif jika tetap dijalankan, Bapak Yusfitriadi -- Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia sendiri mengatakan bahwa, "Beberapa hal point kunci dari politik dinasti : Menciptakan keberlangsungan oligarki kekuasaan, Melanggengkan politik dinasti mewujudkan kecenderungkan langgengnya perilaku koruptif, Politik dinasti memberikan peluang besar ab use off power (penyalahgunaan kekuasaan),  Politik dinasti merupakan sebuah kooptasi kekuasaan." 

Sedangkan dampak yang bersifat instan sangat mungkin ada, diantaranya adaptasi, sustainable kebijakan dan implementasinya. Jadi dinasti politik sendiri memiliki lebih banyak dampak negatif atau mudhorotnya dari pada dampak positif nya terhadap negara khususnya sistem pemerintahan.

Lalu, jika dinasti politik dijalankan di sistem pemerintahan Indonesia apakah dapat membantu mensejahterakan masyarakat atau justru malah menghancurkan ? Saya pribadi tidak ada niat sedikit pun untuk menuduh dinasti politik yang sedang dibangun oleh Penguasa negeri menjadi alat penghancur bangsa ini justru saya selalu berharap apapun yang dilakukan dapat menyelamatkan masyarakat. 

Tetapi, mempertimbangkan kasus dan pelanggaran yang dilakukan oleh Ratu Atut Chosiyah dengan Dinasti Politik nya di Banten yang mengakibatkan negara mengalami kerugian yang sangat besar salah satu nya dari kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Provinsi Banten, lalu ada juga Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang juga masih memiliki hubungan keluarga dengan Ratu Atut Chosiyah yang melakukan pencucian uang dimana uang tersebut dipergunakan untuk membantu dana Kampanye istrinya Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan) dalam Pilkada Tangerang Selatan, serta membiayai dana kampanye Ratu Atut Chosiyah selaku kakaknya dalam Pilkada Banten.

Nah, jadi menurut saya dengan paparan diatas kita mampu mengambil kesimpulan apakah Dinasti Politik itu baik atau tidak jika diterapkan di Indonesia, negara kita tercinta ini ? Walaupun Dinasti Politik tidak dilarang atau terkesan wajar dilakukan tetap ada beberapa hal yang harus tetap dipertimbangkan seperti yang dikatakan oleh Bapak Dr. Ma'mun Murod Al Barbasy, M.Si -- Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, "Tidak ada yang salah soal Dinasti Politik, selagi memperhatikan kapabilitas, prinsip-prinsip leadership serta memperhatikan merit sistem." 

Sekalipun dinasti politik tetap dijalankan praktik nya dalam mengelola negara dan sistem pemerintahan ini meris sistem haruslah diperhatikan, memilih orang yang memiliki kapabilitas dan kapasitas yang tepat untuk dijadikan sosok Pemimpin, bukan semata-mata kedekatan saja apalagi hanya sekedar kekayaan. 

Karena jika merit sistem ini tidak diperhatikan konsekuensi logis nya birokrasi di Indonesia justru memburuk, dan hanya akan memunculkan kasus seperti yang dilakukan oleh Ratu Atut tetapi dengan versi yang lebih besar lagi dan hal tersebut sudah sangat pasti tidak diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena hanya akan menghancurkan bangsa ini sedikit demi sedikit.

Lalu jika menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin hanya karena kedekatan atau kekayaan saja bukan pada prestasi, kapabilitas dan kapasitasnya banyak kader-kader partai atau anak bangsa yang tidak menjadi apa-apa di negeri sendiri. Sekat penutup kesempatan terhadap masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas akan semakin besar hanya karena rekruitmen partai untuk dijadikan sosok pemimpin hanya didasarkan kepada kedekatan, kekayaan atau popularitas belaka.