Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya mengumumkan pengahapusan Ujian Nasional (UN). Tentu saja hal tersebut ini mendapatkan tanggapan atau respon yang berbeda-beda dari beberapa pihak dalam masyarakat.Â
Bukan hanya kebijakan itu saja kini Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan atau program "Kampus Merdeka" yang ditujukan atau difokuskan bagi Perguruan Tinggi ini disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta. (Jumat, 24 Januari 2020)
Dilansir dari www.kemdikbud.go.id Ada empat kebijakan yang diluncurkan, yaitu :
Pertama, Kemudahan membuka Program Studi Baru
"Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dapat untuk melakukan pembukaan program studi baru jika universitas tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan perusahaan berkelas dunia, organisasi nirlaba kelas dunia, BUMN dan BUMD atau top 100 world university berdasarkan QS ranking." Kata Nadiem
Ada pengecualian bagi bidang Kesehatan dan Pendidikan.
Kerjasama dilakukan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. Kementerian akan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Mitra Prodi untuk melakukan pengawasan "Tracer study wajib dilakukan setiap tahun". Dan juga Program Studi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C.
Ke-dua, Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH).
Kemendikbud akan mempermudah persyaratan untuk menjadi Badan Hukum bagi PTN BLU dan Satuan Kerja.
Ke-tiga, Program reakreditasi
Program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, "Akreditasi itu harus mengarah kepada sifat sukarela"
