Tangerang Selatan- Hadirnya pandemi virus corona membuat kesejahteraan seseorang, baik dari kalangan atas, menengah, atau bawah memiliki dampak yang begitu besar dalam kehidupan saat ini. Beberapa waktu lalu, kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) yang dikeluarkan oleh pemerintah memukul berbagai sektor profesi pekerjaan di Indonesia. Mulai dari pekerja buruh, karyawan/karyawati, pegawai swasta, dan beragam profesi lainnya, yang menghendaki kegiatan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kerja kepada anggota perusahaan dari pemilik perusahaan untuk menekan biaya pengeluaran (seperti biaya sewa, gaji anggota), serta terjadinya penurunan daya beli baik di sektor barang ataupun jasa. Tidak hanya perusahaan besar yang menghadapi kendala, bisnis konvensional seperti toko kelontong pun menghadapi situasi yang sama, yakni penurunan daya beli dari warga sekitar.
Adli (19, Sumedang) menyatakan bahwa sejak diadakannya PSBB ini, sangat berdampak pada perekonomian keluarganya. Ia mengatakan bahwa bila sebelumnya terdapat orang-orang yang datang ke warung milik keluarganya untuk membeli kebutuhan pokok. Namun, karena ada peraturan physical distancing yang juga diterapkan di kebijakan PSBB, daya beli orang-orang di sekitar warung keluarga Adli menurun karena mereka mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga berpengaruh pada kesejahteraan keluarganya. Walaupun begitu, Adli sendiri menyetujui kebijakan PSBB di daerahnya, dengan berargumen untuk “kepentingan bersama”.
Lalu, apakah ada kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan ini ? Tentu saja ada, seperti misalnya pembagian BanSos (Bantuan Sosial) yang ditujukan kepada kalangan masyarakat menengah ke bawah, untuk menunjang kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka selama diadakannya PSBB.
Selain itu, adanya Kartu Prakerja yang telah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo bisa ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki keterampilan, ataupun yang terkena imbas dari PHK perusahaan juga menjadi solusi lainnya kepada kalangan masyarakat menengah ke bawah. Tetapi, kenyataan yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan ekspektasi bahwa seluruh masyarakat Indonesia akan terjamin hidupnya dalam situasi saat ini.
Dalam program BanSos yang diprakarsai oleh Kementrian Sosial, pemerataan pembagian kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tidak sepenuhnya terlaksana. Perkembangan pembagian saat ini masih belum diketahui, karena masih terjadinya salah sasaran kepada penerima BanSos, bahkan di DKI Jakarta terdapat anggota DPRD yang menerima BanSos dari pemerintahan.
Selain itu, terdapat polemik juga mengenai program Kartu Prakerja sebagai salah satu solusi yang bisa diselesaikan dalam mengatasi sektor perekonomian serta kesejahteraan individu dan keluarga. Walaupun terdapat pendanaan kepada individu yang mengikuti kegiatan pelatihan dari Kartu Prakerja sebesar Rp3,55 juta, dengan keterangan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali, nyatanya terdapat kesulitan untuk menjadi mitra kartu Pra Kerja.
Tidak semua orang yang mendaftarkan dalam program Kartu Prakerja bisa menjadi mitra, sehingga tidak semua orang dapat mengamankan hidupnya dalam beberapa waktu kedepan sampai waktu yang tidak diketahui. Bila permasalahan mengenai kebutuhan ekonomi masyarakat tidak segera diatasi, akan menimbulkan beragam masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, serta kematian yang semakin marak terjadi saat ini.
Tidak hanya berpengaruh secara ekonomi, dampak dari PSBB juga berpengaruh kepada kesejahteraan psikologis masyarakat. Bila masyarakat tidak mampu melaksanakan keberfungsian sosial, maka akan terjadi sebuah masalah sosial, entah itu baru ataupun mengembangkan yang sudah terjadi. Dampak dari efek PSBB ini kepada psikologis masyarakat, terutama kepada individu yang terkena imbas dari PHK ialah stress yang disertai depresi. Melihat situasi saat ini, wajar saja jika individu, terutama yang sudah berkeluarga merasa resah karena mereka tidak bisa menafkahi keluarganya karena efek pandemi ini.
Mereka akan stress, depresi memikirkan bagaimana nasib keluarganya, hingga melakukan tindakan yang mungkin menjerumus ke hal yang negatif. Efek psikologis tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga berpengaruh kepada barisan garda terakhir dalam mengentaskan virus ini, yakni para tenaga medis.
Lalu, sebenarnya apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat saat ini? Jika melihat dari penjabaran peristiwa yang terjadi saat ini, sebenarnya tindakannya sudah tepat bila pengoordinasi kegiatan dua kebijakan tersebut berjalan dengan baik, dan tidak adanya campur tangan dari pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan situasi. Pemerintah pusat dan Pemda harus bekerja sama dalam melakukan pendataan serta pendistribusian bansos agar tidak terjadi salah sasaran, begitu juga dengan Prakerja. Selain itu, beberapa organisasi non profit serta politeknik melaksanakan beberapa kegiatan pelayanan sosial untuk mengatasi pandemi ini, seperti kampanye sosial di media dan adanya program pendampingan sosial kepada klien yang terpapar virus covid-19 ini. Kita berharap, bahwa seluruh anggota elemen masyarakat turut berpartisipasi dalam menyokong hidup individu atau keluarga yang terkena imbas negatif dari pandemi ini.
