Nasib Partai Ka'bah di 2024

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu partai politik besar yang ada di kancah perpolitikan tanah air. Sebagaimana yang diketahui, PPP terbentuk sebagai fusi dari 4 partai Islam, yaitu Partai Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Perti. Kemudian keempat partai tersebut sepakat untuk mempersatukan diri menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berdiri secara resmi pada 5 Januari 1973. 

Dengan berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah, PPP sangat identik dengan Partai Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, Islam tidak hanya direpresentasikan dengan PPP saja, tetapi muncul beberapa partai lain, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang identik dengan kalangan masyarakat Islam Nahdatul Ulama, kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) yang sedikit banyak berhubungan dengan salah satu Organisasi Masyarakat Islam yaitu Muhammadiyah, dan ada juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dianggap sebagai representasi dari golongan islam fanatik. 

Setelah membahas sedikit mengenai sejarah, kini yang patut dipertanyakan yaitu bagaimana kondisi Partai Ka'bah saat ini ? Mungkin dapat dikatakan sedikit buruk. Pernyataan ini bukan tanpa sebab, PPP hanya dapat menempati posisi paling buncit pada ajang Pemilihan Umum Legislatif 2019 yang hanya mendapat perolehan suara sebesar 6.323.147 atau 4.52 persen suara, nyaris menyentuh ambang batas parlemen yaitu 4 persen. Berdasarkan hal tersebut, bagaimanakah nasib PPP pada Pemilihan Umum 2024 nanti ? 

Partai yang dulu sempat berada dalam masa kejayaan pasca era-reformasi, saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Eksistensi partai yang sangat menurun tiap tahunnya berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup Partai. Kekhawatiran ini juga diungkapkan oleh kader partainya yaitu Hamzah Haz. Ia menyebut PPP bisa hilang pada Pemilu 2024, jika tidak dikelola dengan baik. 

Faktor lain yang berdampak pada penurunan eksistensi partai yaitu kejadian beberapa kader partai  yang terjerat kasus korupsi. Sebut saja nama Romahurmuziy, mantan Ketua Umum PPP yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap jabatan di Kementerian Agama, lalu ada juga Suryadharma Ali yang terjerat terkait dana haji pada saat menjabat sebagai Menteri Agama era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini diperparah dengan konflik internal yang telah berlangsung cukup di dalam tubuh PPP. 

Ketua Umum baru telah ditetapkan, yaitu Suharso Monoarfa. Dalam pernyataannya, ia menargetkan bisa lolos Parliamentary Treshold pada Pemilu 2024 mendatang. Ia berjanji, target tersebut bakal tercapai pada Pemilu 2024 dengan kerja-kerja elektoral semua perangkat partai. Hal tersebut ia sampaikan saat Muktamar IX PPP yang terlaksana pada Sabtu (19/12/2020) malam. 

Suharso diharapkan dapat membawa angin sejuk dalam memimpin partai terutama dapat mengkonsolidasikan seluruh anggota demi menyelesaikan konflik internal yang terjadi. Serta dapat membawa PPP menjadi partai Islam yang berbeda dari partai Islam lainnya. Terlebih, dengan munculnya beberapa partai Islam baru yaitu Partai Ummat dan Masyumi Reborn tentu akan menjadi tantangan sendiri bagi PPP untuk mengamankan suaranya. 

Sebagaimana yang diucapkan Suharso Monoarfa dalam pidato penutupan Muktamar IX, ia menargetkan jumlah suara yang cukup besar, yaitu 15 juta suara. Jumlah suara fantastis yang memerlukan usaha cukup berat bagi suatu partai untuk memperolehnya. Beberapa pihak menilai target tersebut tidak realistis, bahkan dianggap hanya angan-angan belaka. Meski begitu, target ini diharapkan menjadi pelecut bagi semua kader dan anggota PPP di seluruh Indonesia untuk bersama-sama berupaya mencapai target tersebut, tentu demi kelangsungan hidup partai yang mereka cintai. 

Dengan target yang dapat dikatakan ambisius tersebut, Suharso menilai bahwa PPP harus dapat beradaptasi dengan kondisi perubahan zaman yang ada. Melalui pemanfaatan teknologi dalam segala kegiatan partai adalah salah satu upaya yang patut dilakukan. Tidak hanya itu, Suharso juga menilai PPP memerlukan seorang influencer dalam kepengurusan DPP PPP yang tentu memiliki keinginan mengurus partai berlambang Ka'bah ini. Berbagai upaya tersebut dimaksudkan untuk meraup suara yang banyak dari kalangan milenial maupun gen Z yang masuk dalam bonus demografi masyarakat Indonesia. 

Seperti yang telah sempat disinggung sebelumnya, dengan hadirnya beberapa partai Islam baru, PPP dinilai mempunyai kelebihan dan keuntungan yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Di antara lain, PPP merupakan partai yang sudah mempunyai nama di masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Itu berarti, PPP mempunyai anggota dan daftar pemilih tetap yang setia memilih PPP dalam setiap kontestasi politik.

Selain itu, PPP dapat memanfaatkan posisinya yang tergabung dalam koalisi pemerintahan saat ini, PPP mendapat jatah kursi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang diwakilkan oleh sang ketua umum, yaitu Suharso Monoarfa. Hal tersebut harus dapat dimanfaatkan karena artinya sang ketua umum mempunyai ruang gerak lebih untuk melakukan pendekatan ke beberapa menteri lain bahkan kepada Presiden Joko Widodo sekalipun.