Pendidikan dalam Kebhinekaan

Pendidikan dalam sejarah peradaban manusia adalah salah satu komponen kehidupan yang paling penting. Sejak manusia berinteraksi dengan aktifitas pendidikan, sejak itu pulalah manusia telah berhasil merealisasikan berbagai perkembangan dan kemajuan dalam segala lini kehidupan mereka. 

Bahkan pendidikan adalah sesuatu yang alami dalam perkembangan peradaban manusia dan proses pendidikan pun mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam bentuk metode, sarana maupun target yang akan dicapai.

Hal itu merupakan salah satu sifat dan keistimewaan dari pendidikan, yaitu selalu bersifat maju. Sehingga apabila sebuah pendidikan tidak menyebabkan suatu kemajuan atau bahkan menimbulkan kemunduran maka tidaklah dinamakan pendidikan. 

Mutu pendidikan merupakan suatu hal yang harus diupayakan untuk dicapai, sebab pendidikan akan menjadi sia-sia bila mutu lulusannya rendah, lebih menyedihkan lagi jika out put pendidikannya menambah beban masyarakat, keluarga, dan negaranya.

Undang-undang Pendidikan Nasional menyuratkan tentang pendidikan berbasis masyarakat yang didalamnya disebutkan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. 

Namun keberadaan dari pendidikan berbasis masyarakat ini justru akan menajamkan friksi kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, karena dengan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan karakteristik wilayah, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, maka ego kedaerahan akan semakin tinggi.

Masyarakat Indonesia yang multikultur, multi ras dan multi agama, memiliki potensi yang besar untuk terjadinya konflik antar kelompok, ras, agama dan suku bangsa. Indikasi ke arah itu terlihat dari tumbuh suburnya berbagai organisasi kemasyarakatan, profesi, dan organisasi lainnya. 

Contoh seperti FPI, Laskar Jihad, FBR yang berjuang dan bertindak atas nama kepentingan kelompoknya. Beragam kelompok ini secara sosial menyebabkan tumbuh dan berkembangnya sikap etnosentrisme, yang menganggap hanya kelompoknya saja yang paling baik dan sempurna.

Perbedaan kepentingan, pandangan, nilai, kemungkianan akan menyebabkan konflik yang mungkin akan bermuara pada kerusuhan. Beberapa peristiwa konflik antar kelompok, golongan, ras dan agama, menunjukkan hal-hal tersebut. Lihat saja konflik Sampang, Singkil, Tanjung Balai, Tolikara, sampai isu SARA dalam PEMILUKADA. 

Oleh karena itu perlu adanya upaya yang simultan dilakukan agar konflik tersebut dikelola secara seksama. Yang tidak kalah pentingnya adalah peranan lembaga pendidikan dan proses pembelajaran yang terjadi di dalamnya. 

Bahkan kita semua perlu bertanya ada apa dengan sistem pendidikan kita? Mengapa sebagaian masyarakat Indonesia mudah sekali untuk melakukan kerusuhan? Bagaimana model pendidikan yang dapat menghindari terjadinya konflik sosial?