Presiden ke-6 RI, SBY pernah bilang "power must not go unchecked". Artinya, setiap warga negara, apalagi parpol, mesti memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai abuse of power.
Kasus dua staf khusus Presiden tempo hari terindikasi begitu. Surat Andi Taufan Garuda Putra, kepada para camat seluruh Indonesia merupakan pelanggaran birokrasi. Parahnya lagi, surat itu intinya meminta dukungan bagi PT Amartha Mikro Fintek dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19. PT Amartha Mikro Fintek adalah perusahaan yang dimiliki oleh Andi Taufan Garuda Putra.
Kasus Belva Devara juga mirip. Ruangguru, perusahaan yang dipimpin stafsus Milienial Presiden menjadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara: Rp. 5.6 Triliun.
Dua kasus ini, kental nuansa conflict of interest. Semerbak wangi kongkalikong dan KKN. Padahal, yang namanya penyelenggara negara dituntut untuk terbebas dari virus merusak tata kelola pemerintah yang baik ini.
Karena itu wajib hukumnya bagi warga negara yang mengetahui kekeliruan ini untuk meluruskan. Tidak terkecuali Partai Demokrat yang memang sedari awal fokus pada gerakan penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19.
Kritik dan saran yang diberikan oleh kader-kader Partai Demokrat merupakan tanda sayang agar pemerintah tidak keliru melangkah. Kritik dan saran itu adalah vitamin supaya agar antibodi pemerintah makin paten untuk mencegah manuver-manuver yahud dari oknum-oknum di lingkar kekuasaan yang mencoba menangguk keuntungan dari pandemi corona.
Justru kalau Partai Demokrat diam saja, itu sama halnya dengan membiarkan pemerintah terperosok ke dalam jurang. Partai Demokrat ingin mencegah hal ini. Kalau kinerja pemerintah lemah, rakyat pula yang kena imbasnya. Sebaliknya, kalau kinerja pemerintah paten bukankah rakyat pula yang menikmati?
Makanya Partai Demokrat tidak diam saja menyikapi semua isu kerakyatan, dan utamanya yang yang terkait penanggulangan corona. Kalau Partai Demokrat diam saja, itu sama saja mengkhianati puluhan juta rakyat Indonesia yang mempercayakan suaranya kepada Partai Demokrat dalam Pemilu 2019 silam.
Tak perlulah pihak-pihak yang merasa tersentil jadi baper. Apalagi sampai memobilisasi buzzeRp dan influencer untuk menyerang Partai Demokrat. Membangun opini macam-macam. Kalau dipikir-pikir kritik dan saran yang dilancarkan Partai Demokrat kepada pemerintah hari ini, apalagi kepada stafsus milienial itu, tensinya amat rendah. Kritik dan saran itu dilancarkan secara santun, terukur dan ada solusinya.
Coba ingat, apa ada kader Partai Demokrat yang pakai akting menangis untuk menjelek-jelekkan pemerintah? Apa ada kader Partai Demokrat atau taruh kata barisan oposisi yang menempelkan foto Presiden Jokowi di---maaf---bokong kerbau dan menyeretnya sepanjang bundaran HI?
