Akhirnya Prabowo luluh juga. Kemarin sore dia bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sekaligus merupakan Ketua Dewan Penasihat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Kamis (23/5/2019). Dikabarkan pertemuan itu bukan untuk mengambil keputusan penting. Melainkan untuk mengendurkan ketegangan politik sekaligus berbagi pandangan antara kedua poros yang berseberangan.
Meskipun publik keheranan mengingat pertemuan itu terkesan dilakukan diam-diam. Rumor yang beredar kemudian adalah Prabowo minta lima kursi menteri pada kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin 2019-2024. Tapi sudahlah. Tak perlu kita bahas rumor itu. Mari fokus pada alasan yang dikemukakan, yakni  mencairkan suasana pasca rusuh Jakarta.
Alasan ini tentu mulia meskipun patut disayangkan sebab terkesan agak terlambat. Luka Pilpres akibat rusuh Jakarta telah memakan kerugian ekonomi sekitar Rp 1,5 triliun. Ada 6 nyawa anak bangsa yang melayang, dan ratusan lainnya luka-luka. Ya, sekiranya Prabowo bisa lebih cepat tersadar, barangkali cerita Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat di Jakarta akan berbeda. Tapi mungkin bisikan-bisikan setan gundul membuat pembacaan Prabowo atas situasi berbangsa dan bernegara terganggu.Â
Pasalnya, jauh-jauh hari sebelumnya, Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah berulang-ulang menyerukan pentingnya rekonsiliasi bangsa pasca Pilpres 2019. Dalam pidato politiknya, AHY selalu mengajak publik untuk tidak menjadikan perbedaan pilihan politik sebagai alasan untuk membangun polarisasi bangsa. Alih-alih, elit dan masyarakat akar rumput diajak untuk saling menghormati pilihan politik masing-masing, dan bergandengan tangan pasca pemilu.
Tentu saja rekonsiliasi yang dimaksud bukan sekadar memaafkan dan melupakan. Tapi silang-sengketa pemilu perlu diselesaikan secara hukum yang berlaku. Sehingga kedua poros merasa diperlakukan secara adil.
Tapi sebenarnya, pandangan AHY jauh lebih luas dari sekadar rekonsiliasi. Di mata AHY, rekonsiliasi hanya obat untuk menyembuhkan sakit polarisasi bangsa. Karena itu, akan lebih baik bila polarisasi bangsa itu yang dicegah ketimbang kita harus repot-repot mengobatinya.
Berpijak pada pandangan ini maka sepanjang pemilu 2019 kita menemukan sosok AHY yang bukan sekadar politikus Demokrat, melainkan negarawan. Ketika partai-partai d koalisi 02 menangguk keuntungan dari politik identitas, AHY malah meminta seluruh kader Demokrat untuk tidak menggunakan strategi yang berbahaya itu. Â SBY pun sepakat. Demokrat tidak boleh Berjaya di atas pembelahan bangsa.
Memang akibatnya suara Demokrat turun, tapi polarisasi bangsa tidak menjadi semakin parah. Ini jelas pengorbanan besar Demokrat untuk Indonesia. Akibat lainnya Demokrat diserang habis-habisan. Dituding biang recok, hingga pengkhianat. Bahkan sampai ada yang nekad memalsukan nama sahabat rasulullah, syuhadah Perang Uhud, hanya demi memfitnah AHY. Bahkan SBY dan Ibu Ani Yudhoyono yang terbaring sakit juga difitnah.
Tapi SBY, AHY dan Demokrat menerima segala serangan itu dengan sabar. Menganggap semua serangan itu sebagai ujian sejarah untuk terus melangkah di jalan patriotisme.
Dan hari ini kita sama-sama paham bahwa apa yang diserukan AHY benar adanya. Politik identitas adalah racun bagi bangsa ini. Rekonsiliasi adalah obat untuk menyembuhan polarisasi bangsa. Dan sejak rusuh Jakarta, kalangan politisi pun mengikuti jejak AHY. Termasuk Prabowo. Kita patut bersyukur atas kesadaran ini meskipun datangnya terlambat.
