Kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta rombongannya tidak disia-siakan oleh masyarakat Desa Sangegeneng Kabupaten Lamongan, Selasa (3/4/2018). Dalam kegiatan silaturahmi itu ribuan masyarakat langsung menitipkan aspirasi dan harapannya kepada Presiden ke-6 RI itu.
Praktikno, sebagai wakil masyarakat petani mengeluhkan infastruktur pedesaan dan pertanian. Masyarakat mengeluh perihal akses jalan ke kawasan sawah dan tambak yang sudah rusak. Juga ketiadaan listrik di kawasan pertanian sehingga petani harus menggunakan genset dengan bahan bakar bensin atau solar untuk memompa air keluar-masuk dan mengusir hama tikus. Rata-rata uang yang dikeluarkan untuk biaya genset adalah Rp 80.000 sehari, dengan minimal pemakaian selama 40 hari.
Terkait harapan Praktikno, Suyanto, seorang mantan pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), memaparkan kisah keberhasilan PNPM di Lamongan. Ia menjelaskan pembangunan jalan desa, saluran irigasi, juga pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menjadi modal bagi pelaku usaha mikro di tingkat desa. Meskipun PNPN sudah diputus pada tahun 2014, tetapi KSP yang diinisiasi dari program PNPM masih menyimpan sekitar Rp 80. milyar. Dana tersebut kemudian didistribusikan kepada masyarakat untuk pinjaman usaha.
SBY amat memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat Lamongan. Bahkan sebenarnya apa yang disampaikan masyarakat itu bukan sesuatu yang baru. Saat melakukan giat #SBYTourDeJabar, banyak petani dan masyarakat pedesaan yang menyampaikan aspirasi serupa.
Memang pemerintah saat ini tengah menggalakan pembangunan jalan-jalan raya, jembatan-jembatan besar, pelabuhan dan bandara, dan lain sebagainya. Partai Demokrat mendukung kebijakan pemerintah ini. Hal itu memang diperlukan. Saat SBY memerintah Indonesia selama 10 tahun, pembangunan infrastruktur juga dilakukan d iseluruh indonesia. Dan hari ini pemerintahan Jokowi melanjutkan dan membangun dalam jumlah yang besar pula.
Namun SBY mengingatkan. Jangan hanya infrastruktur-infrastruktur besar yang dibangun, jangan hanya infastruktur-infrastruktur di kota-kota besar yang dikejar. Infrastruktur di pedesaan, di kawasan pertanian, juga harus terus ditingkatkan. Misalnya pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, saluran irigasi yang kecil-kecil, atau mungkin pembangkit listrik tenaga hidro dalam kapasitas desa.
Dahulu infrastruktur-infrastruktur kecil-kecil ini ditopang oleh PNPM. Pemerintah era SBY setiap tahunnya menganggarkan dana yang tidak sedikit untuk infastruktur di pedesaaan dan di pertanian. Pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan di tingkat desa, di mana pemerintah membantu mengalokasikan anggaran yang layak.
Berkat kemandirian ini terbangunlah jalan-jalan di desa-desa, irigasi-irigasi kecil, pasar-pasar desa, koperasi hingga bertumbuhnya usaha mikro dan kecil. Pendek kata, PNPM itu sesungguhnya sangat menggerakan perekonomian rakyat di pedesaan. Senada dengan keinginan masyarakat Lamongan, SBY pun berpikir sudah selayaknya program PNPM kembali dihidupkan, utamanya setelah pergantian kekuasaan pada 2019.
Sebagai Presiden ke-6 RI yang tidak lagi memerintah, SBY paham kapasitasnya. Namun, ia meminta kepada kader-kader Partai Demokrat yang sedang menjabat di eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah untuk membantu mencari solusi atas keluh-kesah dan harapan masyarakat Lamongan ini.
 Harapan dan aspirasi masyarakat Lamongan itu sudah dicatat, dan akan menjadi penguat Partai Demokrat dalam merumuskan visi, misi dan solusi untuk memajukan Indonesia. Sehingga apabila tahun 2019 ke depan Partai Demokrat kembali ke pemerintahan nasional, Partai Demokrat sudah memiliki kebijakan dan program yang tepat untuk menjawab harapan rakyat.
