Jenderal adalah jabatan bintang empat bagi perwira karier di dunia  militer. Sebagai jabatan tertinggi jabatan jenderal tidak bisa  dipisahkan dari politik. Karena untuk diangkat sebagai jenderal juga  penuh dengan proses perhitungan kalkulasi politik pemerintahan.  Sebelum memilih jenderalnya,  Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan baik itu Raja, Presiden ataupun  Perdana Menteri tentu akan melihat track record para Jenderal Bintang  Tiga yang bisa dipercaya mengamankan kebijakan kepala negara sekaligus  loyal dan tunduk terhadap kontitusi negara.
Jenderal berpolitik  adalah hal yang wajar dalam sejarah dunia,  karena seseorang jenderal  memiliki tanggung jawab tidak hanya memimpin seluruh pasukan tetapi juga menjaga  stabilitas pertahanan dan keamanan nasional yang penuh dengan banyak  aspek baik politik, sosial, ekonomi dan budaya.
Walaupun demikian  seseorang Jenderal haruslah tetap loyal pada Kepala Negara selama kepala  negara teguh pada konstitusi negara dalam rangka menjalankan tugas dan  tanggung jawabnya memimpin negara. Di Indonesia tidak ada sejarah  Jenderal yang membangkang bahkan memimpin pemberontakan, yang ada bahkan sering terjadi hanya berbeda pendapat dengan pimpinan, dan hal itu  biasa selama masih dalam koridor aturan dan hukum.  Sejak zaman Jenderal  Sudirman, Nasution, Suharto, SBY dan Prabowo semua jenderal di Indonesia  memainkan peranan dalam politik bernegara dalam rangka membangun bangsa.
