Seribu Seribu!

SERIBU..! SERIBU..! 

DI KOTA BEKASI

Program seribu taman di Kota Bekasi sudah digadang-gadang sejak tahun 2015. Program ini merujuk pada apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Bandung yang dijadikan sebagai pembanding. 

Untuk itu, pemerintah Kota Bekasi juga melibatkan pihak swasta. Diantaranya dalam hal penyediaan lahan terbuka hijau (RTH) untuk dijadikan fasilitas sosial seperti pembuatan taman. Karena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 16 tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan. Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) ada kewajiban pengembang menyediakan RTH. 

Artinya 50 persen wilayah perumahan maupun mall dibangun dan 50 persenya disediakan untuk RTH. Pada saat bersamaan, Pemerintah Kota Bekasi juga membuat surat edaran kepada semua RW di kota Bekasi untuk mendukung program pemerintah memperbanyak taman.

Pada 2016, setelah setahun gerakan 1.000 taman digaungkan, Pemerintah Kota Bekasi baru bisa menyediakan 15 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari 30 persen yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota, yang terdiri dari 11 persen Private/pribadi dan 4 persen RTH Publik. Proyek ini diharapkan rampung tahun 2018. 

"Program seribu taman itu kita tidak Menggunakan APDB, kita menggandeng pihak swasta dengan Menggunakan Dana Corporate Social Responsibility (CSR), kita sudah memiliki siteplanenya tinggal pelaksanaannya kita tunjuk perusahaan mana saja yang akan melaksanakan pembangunan taman di berbagai tempat di Kota Bekasi." Jelas Rahmat Effendi, WaliKota Bekasi, kepada wartawan Sabtu, 9 Januari 2016.

Pada tahun yang sama, Kepala Dinas Tata Kota Bekasi, Koswara mengatakan, ratusan bidang lahan yang sudah diidentifikasi tersebut tersebar di seluruh Kota Bekasi. Adapun, luasannya bervariasi mulai dari 100 hingga 1000 meter persegi. "Titiknya berada di pemukiman warga maupun jalan raya, semuanya merupakan milik pemerintah," Jelas Koswara. Ia menambahkan, untuk mengubah ratusan lahan tersebut menjadi taman, pemerintah akan mengalokasikan anggaran pada APBD 2017. Selain itu, partisipasi dari swasta melalui dana CSR, dan pemberdayaan masyarakat. "Masyarakat yang terlibat pembangunan taman akan diberikan dana stimulan," terangnya.

Pada APBD tahun 2016, Pemerintah Kota Bekasi mengucurkan anggaran Rp 19,6 miliar untuk pengelolaan ruang terbuka hijau, secara spesifik menata dan memelihara taman. Rp 1,2 miliar di antaranya untuk merawat Taman Alun-Alun dan Taman Hutan Kota Bina Bangsa, serta Rp 2 miliar untuk merawat Taman Cut Meutia. Anggaran itu terbilang besar. Sebagai perbandingan, di Surabaya, untuk membangun tiga hutan kota baru skala besar, pemerintah setempat hanya merogoh kocek di angka Rp 900 juta saja pada tahun 2015.

Tahun 2016, untuk menambah 30 taman aktif dan merawat taman yang sudah ada, Pemkot Surabaya cuma mengeluarkan Rp 15 miliar. Sedangkan Di Kota Bandung, untuk perawatan taman dan pembangunan taman baru, pemerintah setempat cukup mengeluarkan Rp 7 miliar. Di Surabaya dan Bandung, taman aktif didesain secara serius agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Hasilnya, bisa kita lihat: kedua kota itu menjadi rujukan.

Selain Program seribu taman, Pemerintah Kota Bekasi, juga berencana mengadopsi penerapan program 1.000 embung yang dianggap efektif menanggulangi banjir. Kondisi ini belajar dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Tengah yang kontur tanahnya hampir mirip dengan Kota Bekasi. "Beberapa waktu lalu, kami melakukan kunjungan kerja ke Bojonegoro. Banyak yang kami pelajari, termasuk program mereka berupa "Seribu Embung"," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat itu.