Tahun Baru Harapan Baru Pencegahan Korupsi

Tak terasa tahun 2018 sudah lewat 2 minggu. Gegap gempita yang menandai kedatangan tahun baru 2018 sudah tidak berbekas lagi. Kembang api, pentas seni dan beberapa kegiatan keagamaan yang mewarnai kedatangan tahun baru 2018 berlalu bagai angin. Harapan-harapan baru yang menyertai kedatangan tahun baru sudah mulai menepi dari pikiran digeser oleh kerasnya dan kejamnya kenyataan.

Saya sendiri tidak lepas dari pemilik harapan baru tersebut. Harapan itu begitu tinggi di jam 00 WIB tanggal 1 januari 2018.

Malam itu, ku melaju di jalanan sepi. Pulang dari acara pengajian menyambut tahun baru 2018 menuju rumah orang tua. Melaju santai menikmati sepinya malam ditemani angin malam. Laju kenderaan ku sengaja hanya berkisar 40 km/jam. Waktu tempuh yang biasanya 1.5 jam kutempuh dengan waktu 2 jam. Jarang bisa menikmati sepinya malam di jalanan. 

Cuaca sangat sejuk. Jalanan yang kosong dari kenderaan kulalui dengan pikiran berkecamuk. Banyak harapan yang terlintas di pikiran. Namun godaan buah durian di sepanjang jalan sepi membuat imanku runtuh juga. Kupinggirkan kenderaan. Ku pesan 2 buah durian dan ku santap perlahan. Lupa dengan kolesterol dan hipertensi yang telah menyertai kehidupanku. Perlahan ku santap buah durian sambil menatap aspal jalan lintas tengah sumatra yang begitu tangguh diterpa hujan dan ditimpa panas mentari. Jalan yang dibangun pada zaman orde baru itu sudah cukup tua. Namun jauh lebih tangguh dari jalan yang dibangun pada zaman orde reformasi ini.

Selesai menyantap durian ku lanjutkan perjalanan. Sepi malam dan angin malam kembali menemani perjalanan. Anganpun kembali menerawang. Harapan pada tahun 2018 lebih banyak dipengaruhi oleh situasi terkini di tahun 2017. Pemberantasan korupsi mendominasi pikiranku. Bagaimana format baru pemberantasan korupsi, akankah tetap dengan jargon pencegahan korupsi namun dengan tetap beraroma penindakan korupsi atau akankah ada format pencegahan yang lebih realistis.

KPK masih menjadi icon utama pemberantasan korupsi di samping lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Kejaksaan memiliki program TP4 (Tim Pengawal dan Pengaman pemerintahan dan Pembangunan). Tim baru berupa Tim Saber Pungli yang dikomandoi oleh kementerian Koordinator Polhukam. Isu terbaru berupa Densus Tipikor yang kandas di tengah jalan. 

Di bulan Nopember 2017 ditandatangani Nota Kesepahaman antara Mendagri, Kapolri dan Jaksa Agung tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum terkait pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sayang sekali nota kesepahaman yang diperintahkan paling lambat 3 bulan ditindaklanjuti di tingkat propinsi dan kabupaten/kota belum terdengar kabarnya. Mestinya untuk efektifitas dilakukan secara bersama-sama di tingkat propinsi oleh seluruh pemerintah daerah yang ada.

KPK sebagai icon pemberantasan korupsi masih menjadi pusat perhatian. KPK sudah mulai mengembangkan konsep pencegahan. Di tingkat pemerintahan daerah sudah mulai menjalin kerjasama pembangunan sistem pemerintahan tersistemasi dalam bentuk e-government. Diawali dengan pembentukan Satgas KPK di 6 propinsi paling parah tingkat korupsinya. 

Seluruh pemerintah daerah di 6 propinsi tersebut telah menandatangani MOU dengan KPK dalam bentuk pencegahan korupsi terintegrasi yang didominasi oleh program e-government. Namun e-gov berada pada posisi di tengah perjalanan, bukan di hulu. Semua sepakat bahwa penyimpangan pemerintahan daerah berhulu pada mahalnya biaya demokrasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif. Penyenggaraan pemerintahan daerah di beberapa sektor akan menjadi komoditi untuk pengembalian biaya politik untuk meraih kursi kekuasaan eksekutif dan legislatif. 

Dua tahun pertama akan didominasi oleh pengembalian modal politik yang lalu. Tahun ketiga agak stabil. Masuk 2 tahun terakhir akan didominasi oleh pengumpulan biaya politik untuk periode kedua atau menggolkan putra mahkota. Putra mahkota penting untuk menjaga kepentingan masa lalunya. Bila program pencegahan korupsi di posisi penyelenggaraan pemerintahan daerah maka akan terjadi tarik menarik dan sandiwara tak berkesudahan yang cukup melelahkan. 

Politik petak umpet yang seolah-olah mendukung e-gov namun di sisi lain mencari celah baru untuk permainan penyimpangan pemerintahan akan menghabiskan energi negeri ini. Setidaknya memperlambat program e-gov selambat-lambatnya. Ikan busuk didahului dari kepalanya. Pencegahan korupsi juga harus mulai dari atas. Pencegahan korupsi harus bergerak ke hulu pemerintahan. Pemilihan kepala daerah dan pemilihan pejabat utama daerah harus menjadi fokus utama gerakan pencegahan korupsi.

Pemilihan kepala daerah kini dengan pola pilkada serentak. Tahun 2018 kepala daerah yang akan menjalani pilkada sebanyak 171 pemerintah daerah berupa 17 propinsi, 39 kota dan 115 kabupaten akan melaksanakan pilkada. Dan kepala daerah terpilih nantinya akan memimpin e-gov. e-gov bertujuan baik. Bagaimana caranya agar kepala daerah terpilih secara konsisten menjalankan e-gov ? 

Tidak ada pilihan lain yang terbaik harus terpilih dalam pilkada. Salah satu kriteria terbaik yang wajib untuk diterapkan adalah tidak memakai politik uang. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pilkada identik dengan politik uang. Dan momen pilkada merupakan momen bagi rakyat untuk memeras para calon kepala daerah. Semua sogokan pilkada akan diterima dan tak jarang untuk menjaga konsistensinya rakyat menusuk semua pilihan atau lebih dari satu calon yang memberikan uang padanya. Segala macam edukasi anti politik uang tidak mempan kepada rakyat. 

Karena kondisi ekonomi rakyat sangat tidak mendukung untuk meminta rakyat menolak politik uang. Satu-satunya jalan adalah dengan memotong mata rantai distribusi politik uang tersebut. Kunci utama distribusi adalah pengangkutan uang dan marketingnya. Uang puluhan milyar bahkan ada yang melebihi seratusan milyar takkan bisa dibawa dengan kenderaan roda 2. Itu akan dibawa dengan kenderaan roda 4 bahkan roda 6. Dan uang tersebut akan dipasarkan ke para pemilih lewat struktur tim sukses paling bawah yaitu tim sukses tingkat desa bahkan tingkat RT RW.

Pencegahan korupsi paling hulu seharusnya di tingkat distribusi politik uang pilkada. KPK dalam menjalankan fungsi koordinasi dan supervisinya dengan lembaga penegak hukum harus bergerak dalam pencegahan korupsi pilkada pada distribusi politik uang. OTT terhadap truk pengangkut uang dan penghapusan struktur tim sukses kampanye tingkat desa dan RT RW sudah mendesak untuk dilakukan. Pilkada biaya tinggi sudah waktunya untuk diberantas. 

Gerakan ini harus didukung oleh operasi senyap terintegrasi. Rasanya tidak sulit bagi KPK dan lembaga penegak hukum untuk menangkap truk pembawa duit ini. Dengan demikian, OTT ini bisa dikembangkan dengan menelusuri siapa pemodalnya. Dan dilanjutkan dengan pemberian sangsi diskualifikasi dan proses hukum serta dilakukan pendaftaran ulang calon kepala daerah. Pendaftaran ulang ini penting untuk memancing kembali calon kepala daerah terbaik namun kurang modal. Dengan adanya OTT ini maka calon kepala daerah yang mengandalkan uang akan berpikir 1000 kali untuk ikut pilkada. Dan optimisme akan muncul pada calon kepala daerah berkualitas namun modal kurang.

Pencegahan korupsi tingkat tinggi pada pilkada tentu hanya akan terjadi di level elit. Sedangkan di level terendah pergerakan korupsi masih terus terjadi baik dalam bentuk subsidi antar kegiatan maupun untuk memperkaya diri. Diperlukan kombinasi pencegahan dan penindakan pada gaya korupsi akar rumput ini. Baik KPK maupun penegak hukum seperti Saber Pungli masih terfokus pada gaya lama yaitu perlunya barang bukti materil. Sedangkan korupsi tingkat akar rumput bergerak nyaris tanpa meninggalkan barang bukti dan bergerak secara senyap. Penyebabnyapun terus muncul dengan berbagai variasi dan terus berkembang. Saatnya KPK dan lembaga penegak hukum mengembangkan pola baru yaitu pola tanpa barang bukti yaitu pola Semprit.

Pola Semprit ini meniru semprit wasit pada permainan sepak bola. Wasit memakai semprit dengan tingkatan peringatan, kartu kuning dan kartu merah. Pencegakan korupsi tingkat akar rumput ini dilakukan dengan melakukan rekrutmen secara rahasia kepada para pelakunya menjadi informan. Informan akan menyampaikan informasi secara senyap. Pelaku akan dipanggil menghadap lembaga penegak hukum teritorial terendah untuk mendapat peringatan tingkat pertama. 

Apabila tidak diindahkan dan masih terus diulangi maka Semprit kedua akan diberikan dalam bentuk peringatan kedua oleh penegak hukum teritorial setingkat lebih tinggi. Apabila masih terus juga tidak diindahkan maka peringatan terakhir disampaikan oleh KPK struktur pencegahan. Apabila masih tetap tidak diindahkan dan masih diulangi lagi maka jalan terakhir ditempuh yaitu penindakan. Pola Semprit ini tidak perlu fokus pada barang bukti namun lebih fokus pada rekrutmen para pelaku, informan, informasi dan kesaksian. Pola Semprit ini akan menarik dan perlu dikaji efektifitasnya.

Perjalanan malam dan angin malam berujung pada sampainya ke tempat tujuan yaitu rumah orang tua. Anganpun berakhir. Harapan tetap akan menjadi harapan. Tak banyak yang diharapkan. Cukup pencegahan korupsi dengan pola OTT politik uang pilkada pada truk pembawa uang dan pencegahan korupsi pola Semprit. Kedua pola ini akan menggeser para koruptor ke pinggiran dan menggeser para PNS bersih ke pusat pemerintahan daerah.

Kenderaan kuparkirkan dengan baik. Ku tatap jam dinding sudah menunjukkan kira-kira pukul 02.00 WIB. Kepala agak sakit karena efek makan durian. Baru teringat kolesterol dan hipertensi. Kubaringkan raga ini. Ku tutup mata. Bermimpi indah tentang pencegahan korupsi yang lebih realistis. Selamat malam Indonesiaku.

Salam reformasi

Dari Madina untuk Indonesia.

Rahmad Daulay

Blog : www.selamatkanreformasiindonesia.com

13 Januari 2018.