JKN atau jaminan Kesehatan Nasional adalah amanat dari pemerintah yang harus di sukseskan semua komponen bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan nasional untuk menuju Indonesia sehat pada tahun 2020 maka semua instansi terkait dan komponen bangsa untuk bahu membahu mendukung pelaksanaan program ini. Semenjak di berlakukan sistem bpjs pada tahun 2014 maka kelemahan yang mendasar dari bpjs adalah sistem verifikasi coding bpjs. Dalam pelaksanaan pelaporan hasil klaim rumah sakit yang berupa  international Classification of desease (ICD) terdapat banyak kelemahan.
Hal ini terlihat pada Sumber daya verifikator bpjs yang belum memenuhi syarat dan berkompeten untuk melaksanankan verifikasi medis. Dari beberapa pengamatan di lapangan bahwa sumber daya verifikator yang ada masih banyak yang bukan mempunyai latar belakang sebagai medis. banyak yang menjabat sebagai verifikator bukan dari biidang sarjana kesehatan baik dokter atau perawat sedangkan yang di koreksi adalah pekerjaan medis.Â
Bagaimana seorang yang notabene sarjana pertanian bisa mengoreksi profesor dokter spesialis bedah dengan alasan laparatomi yang di laksanakan tidak sesuai untuk di coding sehingga berujung dengan tidak di klaimnya operasi yang telah di laksanakan. Ke depan kita berharap bpjs untuk memperbaiki dan menambah SDM verifikator dengan SDM yang lebih kompeten di bidangnya dan menambah kekurangan verifikator.Thanx
kramat djati 10102017
