[caption id="attachment_281706" align="aligncenter" width="540" caption="Mentri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (sumber:merdeka.com)"][/caption] Saran Mentri Dalam Negeri untuk memindahkan Lurah Susan yang beragama nasrani ke wilayah non-muslim bukan cuma mengejutkan tapi juga di luar nalar tokoh sekelas mentri. Wajar bila Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak setuju dengan pendapat Gamawan Fauzi, sang mentri. Ahok benar. Bila saran mentri disetujui maka akan menyuburkan perkara serupa di mana seorang pejabat dipindah karena alasan agama saja. Saran Gamawan Fauzi datang setelah terjadi dua kali warga Lenteng Agung melakukan demo untuk menolak Susan Jasmine Zulkifli dengan alasan perempuan dan bukan muslimah. Demo pertama pada akhir Agustus, demo kedua kemarin hari. Ratusan warga menghadiri demo dari total warga berjumlah sekitar 9000 KK. Mendagri Gamawan Fauzi menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi penempatan Lurah Susan. Menurut dia ada prinsip "the right man on the right place, the right man on the right job" dalam menempatkan pejabat publik. Beda saran Gamawan Fauzi sebagai tokoh nasional, beda pula pendapat Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Hamdan Rasyid yang memberi semangat kepada Susan untuk merangkul warga. Berikut ini kata Hamdan Rasyid kepada wartwan Tempo 26-09-2013: "Seorang pemimpin adalah representasi dari rakyatnya, mencirikan masyarakatnya. Jika ada masalah seperti ini, tinggal bagaimana diatasinya saja agar bisa diterima rakyat." "Arif dan bijak, lakukan pendekatan namun jangan memaksakan kehendak. Jangan juga benturkan antar umat Islam. Memang agak susah kalau penolakannya massal begini." "Megawati pernah menjadi Presiden Indonesia, tidak masalah kan? Masalah pemimpin boleh perempuan atau tidak itu bisa dilihat dari tinjauan pemerintah, bisa dari tinjauan ekonomi." Sedangkan Ahok bicara hukum dan prosedur. Berikut ini kata Ahok kepada wartawan Tempo, 27-09-2013:- "Ini negara Pancasila, pemilihan pejabat bukan ditentukan orang yang menolak atau tidak menolak," ketika di silang Monas, Jumat, 27 September 2013. Dan kepada Mentri bilang, "Pak Mendagri harus belajar lagi konstitusi kalau gitu," imbuhnya tegas! Ahok memberi contoh dulu Jokowi-Ahok naik jadi Gubernur dan Wakil DKI Jakarta dengan peroleh suara 52,7 persen warga Jakarta pada 2013 lalu. "Sekarang saya tanya sama Mendagri, kalau ada empat juta orang protes di Balai Kota menolak kami, apa kami harus turun?" Maksudnya yang demo/menolak kan lebih sedikit daripada yang setuju. Ahok pegang data, ada sekitar 100 orang yang berdemo meminta Susan dipindahkan. Nyatanyha, "Warga Lenteng Agung ada 55.000, ini yang demo hanya 100 orang dan KTP-nya sebagian warga Depok." Lalu? Gubernur Jokowi angkat bicara. Dia hanya akan mengevaluasi Lurah Susan berdasarkan kinerjanya. Dia tidak akan memindahkan Susan berdasarkan keberatan warga atas agama yang dianut lurah tersebut. Siapakah Mentri Dalam Negeri Gamawan Fauzi? Merdeka.com mencatat pada 28-03-2012 dalam sebuah tajuk "Partai Banteng dan Kapal Untuk Gamawan". Gamawan tentu masih ingat dengan pidatonya di Solok Sumatra tahun 2005 berjudul "Masih adakah kapal ke Padang?" Ketika itu Gamawan barulah seorang Bupati Solok dan berkeinginan untuk meraih jabatan Gubernur Sumatra Barat. Kala itu, siapa yang mau membopong gamawan? Ternyata ada PDI Perjuangan yang merasa terharu dan terkesan dengan pidato Gamawan. Beberapa bulan sejak pidato itu, 'kapal' akhirnya berhasil mengantarkan sang bupati ke ibu kota Padang. Gamawan sukses memenangkan Pilgub Sumbar 2005 dengan diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Bulan Bintang (PBB). Namun apa yang terjadi 4 tahun kemudian? Tepatnya 15 Mei 2009, partai nasionalis itu kaget ketika Gamawan tiba-tiba muncul ke atas podium dalam acara deklarasi pasangan SBY-Boediono. Kubu partai banteng kaget dengan sikap birokrat yang sempat diisukan menjadi cawapres Megawati Soekarno Putri. Sejak itu hubungan Gamawan-Megawati renggang. Bahkan ketika Gamawan diangkat menjadi Mentri Dalam Negeri oleh Presiden SBY, tidak ada basa-basi matur nuwun kepada partai besar yang menghantarkannya ke ranah nasional. Gamawan Fauzi sudah lupa dengan 'kapal' itu yang membawanya dari Solok ke negeri Padang Sumatra Barat. Kembali ke soal Lurah Susan. Adalah tidak mudah untuk menangkap niat sebenarnya dari Mentri Dalam Negeri ketika menyarankan agar Lurah Susan yang katolik itu dipindah ke wilayah non-muslim. Kiranya perlu ditelusuri siapa Gamawan Fauzi, siapa Jokowi-Ahok, dan apa kaitan mereka dengan sosok Megawati serta sosok SBY. Mengingat sebuah keputusan politik tidak datang tiba-tiba melainkan sudah lengkap terencana. Entahlah! * Terkait: Inilah Lurah Paling Ngetop: Susan Jasmine Zulkifli *** Ragile, 27-09-2013