Kemarin, Gubernur Aceh Zaini Abdullah melakukan pertemuan dengan 3 kepala Kementerian di Jakarta yaitu, Kementerian Perhubungan, pertanian dan perumahan rakyat. Langkah ini diambil oleh Gubernur Zaini dalam upaya percepatan pembangunan di Aceh yang dirasakan tidak lagi berfokus pada kepentingan rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.Gubernur Aceh meminta secara khusus kepada Wakil Menteri Perhubungan untuk mengalihkan alokasi dana pembangunan rel kereta api di Aceh kepada pembangunan pelabuhan laut di Krueng Langsa, Krueng Geukeuh dan Aceh Selatan. Sementara dengan Kementerian Pertanian Aceh akan fokus pada pembukaan lahan persawahan baru sehingga dapat menghasilkan panen 3-4 kali dalam setahun. Sedangkan dengan Kementerian Perumahan rakyat, Gubenrur menyatakan perlunya pembangunan perumahan yang layak bagi rakyat Aceh guna mengganti perumahan yang dulu dibangun oleh Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi Aceh (BRR) yang dirasakan tidak cukup layak dari segi kesehatan dan sanitasi.
Menurut saya, 3 fokus pemerintahan Aceh yang baru ini patut memperoleh apresiasi di tengah deraan ekonomi global yang cenderung menganut kapitalis dengan menyertakan modal investasi yang besar-besaran namun gagal dalam memberdayakan rakyat sebagai subjek ekonomi. Pilihan Gubernur Aceh untuk fokus pada pembangunan ekonomi kerakyatan merupakan pilihan yang tepat dalam memberdayakan rakyat Aceh dalam membangun kehidupannya. Sebagaimana diketahui, ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
Pembangunan pelabuhan sebagai prasarana niaga sekaligus pasokan maupun distribusi barang juga pilihan yang tepat, dimana Aceh memiliki potensi hasil perkebunan berupa Crude Palm Oil (CPO) yang berkualitas tinggi untuk didistribusikan ke daerah lain. Pemilihan pembangunan pelabuhan di Langsa, Krueng Geukeuh dan Aceh Selatan juga dinilai sangat strategis secara ekonomi, dimana 2 pelabuhan di sebelah Timur Aceh langsung menghadap ke Selat Malaka sehingga berpotensi menjadi pelabuhan internasional. Sementara Pelabuhan di Aceh Selatan menghadap ke kawasan Oceania yang menjadi temapt negara-negara Pasifik.
Selanjutnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat menjadi sangat penting bagi rakyat Aceh sebagai tanggung jawab dari pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi rakyat Aceh setelah didera bencana tsunami maupun konflik beberapa tahun lalu. Bagi saya pribadi, ketiga fokus pembangunan Aceh ini menunjukkan arah pembangunan Aceh sudah berada pada rail yang benar, persoalan yang tersisa adalah bagaimana Gubernur beserta perangkatnya menjaga stabilitas keamanan dan mencegah terjadinya korupsi maupun berbagai penyalahgunaan wewenang di Aceh agar pembangunan Aceh berjalan dengan lancar.
Rafli Hasan