Nilai Ancaman Peran Australia Terhadap Kemerdekaan Papua

Gerakan separatisme di Papua tidak bisa dilihat sebagai gerakan tunggal. Selain Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) ataupun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengangkat senjata dan melakukan kekerasan di dalam negeri, ada pihak lain yang seperti ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) pimpinan Benny Wenda yang melakukan diplomasi di luar negeri, salah satunya di Australia. 

Pada tugas ini, saya akan menganalisis nilai ancaman Australia terhadap kemerdekaan Papua dilihat dari Intention (Maksud), Capability (Kemampuan), serta Circumstance (Lingkungan) yang ada.

Peran Australia terhadap kedaulatan Indonesia selalu dibayangi oleh intervensi Australia terhadap referendum Timor Leste pada masa lalu. Saat ini, Australia menegaskan bahwa ia mendukung penuh kedaulatan dan integritas nasional Indonesia termasuk pada isu Papua Barat. Namun, seperti ucapan pada umumnya, tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Beberapa tindakan Australia beberapa waktu ke belakang dinilai tidak sepantasnya dan dianggap mencampuri urusan Indonesia.

Tindakan Australia untuk membiarkan Veronica Koman bicara di hadapan parlemen Australia mengenai kondisi HAM di Papua dinilai tidak etis. Veronica Koman sendiri adalah aktivis HAM Papua yang masuk dalam DPO sebagai tersangka kasus provokasi dan penyebaran informasi bohong dalam insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 2019 lalu. Menarik waktu lebih jauh, Perdana Menteri Australia terdahulu, John Howard memberikan suaka politik bagi 42 imigran gelap dari Papua dengan memberikan visa tinggal sementara kepada mereka. 

Indonesia menilai tindakan tersebut kontraproduktif dan sama sekali tidak mempertimbangkan sensitivitas rakyat Indonesia terhadap isu tersebut. Intervensi terbaru yang dilakukan Australia adalah dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora di Balai Kota Leichhardt, Sydney pada 29 November 2019 menjelang HUT OPM.

Perwakilan Australia West Papua Association (AWPA) mengatakan bahwa tindakan ini merupakan bentuk kepedulian terkait pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Sedangkan, Indonesia menganggap hal ini secara tidak langsung memprovokasi suhu politik dan keamanan di Papua.

Kapabilitas Australia terhadap kemerdekaan Papua terlepas dari mendukung hal tersebut atau hanya untuk mendorong penegakan HAM, Australia sebenarnya telah dibebankan secara moral oleh Lombok Treaty yang dapat dilanggar secara sepihak. 

Lombok Treaty merupakan kesepakatan Australia-Indonesia untuk tidak mendukung atau berpartisipasi dalam kegiatan yang merupakan ancaman bagi stabilitas, kedaulatan, atau integritas teritorial satu sama lain, termasuk separatisme. Australia sebagai anggota PIF (Pacific International Forum) juga dapat berdiplomasi dengan pihak negara lain untuk mengangkat isu Papua di dunia internasional, salah satunya adalah dengan meminta Komisioner UNHCR untuk memberikan akses kembali di Papua Barat. Bahkan, isu Papua ini pernah menjadi bahasan tersendiri di Senat Australia pada divisi Kementerian Luar Negeri Australia.

Dukungan yang diberikan Pemerintah Australia bahkan warganya terhadap Papua apabila dilihat secara kasat mata sebenarnya fokus pada dorongan untuk menegakkan HAM di bumi cendrawasih karena stigma yang beredar di mereka adalah bahwa Indonesia bersikap tidak adil terhadap pribumi Papua. Terlepas dari valid atau tidaknya informasi ini, disinformasi dapat terjadi karena merajalelanya kelompok advokasi Pro-Papua di Australia yang hanya melihat permasalahan Papua ini dari kacamata satu pihak. 

Selain itu, partai Liberal yang sedang berkuasa di Australia menjunjung kebebasan berpendapat dan penghormatan kepada hak asasi manusia sehingga dapat dikatakan lingkungan di Australia memang sangat kondusif untuk memberikan peluang bagi gerakan seperti ULMWP dalam melakukan diplomasinya untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua.