Strategi Partai Koalisi Jokowi Setelah Putusan MA Membolehkan Mantan Napi Koruptor Nyaleg

Partai Gerindra bisa jadi partai yang bisa merayakan pesta setelah MA membolehkan mantan napi koruptor nyaleg karena Partai Gerindra mempunyai caleg mantan napi terbanyak. Berbeda dengan kebanyakan rakyat Indonesia yang menginginkan Indonesia bersih korupsi, keputusan MA yang membolehkan mantan napi koruptor melukai cita-cita rakyat Indonesia memberantas korupsi di Indonesia. 

Namun yang terpenting adalah sikap apa yang harus dilakukan oleh partai-partai koalisi Jokowi-Ma'aruf Amin atas keputusan MA tersebut. Kalau PSI sejak awal sudah bertekad untuk tidak mencalegkan mantan napi koruptor, kemudian NASDEM sudah menarik semua caleg mantan napi koruptor, maka langkah selanjutnya adalah diikuti oleh partai-partai pendukung Jokowi lainnya menarik semua caleg mantan napi koruptor. 

Langkah penarikan caleg mantan napi koruptor ini menjadi gerakan moral melawan keputusan MA. Partai-partai koalisi Jokowi harus menunjukkan dukungannya terhadap niat baik Jokowi dalam memberantas korupsi di Indonesia. 

Biarkanlah partai-partai koalisi oposisi tetap mencalonkan mantan napi korupsinya, dengan demikian akan semakin memperlihatkan calon presiden manakah yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. Saatnya sekarang partai-partai pendukung Jokowi memperlihatkan keseriusannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Semangat KPU menjegal mantan napi korupsi ini harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia dan seluruh partai-partai pendukung Jokowi. 

DPR dan MA tidak berani melakukan terobosan untuk segera merespon upaya dan niat baik KPU dalam mendukung pemberantasan korupsi. Keras kepala MA bisa dilawan dengan gerakan moral anti korupsi dan rakyat Indonesia juga harus mendukung untuk tidak memilih mantan napi korupsi menguasai lembaga-lembaga negara dan pejabat negara. 

Rakyat bersatu, siapa yang bisa melawan. Rakyat menggugat pemegang kekuasaan harus segara sadar.