Raden Edi Sewandono
Raden Edi Sewandono

Pengamat kebijakan publik dan praktisi energi

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi

Memperbaiki Tata Kelola Pembangunan Infrastruktur

13 Oktober 2017   19:03 Diperbarui: 13 Oktober 2017   19:31 3857 0 0

Dalam  melaksanakan  pembangunan   nasional,   sektor infrastruktur  mempunyai   peranan penting dan strategis mengingat sector infrastruktur menghasilkan produk akhir, baik yang  berupa  sarana  maupun  prasarana  yang berfungsi  mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur   yang  merata  materiil  dan spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia.   Selain   berperan   mendukung   berbagai   bidang   pembangunan,   sector infrastruktur   berperan   pula   mendukung   tumbuh   dan   berkembangnya   berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Infrastruktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat  sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan  agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.  Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, bandara, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksibarang dan jasa sebagai contoh bahwa pelabuhan dapat melancarkan transportasi laut pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. Dengan dibangunnya infrastruktur pelabuhandapat mempermudah distribusi logistic dan mendukung operasi pelayanan industry dan perdagangan nasional.

Selain    berperan    mendukung    berbagai    bidang    pembangunan,    sector infrastruktur berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri  barang  dan  jasa   yang  diperlukan  dalam  penyelenggaraan  pekerjaan konstruksi. Pembangunan infrastruktur nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya  dalam  pembangunan  nasional  melalui  peningkatan  keandalan  yang didukung   oleh   struktur   usaha   yang   kokoh   dan   mampu   mewujudkan   hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Keandalan tersebut tercermin dalam daya saing   dan   kemampuan   menyelenggarakan   pekerjaan   konstruksi   secara   lebih efisien  dan  efektif,  sedangkan  struktur  usaha  yang  kokoh  tercermin  dengan terwujudnya  kemitraan  yang  sinergis  antara  penyedia  jasa,  baik  yang  berskala besar,  menengah  dan  kecil,  maupun  yang  berkualifikasi  umum  spesialis,  dan terampil, serta perlu diwujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi untuk menjamin  kesetaraan  kedudukan  antara  pengguna  Jasa  dengan  penyedia  jasa dalam hak dan kewajiban.

Partisipasi swasta dalam pengadaan proyek proyek infrastruktur tentunya merupakan  fenomena  yang  cukup  baru  dalam  pelaksanaan  proyek-proyek  di Indonesia, oleh karena itu penguasaan tanah oleh investor menjadi sangat penting karena tanah adalah obyek utama dari pengembangan proyek-proyek itu sehingga akan   timbul   suatu   kecenderungan   bahwa   investor   akan   berupaya untuk menguasai  tanah  seluas-luasnya  dengan  modal  yang  minim,  hal  inilah  yang kemudian memunculkan konsep baru seperti BOT (Build operate Transfer), BOO (Build Operate Own), BROT (Build Rent Operate Transfer) , KSO (Kerjasama operasi/ Joint Operation), usaha patungan , ruislag dan sebagainya, merupakan fenomena yang baru.

Badan Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan tujuh sektor infrastruktur kepada pihak swasta dengan skema pendanaan public private partnership (PPP). Sektor-sektor tersebut ditetapkan berdasarkan Perpres 67/2005, juncto Perpres 13/ 2010, Pasal 4 (1). Ketujuh sektor itu adalah pertama, infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian.

Kedua, infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol. Ketiga, infrastruktur pengairan meliputi saluran pembawa air baku. Keempat infrastruktur air minum termasuk bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum. Kelima, infrastruktur air limbah baik instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan.

Keenam, infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-government Ketujuh, infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi atau distribusi tenaga listrik. Kedelapan, infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.

Guna memperlancar pola KPS ini, pemerintah telah menerbitkan Perpres 13/2010 tentang Perubahan atas Perpres 67/ 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Isinya secara eksplisit telah menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan dukungan (langsung), termasuk dukungan fiskal, pengadaan tanah, dan sebagian konstruksi kepada proyek kerja sama yang layak secara ekonomi, tetapi kelayakan finansialnya masih marginal, serta dapat menyediakan jaminan pemerintah sebagai dukungan kontijensi untuk mengatasi risiko yang menjadi kewajiban pemerintah. Apalagi dinyatakan bahwa pengadaan tanah harus telah tersedia sebelum proses pengadaan badan usaha dilaksanakan.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN) Nomor 4 Tahun 2010, diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi menteri/kepala lembaga/kepala daerah sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) dalam pelaksanaan proyek kerja sama untuk mendorong partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur.

Selain itu untuk memberikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun panduan pada sektor yang bersangkutan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas merupakan prasyarat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga bagi peningkatan produktivitas dan daya saing serta bagi pengurangan kemiskinan.

Proyek kerja sama yang akan ditawarkan harus benar-benar siap, terutama dalam arti dana untuk dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah (menyesuaikan kemampuan pemerintah)

Seiring dengan meningkatnya proyek infrastruktur , juga memperbanyak  perusahaan jasa konstruksi yang ingin berpartisipasi dalam menunjang proyek proyek nasional, namun Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.

Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut pada umumnya pangsa pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional.

Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatutan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuh kembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Kondisi jasa konstruksi nasional dewasa ini sebagaimana tercermin dalam uraian tersebut di atas disebabkan oleh dua faktor. Faktor internal, yakni pada umumnya jasa konstruksi nasional masih mempunyai kelemahan dalam manajemen, penguasaan teknologi, dan permodalan, serta keterbatasan tenaga ahli dan tenaga terampil, struktur usaha jasa konstruksi nasional belum tertata secara utuh dan kokoh yang tercermin dalam kenyataan belum terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa dalam berbagai klasifikasi dan/atau kualifikasi.

Faktor eksternal, yakni kekurangsetaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa; belum mantapnya dukungan berbagai sektor secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kinerja dan keandalan jasa konstruksi nasional, antara lain akses kepada permodalan, pengembangan profesi keahlian dan profesi keterampilan, ketersediaan bahan dan komponen bangunan yang standar; belum tertatanya pembinaan jasa konstruksi secara nasional, masih bersifat parsial dan sektoral. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang dimilikinya, dalam dua dasa warsa terakhir, jasa konstruksi nasional telah menjadi salah satu potensi pembangunan nasional dalam mendukung perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan penerimaan negara. Dengan demikian potensi jasa konstruksi nasional ini perlu ditumbuhkembangkan agar lebih mampu berperan dalam pembangunan nasional. Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan perluasan cakupan, kualitas hasil maupun tertib pembangunan, telah membawa konsekuensi meningkatnya kompleksitas pekerjaan konstruksi, tuntutan efisiensi, tertib penyelenggaraan, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Selain itu, tata ekonomi dunia telah mengamanatkan hubungan kerja sama ekonomi internasional yang semakin terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas bagi jasa konstruksi nasional.

Dalam rangka memperlancar pola kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (selanjutnya disingkat Perpres Kerjasama).

Pemerintah juga telah membuat kebijakan ekonomi tentang Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam peroses perizinan dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda). Selain itu, kebijakan ini bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan serta memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission).

Pemenuhan infrastruktur atau fasilitas publik diperlukan investasi yang cukup besar dan pengembalian investasi dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu, manajemen operasionalnya juga membutuhkan cost yang tinggi. Permasalahan inilah yang menjadi kendala bagi kebanyakan negara-negara berkembang dalam pemenuhan infrastruktur. Namun kendala keterbatasan pembiayaan dari Pemerintah tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan pola kerjasama yang bersifat Public Private Partnership yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4