Money supply atau penawaran uang disebut juga dengan jub (jumlah uang beredar) yaitu jumlah uang keseluruhan yang berada di tangan masyarakat dan beredar dalam sebuah perekonomian suatu negara pada suatu waktu tertentu.
Jub dapat dibagi menjadi 3 definisi, yaitu :
1. Dalam arti sempit, M1 = Uang Kartal + Deman Deposit (kita kenal dengan “giro”)+ Uang Giral
2. Dalam arti yang agak luas, M2 = M1 + Time Deposit (Deposito Berjangka)
3. Dalam arti luas, M3 = M2 + Dana Lembaga keuangan non Bank
Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter berkewajiban mengatur jub di masyarakat, menentukan takaran jub yang tepat, dan menstabilkannya. Agar, tidak terjadi inflasi, suku bunga kompetitif, dan perekonomian terkendali dalam suatu negara. BI memiliki kewenangan memperbesar atau mengurangi jub sesuai dengan target moneter yang diinginkan atau sesuai dengan keadaan perekonomian suatu negara. Dengan 2 cara, yaitu :
1. Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy atau bisa disebut dengan kebijakan moneter longgar / easy money policy)
--> suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian suatu negara itu mengalami resesi atau depresi. Dengan menambah jub, maka BI mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy atau bisa disebut dengan kebijakan uang ketat / tight money policy))
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Jadi, konsep penawaran uang yaitu “Semakin besar kapasitas uang yang disediakan bank bagi masyarakat, maka JUB semakin besar. Dan sebaliknya! “
Kesimpulannya, “jika uang beredar di masyarakat jumlahnya banyak, maka tingkat harga barang dan jasa akan meningkat, lalu Harga bergejolak (tidak stabil), maka terjadi Inflasi” dan akhirnya perekonomian menjadi overheating.
