Seperti tulisan saya sebelumnya terkait dengan kunjungan Joko Widodo (Jokowi), Presiden Republik Indonesia (RI) ke Kabupaten Mandailing Natal khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya tentu akan memberikan harapan besar bagi masyarakat yang dikunjungi disana, setidaknya para pejabat daerah atau stakeholder dapat menitipkan pesan kepada pemerintah pusat terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi dan butuh sentuhan atau dorongan dari pemerintah pusat di daerah.
Bagi orang yang pro atau pengusung calon presiden pada pilpres 2014 lalu tentu akan merasa bahwa kunjungan presiden kali ini begitu istimewa karena setidaknya menandakan bahwa sang presiden telah peduli untuk sekedar melihat daerah yang telah memilih atau barangkali ini merupakan sikap yang cukup bijakasana untuk merangkul segenap warga negara di berbagai daerah.
Bicara tentang kunjungan kenegaraan ke Sumatera Utara sejak reformasi boleh dikatakan bahwa presiden Jokowi memang juaranya, semenjak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 pada tanggal 20 Oktober 2014, ia sudah melakukan berbagai macam safari keberbagai daerah di Sumatera Utara, termasuk didalamnya mengunjungi Kepulauan Nias, Sibolga, Samosir dan Toba Samosir (Tobasa). Tanah Karo dan dalam waktu dekat ini Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Tengah.
Sebagai kepala negara, presiden mempunyai janji yang terikat dengan Undang-undang seperti disampaikan dalam sumpahnya “Bismillahirrahmanirohim”. Demi Allah saya akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD 1945, menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada bangsa dan negara".
Persoalan bangsa ini bila dilihat dari negara-negara maju/berkembang lainnya memang masih membutuhkan penanganan khusus secara revolusioner agar setiap kebijakan yang dilakukan menjadi karakter. Karena selama ini justeru karakter (budaya) yang dibangun lahir dalam keadaan yang tidak normal alias kesenangan yang dibangun atas kepentingan penguasa saja, bukan atas nilai-nilai keadilan, bukan seperti dalam AD/ART sebuah Parpol, dan bukan seperti yang termuat dalam janji politik yang telah dikampanyekan oleh elit.
Didorong karena persoalan dan ketertinggalan kita dari semua aspek inilah kemudian yang membuat Jokowi untuk menelurkan semangat, kerja, kerja, kerja tidak hanya sebatas itu jargon Revolusi Mental mulai didengungkan untuk mengejar ketertinggalan. komitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran juga ditunjukkan dengan mengunjungi kawasan Indonesia timur dan pulau terluar.
Sesuatu yang hampir dilupakan mulai diperdayakan dan digarap kembali, inilah komitmen Jokowi. Dari hasil kunjungannya di berbagai daerah khususnya Sumatera Utara (Sumut) ia telah melontarkan pernyataan-pernyataan atau bahkan menjanjikan sesuatu hal yang menjadi harapan masyarakat Sumut kepadanya.
Berbagai hal yang telah disinggung Jokowi untuk dituntaskan persoalannya adalah krisis pasokan listrik, pembangunan Pelabuhan Sambas, perbaikan dan pembangunan runway Bandara Binaka tahap sepanjang 2.200 meter, pada tahap berikutnya, menyanggupi untuk menambahkannya sepanjang 2.800 meter (19/8/2016), menyahuti permintaan Bupati Samosir Rapidin Simbolon terkait penambahan kapal feri dan perbaikan dermaga, pembangunan jembatan Tano Ponggol, pembangunan infrastruktur mulai jalan lintas dan jalan tol, Kawasan Industri Terpadu Kuala Tanjung-Sei Mangkei, Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan (2014–2016) terkait ratusan hektar lahan eks PTPN-2 yang kini dikuasai cukong dan terduga mafia tanah.
Seharusnya memang ekspektasi besar dari masyarakat Sumut tersebut harus dijawab secara kontekstual mengingat krisis anggaran pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita, bila tidak obral janji yang telah dilakukan akan sangat mengecewakan masyarakat yang ada. Sampai saat ini kerja layak, upah layak, dan hidup layak masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus kita selesaikan untuk mewujudkan negara maju dan sejajar dengan negara lainnya.
Harapannya dalam lawatan presiden (24-25 Maret) ke Sumut nanti dapat menginstruksikan hal-hal yang konkrit terhadap jajarannya di daerah, termasuk penuntasan gizi buruk, penanggulangan anak putus sekolah, dana bantuan sosial yang tepat sasaran, peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan dan transfaransi anggaran. Karena hal paling aneh dalam dunia birokrasi saat ini didaerah adalah pengurusan KTP yang lebih dari satu bulan, atau barangkali Kantor Dinas yang belum memberikan pelayanan (tutup) di hari kerja walaupun sudah menunjukkan pukul 10.30 wib.
