Mohon tunggu...
Qonita Nurul Afifah
Qonita Nurul Afifah Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Ilmu Keluarga dan Konsumen

Senang bepergian dan mengulik segala hal tentang kesehatan mental, keluarga, dan anak.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kemiskinan di Indonesia: Gambaran, Dilema, dan Pencegahannya

23 Mei 2022   11:19 Diperbarui: 23 Mei 2022   11:22 140 1 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 27,5 juta jiwa pada akhir 2021. Angka ini mengantarkan Indonesia pada urutan ke-94 dalam daftar negara termiskin di dunia. Kemiskinan ini mengalami peningkatan selama pandemi. Di tahun 2019, persentase penduduk miskin adalah 9,4% dan menjadi 10,1% di tahun 2021 (data Badan Pusat Statistik 2022). Kemiskinan erat kaitannya dengan kesejahteraan. Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang terjerat kemiskinan ini, dibentuklah program-program pengentasan kemiskinan, salah satunya yaitu BLT atau Bantuan Langsung Tunai.

BLT merupakan bantuan yang diselenggarakan di desa bagi keluarga miskin dan bertujuan untuk membantu menangani dampak Covid-19. Besaran BLT yang didapatkan adalah Rp600.000/keluarga dan didapatkan selama 3 tahap. Dalam program ini, kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa dan didampingi oleh pemerintah dan Pemda.

Salah satu penerima BLT yang diwawancarai oleh penulis, Ibu Ani, membagikan pengalamannya selama mendapatkan bantuan tersebut. Beliau bekerja sebagai buruh dan harus menafkahi 11 anggota keluarganya. Ibu Ani mendapatkan BLT untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di samping gajinya yang hanya sebesar Rp1.000.000/bulan. Bantuan ini dapat meringankan beban ekonominya, tetapi dirasa belum cukup efektif untuk benar-benar membantu mencukupi kebutuhannya.

Selain BLT, masih banyak program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah lainnya. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH termasuk program prioritas dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia, berupa bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. PKH memiliki fungsi jangka pendek berupa meringankan beban pengeluaran penerima PKH dan jangka panjang berupa memutus kemiskinan antar generasi. Pada tahun 2021, PKH dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat dalam kurun waktu satu tahun, yang terbagi menjadi empat tahap, yakni dilaksanakan bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Meskipun demikian, program ini memberikan intervensi hanya sebatas aspek pendidikan dan kesehatan serta belum mencapai aspek perumahan maupun sandang.

Program Keluarga Harapan menjadi program paling efektif mengurangi ketimpangan di antara program subsidi langsung lainnya (data TNP2K 2019). Setiap rupiah yang dibelanjakan dari bantuan PKH mengurangi ketimpangan hingga 2,5 kali lebih tinggi dari pada yang dihasilkan melalui Rastra (Beras untuk Keluarga Sejahtera) yang anggarannya lebih dari sepuluh kali lipat anggaran PKH.  Beberapa pengaruh positif dari PKH yaitu kebutuhan pokok terpenuhi, kualitas kesehatan meningkat, dan pendidikan dasar anak terpenuhi.

Program-program dari pemerintah ini dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan jenis kemiskinan yang berbeda-beda. Menurut Crossman (2019) kemiskinan terbagi menjadi 8 jenis diantaranya kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan pendapatan, kemiskinan siklus, kemiskinan kolektif, kemiskinan kolektif terkonsentrasi, kemiskinan khusus, dan kemiskinan aset. Di Indonesia kemiskinan absolut sering terjadi, seseorang dikatakan mengalami kemiskinan absolut apabila penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagai contoh ketika seseorang memiliki penghasilan kecil, dan tinggal di wilayah kota dan secara otomatis kondisi ekonominya kurang mumpuni kehidupannya sehari hari.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat pendidikan yang rendah yang dapat membuat seseorang kurang memiliki keterampilan serta wawasan. Dengan kurangnya keterampilan yang dimiliki, penderita kemiskinan akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, kualitas kesehatan yang buruk juga dapat terjadi karena kondisi ekonomi yang buruk. Faktor lainnya yaitu sumber daya alam yang tidak tersedia bahkan tidak ada, juga modal yang terbatas sehingga menghambat pekerjaan atau usaha yang akhirnya dapat menyebabkan kemiskinan. Selain dari faktor di atas, harga kebutuhan yang tinggi serta lapangan kerja yang terbatas juga menjadi faktor pendukung adanya kemiskinan.

Pencegahan kemiskinan dapat dilakukan melalui tingkatan masyarakat yang berskala besar maupun tingkat individu. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencegah kemiskinan yaitu dengan menerapkan manajemen sumber daya keluarga. Manajemen sumber daya keluarga didefinisikan sebagai pemahaman tentang cara individu dan keluarga memperoleh serta menggunakan sumber daya waktu, uang, dan modal manusia untuk mencapai standar dan kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Penerapan manajemen sumber daya keluarga bisa dimulai dari hal kecil, seperti menghitung arus pemasukan dan pengeluaran bulanan, memprioritaskan kebutuhan pokok dibanding keinginan semata, serta mulai menabung maupun berinvestasi. Hal ini bertujuan agar keluarga mengetahui keadaan finansial mereka dan memiliki safety-net yang memperkecil peluang keluarga untuk jatuh pada kemiskinan.

Kemiskinan tidak hanya membatasi manusia dalam pemenuhan kebutuhan jasmani mereka, namun terlebih lagi, membatasi mereka dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk menjadi "manusia" seutuhnya, seperti akses pada pendidikan, pekerjaan yang lebih baik, dan kesempatan pengembangan diri lainnya. Mengentaskan kemiskinan untuk "memajukan kesejahteraan umum" merupakan tujuan mulia Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, perlu adanya langkah sistematis dalam skala besar maupun kecil untuk melepaskan 27,5 juta masyarakat Indonesia dari cengkraman kemiskinan. Pemerintah pula perlu untuk mengevaluasi program-program pengentasan kemiskinan yang telah ada agar lebih tepat sasaran dan signifikan. Selain itu, ilmu-ilmu praktis dari manajemen sumber daya keluarga juga perlu disisipkan dalam sistem edukasi negara agar masyarakat lebih bijak dalam mengatur keuangan mereka. Melalui perencanaan program pencegahan kemiskinan yang tepat sasaran dan supervisi yang baik, perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera secara jasmani dan rohani bukanlah menjadi khayalan semata.

Penulis: Nur Alfia Rahmah, Qonita Nurul Afifah, Reggina Amelia, Rehuel Hananiel Yido Sirey, Dr. Ir. Istiqlaliyah Muflikhati, M.Sc, dan Ir. Moh. Djemdjem Djamaludin, M.Sc - Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan