Kompleksitas Perkawinan Anak, Bagaimana Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat?

   

Seiring dengan pesatnya keberlangsungan globalisasi dan modernisasi, setiap aspek kehidupan berubah dan bergerak dengan cepat. Namun, kesenjangan yang begitu besar masih ada baik antara kelompok masyarakat miskin dan kaya, perkotaan dan pedesaan, bahkan antara laki-laki dan perempuan. 

Berangkat dari isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahwa di dalam dunia kesehatan masih besarnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan mulai dari rendahnya kesempatan perempuan dalam memutuskan pemenuhan kesehatan bagi dirinya, serta minimnya perspektif kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. 

Berdasarkan Global Gap Score bahwa indeks kesetaraan gender dunia sebesar 68%, artinya masih ada 32% kesenjangan di seluruh dunia (Report, 2018). Sedangkan di Indonesia, kesetaraan dan keadilan gender diukur dengan Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG). 

Hasil IKKG pada tahun 2010 adalah sebesar 79,6%, artinya ada sebesar 20,4%  persen kerugian akibat ketidaksetaraan gender dalam aspek kualitas hidup dan perlindungan akan kekerasan di Indonesia (Harisani et al., no date). 

Kesetaran gender tidak hanya berbicara tentang keadilan melainkan juga dampaknya terhadap pembangunan manusia dan hak-hak dasar setiap orang meliputi pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Berdasarkan sudut pandang tersebut, bahwa salah satu isu yang seakan jauh dari perhatian namun memiliki implikasi yang besar terhadap aspek pembangnan manusia adalah isu perkawinan anak perempuan. 

Di beberapa wiliayah di Indonesia, angka perkawinan anak perempuan masih cukup tinggi. Menurut laporan UNICEF dan BPS (2016), 3441 perempuan menikah setiap harinya dan 1 dari 9 perempuan kawin di bawah umur 18 tahun (UNICEF dan BPS, 2016). Bukan berarti isu ini sama sekali lepas dari perhatian pemerintah, salah satu strategi pemerintah dalam menghadapi kasus tersebut adalah merevisi UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan anak. 

Pada pasal 1 ayat 1, usia perkawinan minimum bagi perempuan menjadi 19 tahun yang sebelumnya adalah 16 tahun. Namun, Perubahan usia minimum perkawinan mengakibatkan berubahnya definisi kasus terhadap perkawinan anak. Artinya, tantangan akan semakin besar mengingat masih hadirnya pandangan konservatif serta ketimpangan perspektif gender antara laki-laki dan perempuan di sebagian masyarakat Indonesia, misalnya pandangan bahwa perkawinan anak adalah jalan keluar dalam menyelesaikan masalah ekonomi keluarga (Dewi & Dartanto, 2018). Jika hal tersebut tidak ditanggapi dengan strategis, maka perubahan batas minimal umur perkawinan hanya akan membuat angka kasus perkawinan anak di Indonesia membengkak.

Berbagai penelitian membuktikan setidaknya ada 5 akar penyebab perkawinan anak, yaitu kemiskinan, kehamilan tidak diinginkan, sikap gender, tradisi, dan tingkat pendidikan (Irdiana N, et al, 2019). Menurut Rumbel (2018) dalam penelitianya, menyebutkan bahwa keluarga yang berada pada kuintil 1 (poorest) lebih berisiko 7 kali terhadap perkawinan anak pada keluarga di kuintil 4 dan 11 kali pada keluraga kuintil 5 (richest) (Rumble et al, 2018). 

Dari sisi tingkat pendidikan, perempuan yang belum menyelesaikan atau tidak sekolah berisiko 2 kali melakukan perkawinan anak (Kesehatan, 2017). Selain itu, perempuan yang tinggal di pedesaan berisiko 2 kali melakukan perkawinan anak daripada mereka yang tinggal di urban (Rumble et al, 2018). Studi komparatif yang dilakukan oleh Plan Internasional menyebutkan adanya faktor budaya, seperti pandangan gender bahwa perempuan yang telah baligh (telah puber) sudah memasuki masa mengurusi rumah tangga dan mampu memiliki hingga mengurusi anak. Faktor lainya, kejadian kehamilan tidak diinginkan (unwanted pregnancy), menjadi risiko terjadinya perkawinan anak (Plan Internasiona Regional Hub, 2019). Hal tersebut diperparah dengan pandangan masyarakat bahwa pendidikan reproduksi adalah hal yang tabu untuk dibcarakan terutama pada anak (Miswanto, 2014).

Dalam perspektf kesehatan masyarakat, bahwa perkawinan anak berrisiko terhadap berbagai permasalahan kesehatan baik mental maupun fisik, baik bagi perempuan dan anaknya. Dalam penelitian Raj dan Boehmeer (2013) melihat konsistensi kematian bayi di 96 negara pada perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun (Raj dan Boehmer, 2013). 

Penelitian lain menunjukan hal yang sama, wanita yang menikah di usia anak berisiko 2 kali terhadap kematian anak pada kelahiran pertama daripada wanita yang menikah lebih dari 18 tahun (Groot, Kuunyem and Palermo, 2018). Analisis data riseksdas oleh Afifah (2011) menunjukan adanya hubungan perkawinan usia anak dengan kejadian anak pendek (stunted). Umumnya pernikahan usia anak tidak siap secara ekonomi dan pola pengasuhan, sehingga tidak terpenuhi hak dasar anak, misalnya kebutuhan gizi anak, menjadi risiko kelahiran bayi berat lahir rendah dan stunted (Afifah, 2011).

Bagi sang ibu yang kawin pada usia anak juga berisiko terhadap dampak kesehatan fisik dan mental yang tidak diinginkan. Pada aspek biologis, perkawinan di bawah usia 16 tahun berisiko 10-16 kali terhadap kanker leher rahim dibandingkan mereka yang menikah di atas usia 20 tahun. Selain itu, alat reproduksi wanita usia di bawah 20 tahun belum sempurna sehingga jauh berisiko terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu (Kesehatan and Reproduksi, 2006).

Di Sulawesi Utara, provinsi dengan Angka Kematian Ibu (AKI) 71 per 100.000 kelahiran tahun 2015 dan Angka Kematian Bayi (AKB) 33 per 1000 kelahiran tahun 2012, disebabkan karena ketidaksiapan ibu muda dalam menghadapi masalah kehamilan. Hal tersebut, didukung dengan pernyataan Dinas Kesehatan Sulawesi Utara sub bagian Ibu dan Anak dalam penelitian kualitatif Djamilah dan Reni tahun 2014,

"Minimnya pemahaman ibu muda terhadap masalah kehamilan, sehingga anak yang dilahirkan menderita kurang gizi, berat bayi lahir rendah (BBLR) dan meninggal setelah dilahirkan. Selain itu, perkawinan anak menjadi dampak Angka Kematian Ibu di Sulawesi Utara" 

Sedangkan pada aspek psikologis, perkawinan anak meningkatkan risiko mengalami gangguan  mental seperti depresi, kecemasan, hingga bunuh diri  (BPS and UNICEF, 2016). Selain itu,telah banyak penelitian kualitatif yang mendalami kasus kekerasan dan perceraian yang dialami oleh pasangan menikah usia anak. Di banyuwangi, angka perceraian meningkat dari tahun 2010-2014 sebesar 27% dimana 90% diantaranya adalah pasangan muda. Kebanyakan dari mereka menikah di usia anak, sebanyak 300-400 kasus (Kartikawati, 2014).

"Di Banyuwangi ditemukan kasus di mana remaja perempuan menikah karena kehamilan tidak diinginkan dan mengalami kekerasan rumah tangga sehingga perkawinannya hanya berumur 3 bulan dan berujung kepada perceraian" (Kartikawati, 2014)

Menyelesaikan perkawinan bukan berarti mengurangi angka kasus, melainkan menjamin terpenuhinya hak anak terhadap pendidikan, kesehatan, hidup di luar kemiskinan, hingga penyetaraan gender. Jika hal tersebut telah tercapai, maka kasus akan sendirinya berkurang. 

Dari aspek kesehatan, telah banyak penelitian membuktikan dampak negatif dari perkawinan anak, baik bagi ibu, anak, dan keluarga serta membahas faktor risiko terjadinya perkawinan anak. Dari aspek kelembagaan, penyelesaian perkawinan anak harus terlembaga dengan baik dan kerjasama dari berbagai elemen serta komitmen pemerintah, menjadi kunci keberhasilan menyelesaikan perkawinan anak.