Menjelang tahun ajaran baru 2015-2016 anak usia sekolah orang tua terarah dengan kebingungan untuk memikirkan pendidikan anak anak mereka dengan harapan dapat mewujudkan mimpi cita cita anak mereka "menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa"
Tuntutan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari dunia harus dimunculkan. Karena mau tidak mau, fakta tersebut tidak dapat dihindari. Di kawasan ASEAN saja misalnya, dari 600 juta penduduk ASEAN 230 juta di antaranya adalah penduduk Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, dengan kesadaran sebagai warga dunia ini, maka masyarakat Indonesia harus memiliki kompetensi yang dapat mewarnai percaturan dunia. “Misalnya kita adalah warga Jakarta, maka kita harus sadar bahwa kita adalah warga Indonesia, sekaligus warga dunia,” katanya saat menyampaikan rekaman sambutan untuk pertemuan ASEANconnect, Jumat (26/06/2015) lalu, di Kantor Kemendikbud Jakarta.
Mendikbud mengatakan, meskipun kesadaran semacam itu dimunculkan, tapi bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan karakter keIndonesiaannya. Setiap pribadi, kata dia, harus mempersiapkan diri untuk masuk ke ajang internasional. Apalagi komunitas ASEAN sudah di depan mata, akhir 2015 ini. Mendikbud mengingatkan agar anak-anak Indonesia ketika masuk ke komunitas ASEAN harus betul-betul menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari ASEAN. Karena kalau tidak, maka anak-anak Indonesia akan tertinggal dari bangsa lain. Ia mencontohkan, ketika Indonesia merdeka, hanya orang-orang yang menyadari bagian dari republik yang terlibat. “Yang tidak menyadari akan tertinggal,” katanya.
Menteri Anies, kemampuan berbahasa dan berkomunikasi secara internasional. “Minimal ada tiga Bahasa yang harus dipahami, Bahasa daerah, Bahasa Indonesia, dan Bahasa internasional katanya
Untuk memenuhi harapan tersebut apa yang harus dilakukan orang tua, anak usia sekolah menghadapi situasi negeri ini yang dirundung banyak masalah yang tidak menguntungkan bagi pendidikan anak anak bangsa, persoalan pendidikan yang menyenangkan bagi anak masih jauh dari harapan.
Penentuan kurikulum oleh pemerintah kurang tegas mengambil keputusan berlakunya kurikulum berbasis kompetensi KTSP 2006 dan KTSP 2013 dan diikuti permendikbud angin anginan (berubah setiap saat)
Penentuan nilai UN dijadikan acuan untuk mendapatkan sekolah ke jenjang berikutnya Maunya anak anak agar kompeten sebagai pemetaan secara nasional namun yang terjadi oknum guru dan sekolah berlomba lomba dengan kecurangan mengejar nilai untuk mendapatkan sekolah favorit (pencitraan Kepala sekolah) dengan sarat pembodohan masyarakat yang ikut berlomba merusak melalui bimbingan belajar yang ngajarkan anak mencari nilai UN bukan kompetensi yang diharapkan oleh kurikulum
Beban sekolah oleh pemerintah kepada pendidikan anti korupsi, karakter, anti narkoba, pendidkan lingkungan.
Pemerataan pendidikan Guru masih kurang
Salam
Kompasiana
