[caption id="attachment_251199" align="aligncenter" width="318" caption="Tuntutan MKRI/Foto:www.kompas.com"][/caption] Sadar atau takut? Dua kata sifat yang melekat dalam gerakan kelompok yang menyebut diri Majelis Kedaulatan Republik Indonesia (MKRI). Isu kudeta yang mengiringi seminggu terakhir ternyata hanya sekedar gertak tak berisi. MKRI seakan ingin membuat sejarah di tengah pusaran reformasi yang masih berumur satu dekade.
MKRI sadar bahwa 3000 pengunjuk rasa yang dikerahkan ternyata tidak sebanyak yang diharapkan. Menggulingkan pemerintah tidak seperti membalikkan telapak tangan. Kekuatan MKRI tidak sebanding dengan tuntutan MKRI untuk pemerintah. MKRI terlalu muluk-muluk karena selama ini MKRI sendiri belum menghasilkan apapun untuk perubahan Indonesia. MKRI cenderung hanya berorasi lewat budaya. Ketua MKRI, Ibu Ratna Sarumpaet, sekiranya apa yang telah diberikannya untuk negara ini. Hanya sekedar berdrama lewat teater atau memprotes pembubaran FPI tanpa memahami siapa itu FPI. Bukannya membela FPI, tetapi jika pandangan beliau bahwa FPI berbajukan kekerasan, maka sebarkanlah perdamaian.
MKRI takut karena berbagai teror mengancam aksi mereka. Itu pendapat yang terdengar. Mengapa harus takut kalau MKRI berjuang untuk rakyat. Jika alasan takut menjadi penghambat mereka berunjuk rasa di depan Istana Negara dan beralih ke kantor YLBHI, maka dapat dikalkulasi seberapa besar semangat pergerakan MKRI.
Memang tuntutan yang disampaikan MKRI bahwa Indonesia sudah kacau balau tidak dapat dipungkiri. Presiden yang notabene juga dihadapkan dengan persoalan internal partainya menjadi tidak sepenuhnya fokus mengurusi negara. Tetapi Presiden punya rakyat Indonesia yang tidak diam saja. Banyak perbaikan di berbagai lini. Masih berlangsung jadi tidak instant terperbaharui. Seperti beberapa tokoh pemuda yang bergiat di bidang wiraswasta, teknologi, dan pendidikan. Tidak berhenti hanya di rakyat saja, beberapa instansi di bawah pemerintahan Presiden juga mulai mengevaluasi diri seperti perpajakan dan pemberantasan korupsi. Apakah jika seandainya MKRI menduduki pemerintah bisa berbuat demikian hingga masa pemerintahan berakhir. Saya kira tidak.
