Jelang Pilgub DKI Jakarta membuat sibuk sejumlah elite politik yang terlibat didalamnya, kesibukan ditambah lagi saat Jelang pendaftaran cagub dan Cawagub DKI Pilgub DKI ke KPUD DKI. Hal ini membuat sejumlah pejabat negara yang terlibat dalam tim sukses cagub tertentu tak fokus bekerja, karena harus membagi energi, ide dan pemikiran pada cagub yang diusung Parpolnya.
Salah satu pejabat negara yang belakangan ini sibuk mengurusi masalah Pilgub DKI Jakarta adalah Nusron Wahid. Sebagai Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid merangkap jabatan menjadi ketua tim pemenangan Ahok.
Seharusnya komitmen Presiden Jokowi agar anak buahnya tidak merangkap jabatan politik mestinya dapat juga ditegakkan kepada Nusron. Praktis dengan menerima jabatan itu konsentrasi Nusron terbelah, masalah-masalah TKI kita yang diluar negeri otomatis menjadi terbengkalai.
Suara-suara sumbang yang meminta agar presiden Jokowi memecat Nusron pun bermunculan, mereka menilai keterlibatan Nusron sebagai Ketua Pemenangan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta selain akan menjadikan kinerjanya sebagai pejabat negara tidak maksimal juga berpotensi "abuse of power".
Keterlibatan Nusron sebagai tim pemenangan Ahok dianggap melanggar UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya dalam pasal 71 dinyatakan bahwa pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
Nusron diangkat menjadi Kepala BNP2TKI oleh Presiden Joko Widodo digaji dengan menggunakan uang rakyat untuk mengurusi persoalan TKI bukan untuk mengurus Pilgub DKI Jakarta. Publik pun lantas meminta agar Presiden Jokowi tetap menjalankan komitmennya untuk memecat anak buahnya yang terlibat aktivitas politik.
Publik tahu selama ini masalah perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri masih banyak luput dari pemerintah, terutama di negara Arab Saudi dan Malaysia, seharusnya Nusron sebagai orang yang dipercaya oleh Presiden menjabat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), tak terlibat politik praktis dan tetap fokus terhadap jabatan yang diembannya tersebut.
Kalau sudah begini yang ada nantinya kinerja BNP2TKI tidak optimal dan yang akan jadi korban adalah para TKI yang bekerja diluar negeri. Lantas apakah berani Jokowi memecat Nusron yang merupakan bagian dari Golkar ? Â
