Reaksi Tiongkok terhadap Sengketa Senjata Nuklir di Korea Utara

REAKSI TIONGKOK TERHADAP SENGKETA SENJATA NUKLIR DI KOREA UTARA
Senjata nuklir merupakan isu yang sangat menarik untuk dibahas dalam Hubungan Internasional. Nuklir juga menjadi isu yang sangat penting untuk komunitas internasional saat membahas kepemilikan ataupun uji coba senjata nuklir tersebut. Akan tetapi isu nuklir menjadi suatu ancaman yang sangat besar seperti pada kasus nuklir di Korea Utara. Korea Utara merupakan negara yang dikecam oleh aktor - aktor internasional karena telah melakulan uji coba nuklir kurang lebih sebanyak 6 kali. Sementara itu Korea Utara bukan merupakan negara pemelik senjata nuklir (Non nuclear weapon state), justru Korea Utara sudah menandatangani NPT (Non Prolifration Treaty) yang akhirnya Korea Utara melanggat perjanjian NPT tersebut. Isi perjanjian tersebut berisikan setiap negara yang telah memiliki senjata nuklir atau yang disebut demgan Nuclear Weapon State tidak diperbolehkam untuk menambah jumlah nuklit dan melakukan pengiriman senjata ke negara yang bukan pemilik nuklir, sementara itu negara yang bukan pemilik nuklir tidak diperbolehkan mendapatkan atau menerima nuklir dan alat peledak lainnya. Lantaran Korea Utara merupakan negara yang mengundur dati NPT pertama kali (Muhamad, Mei 2016).
Pasca keluarnya Korea Utara, wilayah Asia Timur memulai banak baru Multilateralisme yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang didalam krisis nullir Korea Utara ini banyak pihak yang akan turut andil dalam proses penyelesaian sengketa nullir. Dikarenakan dengan adanya krisis nuklir tersebut dibentuklah TPT (Three Party Talk) yang hendak membahas dan menyelesaikan isu nuklir yang terus berlanjut. Krisis ini pun membuat melunjaknya proliferasi nuklir yang dilaksanakan oleh Korea Utara sampai dengan peningkatan uji coba nuklir yang dimilikinya. Setelah tiga bulan keluar, Korea Utara menyebarkan bahwa negaranya mempunyai senjata nuklir yang membuat negara-negara di kawasan menentang hal tersebut. Kemudian dibentuklah sebuah kerjasama Trilateral yang dipelopori oleh Tiongkok untuk menenagkan dari ketegangan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat berambisi untuk melakukan opsi militer dalam penyelesaian permasalahan nuklir, sementara Korea Utara juga berambisi untuk tetap mempertahankan opsi nuklirnya. Untuk membendung hal tersebut dibentuklah kerjasama bernama TPT (Three party talk) yang terjadi pada April 2003 antara AS, Tiongkok, dan Korea Utara. Akan tetapi Amerika Serikat tidak menerima untuk bertemu secara langsung dengan Korea Utara dan meminta pembicaraan dengan melibatkan sekutunya yaitu Jepang dan Korea Selatan. Disisi lain Tiongkok juga menyarankan untuk melibatkan Rusia dalam TPT (Satria, 2018).
Sengketa nuklir Korea Utara mengeruh pada 9 Oktober 2006 dikarenakan Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang pertama dengan memakai metode system bawah tanah dan kekuatannya di perkirakan sekitar 0,5 KT. Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya di sekitar kawasan Punggye-ri Korea Utara. Walaupun banyak dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok dan Korea Selatan berasumsi bahwasanya uji coba nuklir tersebut di anggap gagal, karena hasil ledaknya lebih kecil dari yang diperkirakan Jika dibandingkan dengan negara yang telah melakukan uji coba nuklir seperti Pakistan, Tiongkok, Inggris, Amerika dan Rusia, Korea Utara sangat tertinggal jauh Karena Rata-rata ledakan yang dihasilkan negara-negara besar tersebut dalam menguji coba nuklirnya berkisar sekitar 20 -- 60 KT. Walaupun demikian tetap saja uji coba nuklir tersebut mengundang reaksi yang keras dari berbagai negara, pasalnya negara Korea Utara telah melanggar perjanjian sebagai negara NPT.  Yang kemudian dapat membuat keamanan di kawasan Asia Timur menjadi tidak stabil.
Ada perbedaan manajemen dalam pengelolaan konflik pada masa Hu Jintao dan Xi Jinping. Dimana respon pada masa Hu Jin Tao terkait mengenai uji coba nuklir Korea Utara ini memang tidak mendukung proliferasi nuklir tersebut, namun Tiongkok seakan-akan terlihat bertolak belakang dengan apa yang telah dikatakannya. Hal ini bisa dilihat ketika Tiongkok berusaha melakukan dukungan diplomatisnya terhadap Korea Utara yang telah ditetapkan sanksi oleh DK PBB pada uji coba nuklir Korea Utara yang pertama di tahun 2006. Pasca di jatuhkannya sanksi tersebut Tiongkok tetap melakukan ekspor kendaraan militer ke Korea Utara padahal dalam sanksi tersebut mengatakan larangan ekspor dan impor produk militer, hal ini menandakan Tiongkok berpihak kepada Korea Utara karena tidak mengindahkan resolusi yang telah di berikan PBB tersebut.
Sengketa nuklir Korea Utara mengeruh pada 9 Oktober 2006 dikarenakan Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang pertama dengan menggunakan metode system bawah tanah dan kekuatannya di perkirakan sekitar 0,5 KT. Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya di sekitar kawasan Punggye-ri Korea Utara. Meskipun banyak dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok dan Korea Selatan berasumsi bahwasanya uji coba nuklir tersebut di anggap gagal, karena hasil ledaknya lebih kecil dari yang diperkirakan Jika dibandingkan dengan negara yang telah melakukan uji coba nuklir seperti Pakistan, Tiongkok, Inggris, Amerika dan Rusia, Korea Utara sangat tertinggal jauh Karena Rata-rata ledakan yang dilahirkan dari negara-negara besar tersebut dalam menguji coba nuklirnya berkisar sekitar 20 -- 60 KT. Walaupun demikian tetap saja uji coba nuklir tersebut mengundang reaksi yang keras dari berbagai negara, pasalnya negara Korea Utara telah melanggar perjanjian sebagai negara NPT.  Yang kemudian dapat membuat keamanan di kawasan Asia Timur menjadi tidak stabil.
Terdapat beberapa perbedaan manajemen dipengelolaan konflik pada masa Hu Jintao dan Xi Jinping. Respon pada saat Hu Jin Tao terkait mengenai uji coba nuklir Korea Utara ini memang tidak mendukung proliferasi nuklir tersebut, namun Tiongkok seakan-akan terlihat bertolak belakang dengan apa yang telah dikatakannya. Hal ini bisa dilihat ketika Tiongkok berusaha melakukan dukungan diplomatisnya terhadap Korea Utara yang telah ditetapkan sanksi oleh DK PBB pada uji coba nuklir Korea Utara yang pertama di tahun 2006. Pasca di jatuhkannya sanksi tersebut Tiongkok tetap melakukan ekspor kendaraan militer ke Korea Utara padahal dalam sanksi tersebut mengatakan larangan ekspor dan impor produk militer, kejadian tersebut berarti Tiongkok berpihak kepada Korea Utara karena tidak mengindahkan resolusi yang telah di berikan PBB tersebut.
Pada tahun 2013 Tiongkok mengalami pergantian pemerintah dari pemerintahan Hu Jintao ke pemerintahan Xi Jinping. Tetapi saat pemerintahan Xi Jinping, respon yang diberikan mengenai uji coba senjata nuklir tersebut mengalami perubahan, dari lunak menjadi tegas kepada Korea Utara dalam sengketa uji coba nuklir. Dimana Tiongkok yang dulunya tidak mau bekerja sama dengan DK PBB tapi pada pemerintahan Xi Jinping justru bekerja sama dengan DK PBB dan juga seakan tidak mau memberikan dukungan diplomatis kepada Korea Utara dan berbalik mengecam uji coba Nuklir tersebut.  Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2013 saat Korea Utara melakukan uji coba Nuklirnya yang ketiga, uji coba Nuklir Korea Utara yang ketiga pada tahun 2013 merupakan sumber ancaman sehingga menjadikan kawasan regional Asia Timur menjadi tidak stabil dan meminta Korea Utara untuk menghentikan uji coba nuklir tersebut yang dikatakan oleh Xi Jinping sebagai presiden Tiongkok.
Bahkan Tiongkok mulai menyetujui sanksi yang diberikan oleh DK PBB ke Korea Utara yang menyatakan pembatasan pasokan bantuan dan perdagangan minyak serta kebutuhan lainnya Terbukti pada tahun 2014 Tiongkok tidak mengekspor minyak ke Korea Utara. Tak hanya itu kementrian perdagangan Tiongkok juga menghentikan sementara impor batubara dari Korea Utara pada bulan Februari 2017 seiring dengan meningkatnya uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara (Ulfa, 2018). Walaupun Tiongkok memberlakukan sanksi yang diterapkan oleh DK PBB tersebut, namun sanksi yang diberikan tidak untuk menghancurkan atau melengserkan rezim Korea Utara karena keberlangsungan rezim Korea Utara di anggap penting bagi Tiongkok. Apabila rezim Korea Utara hancur, para pengungsi di Korea Utara akan pergi ke Tiongkok sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan keamanan di Tingkok. Hal ini menandakan adanya perubahan dalam merespon antara pemimpin Tiongkok terhadap isu nuklir Korea Utara. Dimana pada periode Xi jinping menjabat sebagai presiden terlihat bahwasanya Tiongkok lebih cenderung tegas untuk ingin menghentikan program nuklir Korea Utara dengan berbagai tekanan yang telah diberikan kepada Korea Utara bahkan Tiongkok pun mulai untuk memberlakukan sanksi yang diberikan oleh DK PBB ke Korea Utara.
DAFTAR PUSTAKA
Muhamad, S. V. (Mei 2016). ISU KEAMANAN DI SEMENANJUNG KOREA DAN UPAYA DAMAI PARLEMEN. Politica vol. 7 no. 1, 122.
Satria, A. V. (2018). Pengaruh Persepsi Konstruksi Sosial Kawasan Asia Timur Terhadap Kebijakan Nuklir Korea Utara: Analisis Terhadap Perubahan Sikap Korea Utara Menuju Deklarasi Panmunjom . Insignia Journal of International Relations Vol. 5, No. 2, 115-117.
Ulfa, M. C. (2018). Pada tahun 2013 Tiongkok mengalami pergantian pemerintah dari pemerintahan Hu Jintao ke pemerintahan Xi Jinping. Tetapi saat pemerintahan Xi Jinping, respon yang diberikan mengenai uji coba senjata nuklir tersebut mengalami perubahan, dari lunak menjadi t. 41-45.