[caption id="attachment_231513" align="aligncenter" width="600" caption="Ilustrasi/Admin (KOMPAS.com)"][/caption]
Salah satu alasan peluncuran kurikulum 2013 karena kemampuan matematika dan sains siswa Indonesia tidak menunjukkan peningkatan. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, berdasarkan pencermatan terhadap hasil studi Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) pada 2007 dan 2011.  Laporan TIMSS tahun 2011, menyebutkan bahwa nilai rata-rata matematika siswa Indonesia menempati urutan ke-38 dari 42 negara. Sedangkan untuk sains justru lebih mengecewakan lagi, yaitu menempati urutan ke-40 dari 42 negara. Sebagian besar siswa hanya mampu mengerjakan soal sampai level menengah saja sehingga disinyalir ada perbedaan bahan ajar di Indonesia dengan yang diujikan di tingkat internasional.
Kondisi tersebut menyebabkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menduga ada yang perlu disempurnakan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Selama pemberlakuan KTSP tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan terhadap kemampuan siswa di Indonesia. Dengan kata lain, patut diduga ada ketidaksesuaian antara kompetensi dasar KTSP dengan materi TIMSS.
Berkaitan dengan itu, peluncuran kurikulum 2013 diharapkan dapat menjawab berbagai kekurangan tersebut. Dalam kurikulum 2013 akan dilakukan beberapa perubahan, yaitu kompetensi dasar yang ada akan mengikuti standar kompetensi lulusan, tujuannya dirumuskan dulu, baru disiapkan komponennya.
Berbagai perubahan substansi dan proses pada kurikulum 2013 akan efektif sepanjang implementatornya menyadari dan memahami dengan baik dan benar. Lalu, siapakah implementator yang dimaksud? Mereka adalah para guru. Jadi guru harus dijadikan sebagai subjek, garda terdapan, yang patut mendapat perhatian sungguh-sungguh, dan bebas dari berbagai kepentingan politik. Guru harus ditata, dikelola, dibimbing, dan ditingkatkan kualitasnya dari tahun ke tahun. Dalam konteks inilah maka peningkatan kesejahteraan guru adalah keniscayaan. Apa yang terjadi dengan penataan pendidikan di Finlandia wajib dihjadikan contoh. Di mana, guru mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Lulusan terbaik siswa pasti memilih dan diarahkan menjadi guru. Tugas guru diarahkan untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa tanpa dicemari oleh pekerjaan dan tugas lainnya. Kesejahteraan guru mendapat perhatian pemerintah secara sungguh-sungguh. Tidak ada cerita arogansi pemerintah daerah dengan melakukan mutasi secara membabi buta dengan alasan penyegaran atau reward dan punishment. Pendek kata, Tidak ada politisasi pendidikan. Pendidikan adalah untuk pendidikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa.
