Beberapa hari yang lalu ada seorang politisi yang menyebar data di twitter. Semua informasi rasanya hanya pihak catatan sipil saja yang tahu, dan informasinya merupakan hal-hal yang lumrah ada di KTP. Penyebaran informasi individu di jejaring sosial merupakan tindak pidana, karena bisa saja membahayakan sang pemilik informasi tersebut.
Beberapa jam setelah dua identitas disebar hanya karena dicurigai- salah satu pemilik identitas yang disebar mengkonfirmasi, bahwa sang pemilik identitas tersebut merupakan orang yang salah. Dalam artian bukan orang yang di dalam video dan bertekad dengan jaket warna coklat akan memenggal presiden. Akhirnya dengan entengnya politisi satu ini menghapus informasi identitas yang disebar, tanpa ada permohonan maaf dan penjelasan juga.
Kini pertanyaannya, bagaimana politisi ini bisa mengakses data tersebut? Pasti sangat mustahil untuk mengacak nomor KTP dan informasi palsu. Karena dari hasil penuturan pemilik identitas yang disebar nama dan alamatnya sama persis. Mukanya juga sama persis dengan identitas yang disebar. Pasti ini bukan hanya asal acak nama dan alamat.
Bila politisi yang kebetulan berasal dari partai pro-pemerintah ini dengan mudahnya mengambil dan membagikan data pribadi kita, lantas masih amankan identitas kita yang tercatat di Catatan Sipil? Ya mungkin kita sebagai rakyat jelata sangat tidak memahami permainan orang-orang besar di Jakarta sana. Namun kita sangat paham dengan kurang bertanggung jawabnya politisi.
Politisi pro pemerintah ataupun oposisi rasanya juga ada orang yang kurang bertanggung jawab. Bila memiliki "jalan tol" untuk mengakses identitas seperti itu lalu digunakan sebagai bahan fitnah, apa kita ini tidak dalam keadaan berbahaya? Bisa saja kita berkonflik dengan anak politisi tersebut lalu dengan kunci emas akses identitas tersebut kita disiram air keras (seperti kasus Novel Baswedan).
Kalau dipikir-pikir sangat mengerikan, demokrasi rasa oligarki akhir-akhir ini, dengan santainya menjadikan jejaring sosial sebagai sarana propaganda. Benar atau salahnya yang dipropagandakan itu urusan belakang. Yang penting informasi sudah dimiliki, kita kenal para pejabat di pemerintahan, maka dapat dinyatakan aman.
Lantas kembali lagi, bila demokrasi rasa oligarki. Pun identitas rakyat jelata seperti saya ini sudah bukan rahasia lagi. Masih amankah nyawa kita di negeri ini?
