Ibu kota baru adalah mimpi Indonesia selanjutnya, setelah pembangunan infrastruktur dilakukan secara besar-besaran. Ibu kota yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tersebut bukan hanya sekadar pemindahan fisik pusat pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan. Bahwa, Indonesia bukan hanya Jawa. Indonesia adalah seluas wilayah dari ujung timur ke ujung baratnya.
Demikianlah cita-cita itu dibangun, dengan asas Indonesia sentris. Agar di masa depan tidak ada lagi rasa iri dan merasa dijadikan anak tiri. Sebab seluruh bangsa Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Sesuai porsinya masing-masing.
Kendala membangun ibu kota baru tentu saja sangat banyak. Misalnya soal kelistrikan. Tidak mudah menyiapkan infrastruktur kelistrikan untuk menghidupkan denyut rutinitas pada ibu kota baru tersebut. Selain kecukupan pasokan, hal yang sangat penting untuk dipersiapkan adalah keandalannya. Jangan sampai di ibu kota baru terjadi mati lampu.
Seluruh tata kota dibangun dari awal. Jadi semua hal telah diperhitungkan secara matang. Beda halnya dengan Jakarta. Kota itu dibangun sesuai imajinasi Belanda saat itu ketika menamainya Batavia. Mereka tentu tidak membayangkan, jika pada akhirnya Batavia akan berkembang sedemikian pesat. Sehingga hutan-hutan di wilayah itu telah berganti gedung-gendung pencakar langit.
Rawa dan sawah telah beralih fungsi. Demikian juga sungai dan tepi lautnya. Pendek kata, Jakarta tidak dipersiapkan untuk menyambut ledakan penduduknya yang tumbuh secara tak terkendali. Sehingga kemudian memunculkan begitu banyak masalah sosial sekarang ini.
Ibu kota baru memiliki konsep yang lebih maju. Dengan cita-cita yang jauh ke depan. Segala sesuatunya telah dipikirkan sejak sekarang. Jangan sampai di tempat itu terjadi urbanisasi berlebihan, sebagaimana di Jakarta dulu.
PLN sebagai penanggung jawab tersedianya kelistrikan di ibu kota baru mesti berhitung cermat. Beban yang dipercayakan kepada perusahaan pelat merah itu sungguh berat. Namun dengan pengalaman panjang, mestinya PLN telah memiliki persiapan matang.
Menurut informasi, saat ini PLN tengah mengkaji pengadaan sistem kelistrikan di lokasi ibu kota baru. Perseroan juga sedang mempersiapkan strategi agar lokasi tersebut bisa bebas dari pemadaman listrik. Konsep kerjanya menyesuaikan program yang telah didisain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Dalam ketentuan yang digariskan oleh Bappenas, PLN harus menyediakan sumber energi yang 39 persennya berasal dari pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT). Tujuannya untuk mendukung kesepakatan masyarakat dunia dalam mengurangi polusi, dengan ditekennya Paris Agreement pada 2015.
"Ada rambu-rambu, di mana di sana didominasi EBT, kami sudah coba untuk penuhi. Di samping di sana memang ada potensi PLTA yang cukup besar yang bisa dialihkan ke ibu kota baru. Di samping juga ada beberapa PLTA yang kita bisa bangun di sekitar ibu kota baru," kata Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi dan Kalimantan Syamsul Huda, sebagaimana dikutip Merdeka.com, Jumat 23 Oktober 2020.
