Nasib petani di ujung tanduk. Saat mereka sedang bungah menyambut musim panen tiba, negara melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan M Lutfi dengan congkaknya menghebuskan isu tak sedap. Apalagi kalau bukan impor beras. Tak tanggung-tanggung, satu juta ton beras direncanakan mendarat dalam waktu dekat.
Alasannya tak masuk akal, untuk menjaga stok beras dalam negeri dan menstabilkan harga. Padahal, Dirut Bulog Budi Waseso melaporkan, persediaan beras nasional per 14 Maret 2021 di gudang Bulog mencapai 883.585 ton. Dari jumlah itu, terdapat 106.642 ton beras yang turun mutu karena sisa impor tahun 2018 yang belum tersalurkan.
Tentu saja rencana ini mendapat penolakan dari masyarakat. Selain petani yang suaranya nyaris tak disorot televisi, sejumlah tokoh juga gencar menolak rencana itu.
Salah satu tokoh yang paling vokal adalah Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah ini berkali-kali mengkritisi rencana pemerintah soal wacana impor beras, baik dalam forum rapat, diskusi hingga wawancara awak media. Ganjar meminta pemerintah mempertimbangkan rencana impor beras secara matang dan lebih memperhatikan penyerapan padi hasil panen petani nasional. Apalagi, saat ini sedang panen raya.
Ganjar jelas marah dengan wacana impor beras yang tak berkeadilan sosial bagi masyarakat ini. Pasalnya, ia adalah Gubernur dengan wilayah mayoritas lahan subur pertanian. Jawa Tengah merupakan lumbung beras nasional, karena pada 2019 saja, tercatat ada 1,7 hektar lahan pertanian padi dan menghasilkan 9,6 juta ton gabah kering giling atau setara 5,5 juta ton beras.
Saat isu ini bergulir, Ganjar dengan tegas menolak rencana impor beras itu dan meminta pemerintah pusat memperhitungkan secara matang. Ganjar paham betul bahwa impor beras akan menghancurkan harga gabah di kalangan petani. Mereka yang saat ini sedang panen raya, terpaksa merugi karena nilai jual hasil panen tak sebanding dengan modal awal penanamannya.
Ganjar yang konsen dengan masalah pertanian ini mengatakan, petani butuh perhatian dan kepastian hasil produksinya terserap dengan harga yang sesuai. Bulog adalah salah satu harapan petani bisa menjual padinya dengan harga pantas. Sudah sejak zaman dulu, impor beras selalu menjadi masalah bagi pertanian di Indonesia.
Ia meminta pemerintah pusat tidak terburu-buru mengambil keputusan tersebut. Semua pihak diminta menahan diri demi melindungi hajat hidup orang banyak, yakni petani.
Apalagi, saat ini sudah masuk musim panen. Petani yang sedang menikmati hasil panennya, harus mendapat perlindungan agar tak merugi. Sebab, ongkos produksinya kemarin tidak cukup murah, sehingga jangan sampai keputusan pemerintah menyinggung perasaan petani.
Tak hanya statemen belaka, Ganjar siap pasang badan untuk memastikan pemerintah tak buru-buru memutuskan kebijakan impor beras itu. Sebagai politisi gaek yang cukup dekat dengan kalangan menteri juga Presiden, Ganjar pasti akan intens berkomunikasi.
