Undang-undang pemilu memang mengatur tentang calon tunggal. Dengan segala pertimbangan yang diberikan dan syaratnya, daerah dengan calon tunggal tetap bisa menjalankan mekanisme pemilihan seperti biasanya.
Ada beberapa daerah dalam gelaran pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia tahun ini, yang hanya memiliki calon tunggal. Salah satunya Kota Semarang. Di kota yang menjadi jantung Provinsi Jawa Tengah itu, juga hanya ada satu pasangan calon yang akan bertarung dalam pemilihan Desember nanti, yakni petahana Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryati Rahayu.
Dengan dukungan 100 persen partai politik pemilik kursi di gedung berlian Kota Semarang, musykil kemungkinan adanya kemunculan pasangan calon lain. Masih mungkin saja ada kejutan dengan munculnya calon independent, tapi sejauh ini, gerakan itu masih belum muncul di permukaan, sementara tahapan-tahapan penetapan calon sudah hampir finish.
Dengan hampir dipastikan hanya ada satu pasangan, maka patut dipertanyakan urgensi gelaran Pilkada di Kota Lunpia itu. Sebab hampir sudah dipastikan, pasangan Hendita, gabungan Hendi-Ita itu yang akan memenangkan pertarungan.
Bukan hanya andaian belaka, melihat track record kepemimpinan Hendi dan Ita, keduanya sampai akhir ini cukup sukses membawa Kota Semarang semakin maju. Dari infrastruktur, tata kelola pemerintahan hingga pelayanan masyarakat, semua sudah semakin maju. Apalagi, popularitas Hendi-Ita sangat moncer, sehingga tak ada orang yang tak kenal keduanya.
Jadi, kalau hanya untuk mendapatkan ambang batas minimal 50 persen suara, sudah pasti sangat mudah. Penulis yakin, tak akan ada cerita kotak kosong menang dalam Pilkada Kota Semarang 2020.
Apalagi, Hendi adalah sosok kader PDI Perjuangan yang cukup mumpuni. Dimana di Kota Semarang, mayoritas penduduknya adalah pendukung partai berlambang banteng moncong putih itu.
Lalu, mau apa lagi digelar pemilihan? Wong sudah pasti Hendita yang menang. Tanpa kampanye sekalipun, pasangan Hendita akan melaju mulus kembali menduduki singgasana Kota Semarang.
Disinilah keresahan penulis muncul, yang kemudian judul di atas selalu terngiang. Bukan bermaksud apa-apa, namun penulis menganggap, Pilkada Kota Semarang hanya menghambur-hamburkan uang negara belaka.
Dengan anggaran yang cukup fantastis, mencapai Rp71,9 miliar, tentu Pilkada Kota Semarang tidak ada faedahnya. Jika pemilu ditujukan untuk memilih siapa pemenang, maka pemenang itu sudah ditentukan sebelum proses dilakukan. Negara sebenarnya tidak perlu mengeluarkan anggaran sebesar itu, karena roda pemerintahan di Kota Semarang tetap akan berjalan.
