Mohon tunggu...
Pudji Widodo
Pudji Widodo Mohon Tunggu... Lainnya - Pemerhati Kesehatan Militer.

Satya Dharma Wira, Ada bila berarti, FK UNDIP.

Selanjutnya

Tutup

Worklife Pilihan

Selamat Datang Kadet Fakultas Kedokteran Unhan

24 September 2020   02:46 Diperbarui: 24 September 2020   15:28 3515
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Namun pengadaan dokter TNI sampai tahun 2015 tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan TNI, meski beberapa tahun sebelumnya ABRI sudah mulai melakukan upaya pengadaan melalui mekanisme beasiswa. Maka sejak tahun 2016 dilaksanakan program khusus Pendidikan Perwira Tenaga Kesehatan dua kali pada setiap tahun ajaran. 

Mengapa TNI mengalami kesulitan dalam perekrutan tenaga dokter? Tantangan  pengadaan dokter TNI dengan berdasar minat kesukarelaan adalah adanya keraguan calon tentang perjalanan karier profesi militer, sebuah kehidupan yang penuh batasan dibandingkan dalam habitat sipil, berbagai ketentuan yang mungkin membatasi jenis pilihan spesialisasi dan tentu saja aspek pendapatan sebagai motif yang manusiawi. 

Di sisi lain terdapat regulasi yang memberi kemudahan dokter sipil melanjutkan pendidikan spesialis. Regulasi penugasan dokter untuk kepentingan pemerataan pelayanan kesehatan, pernah diatur dengan UU No 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana, namun pada kenyataanya hingga dekade kedua abad 21, masalah kekurangan tenaga dokter di daerah belum teratasi.

Dengan demikian pernah terdapat periode, di mana para dokter umum baru, dihadapkan kepada dua regulasi yang bersifat wajib yaitu mengikuti WKS atau melaksanakan wamil. 

Senyampang belum ada panggilan dari Mabes TNI untuk mengikuti seleksi wamil, tentu WKS menjadi prioritas dengan memilih daerah terpencil yang cukup dijalani selama satu tahun untuk segera melanjutkan pendidikan program spesialis.

Lama waktu menjalani wamil sampai lebih dari empat tahun ditambah ketentuan pendidikan peralihan dan pengembangan umum, tentu memperkuat alasan bahwa menjalani WKS merupakan pilihan yang lebih baik, sambil berharap tidak ada surat panggilan mengikuti wamil.

Pada era regulasi dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT), penugasan PTT juga bersifat sukarela baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun yang ditawarkan oleh pemerintah daerah tertentu sesuai kewenangan otonomi. 

Perubahan kebijakan ini ternyata tidak menjawab persoalan maldistribusi dokter, meskipun jumlah lulusan dokter umum dibanding jumlah penduduk sudah memadai. 

Menurut Kemkes RI rasio kebutuhan adalah 45 dokter per 100.000 penduduk, sedang saat ini jumlah dokter telah melebihi target, yaitu 50 dokter per 100.000 penduduk (bisnis.com 20 Juni 2019) Namun para dokter umum tetap enggan berangkat bertugas ke daerah. 

Hal ini membuat Ketua Umum IDI tahun  2012-2018 Prof. Dr. Ilham Oetomo Marsis, Sp.OG mengusulkan agar pemerintah kembali memberlakukan WKS bagi dokter umum (kebijakankesehatanindonesia.net, 25 Juli 2016.

Banyak yang mengkaitkan keengganan para dokter baru untuk bertugas di daerah, apalagi di wilayah tertinggal, terpencil dan terdepan (3-T) adalah karena lama studi dan tingginya biaya pendidikan kedokteran, sedang pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan resiko yang mungkin dialami selama bertugas. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Mohon tunggu...

Lihat Konten Worklife Selengkapnya
Lihat Worklife Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun