3) Penambahan kapal Bantu Rumah Sakit.
Sambil memperbaiki dan mengimplementasikan  PRB di tengah ancaman bahaya pada rentang wilayah resiko bencana di Indonesia yang demikian luas, pemerintah telah menambah pengadaan kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) TNI. Upaya ini dilaksanakan sebagai antisipasi terjadinya bencana simultan pada lebih dari satu lokasi di wilayah yang berbeda. Kepala Staf TNI AL Laksamana Siwi Sukma Adji pada saat peresmian pengoperasian KRI Semarang-594 menyatakan bahwa Indonesia memerlukan tiga kapal BRS. Dengan kehadiran KRI Semarang-594 saat ini Indonesia baru memiliki dua BRS, yaitu KRI dr. Soeharso-990 dan KRI Semarang-594.
KRI Semarang 594 dengan modifikasi penambahan kontainer medis hanya sementara berfungsi sebagai kapal BRS. Bila kelak tiga kapal BRS telah lengkap, maka KRI Semarang kembali ke fungsi asasi kapal perang jenis Bantu Angkut Personel (BAP). Harian Kompas mengabarkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 telah dilaksanakan pemotongan baja pertama kapal BRS di PT PAL Indonesia. Kapal BRS dengan nomor pembangunan W000302 merupakan kapal BRS jenis Landing Platform Dock pertama buatan Indonesia <4>.
4) Infrasruktur tahan gempa
TNI harus menjadi contoh dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk pangkalan satuan, kantor dan perumahan dinas, sesuai tata ruang kewilayahan, Â berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana dengan konstruksi tahan gempa. Demikian pula rumah sakit dan faslitas kesehatan TNI pun harus memenuhi standar konstruksi bangunan tahan gempa.
Epilog
Penguatan kapasitas kemampuan kesehatan TNI dalam mengelola resiko bencana dilaksanakan pada seluruh siklus bencana baik fase prabencana (mitigasi), fase bencana (tanggap darurat) dan pascabencana (pemulihan). Upaya Kesehatan TNI dalam pengurangan resiko bencana dilaksanakan dengan mempertimbangkan legal formal kelembagaan, peningkatan sumber daya kesehatan dan infrastrukur kesehatan yang didukung dengan kebijakan anggaran.
Paripurnanya peran TNI dengan pendekatan CATWOE akan mengoptimalkan 3 premis utama penanggulangan bencana, yaitu wujud kekuasaan negara hadir dalam mengelola resiko bencana, mempertanggungjawabkan alutsista yang dibeli dengan uang rakyat untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan rakyat, bersama aktor pemerintah lainnya TNI bersinergi ikut menjamin penanganan dampak bencana yang adil, serta menjamin legitimasi pemerintah dalam penanggulangan bencana, apapun sebabnya.
Bendungan Hilir, Â 060819, untuk KESIAPSIAGAANBENCANA Kompasiana.
Referensi :
1. Adiyoso, Wignyo. "Manajemen Bencana, pengantar dan isu-isu strategis". Bumi Aksara. Jakarta 2018.
2. Admin.
https://tni.mi.id/view-146568-kri-spica-934-survei-investigasi-selat-sundapasca-erupsi-dan-tsunami--gunung-anak-krakatau.html, 8 Oktober 2018.
3. Admin.
https://tni.mil.id/view-138493-kapal-canggih-tni-al-kri-spica-934-akan-laksanakan-survei-di-perairanpalu-dan-sekitarnya.html, 26 Pebruari 2019.
4. Harian Kompas. Rabu 10 Juli 2019, hal.16
